Kota Bogor, Infopantulan.com – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan Pemkot Bogor terbuka terhadap pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, selama skema pembiayaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pernyataan itu disampaikan Dedie pada Selasa, 10 November 2026, merespons rencana pengangkatan PPPK paruh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Dedie menegaskan, jika biaya pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemkot Bogor tidak keberatan. Namun, ketika pembiayaan dibebankan kepada pemerintah daerah, Pemkot Bogor perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan Kota Bogor yang menurutnya masih membutuhkan perhatian agar tidak berujung pada defisit.
Dedie Rachim minta pembiayaan PPPK penuh waktu dari APBN
Dalam keterangannya, Dedie menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami arah kebijakan pengalihan status PPPK tersebut. Ia meletakkan syarat pada aspek pembiayaan, karena beban belanja daerah berpotensi mengganggu ruang fiskal yang selama ini sudah perlu dijaga.
Dari sisi prinsip, Dedie menyatakan Pemkot Bogor dapat menerima skema tersebut apabila pemerintah pusat yang menanggung biayanya. Ia menyampaikan kalimat yang menegaskan batasnya, yaitu ketika pembiayaan berasal dari APBN, maka pelaksanaan dapat berjalan tanpa menimbulkan tekanan pada APBD.
Risiko defisit jika biaya dibebankan ke APBD
Dedie juga mengaitkan pembiayaan PPPK dengan kondisi fiskal Kota Bogor yang dinilainya masih butuh perhatian. Ia menyebut potensi kesulitan keuangan daerah bila tidak cermat dalam mengelola anggaran, termasuk kemungkinan terjadinya defisit.
Menurutnya, pembahasan di internal daerah menunjukkan situasi yang menuntut kehati-hatian. Dalam konteks itu, ia menyatakan Pemkot Bogor berupaya meningkatkan penerimaan daerah agar kebutuhan belanja tetap dapat terpenuhi, termasuk untuk program pembangunan dan layanan publik.
Optimalisasi pajak daerah, titipan konsumen yang harus disetorkan
Selain menyinggung pembiayaan PPPK, Dedie menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk menopang pembangunan Kota Bogor. Ia mengimbau masyarakat, termasuk pelaku usaha, agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Dedie menjelaskan bahwa pajak yang dipungut dari konsumen bukan pendapatan pengusaha, melainkan titipan yang wajib disetorkan kepada pemerintah. Ia menegaskan hubungan antara kepatuhan pajak dan keberlanjutan program daerah melalui pernyataan langsungnya, “Kalau ada kewajiban pembayaran pajak pembangunan satu daerah, jangan disembunyikan. Kenapa? Karena itu titipan konsumen, bukan bagian dari pendapatan pengusaha.”
Dana pajak kembali ke layanan, jalan, drainase, pendidikan, dan kesehatan
Dari sisi penggunaan, Dedie menyebut penerimaan pajak daerah dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan layanan publik. Ia menyebut sejumlah bidang yang menjadi sasaran, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan drainase, serta dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia juga mengaitkan kebermanfaatan program dengan kontribusi masyarakat. Dalam penjelasannya, Dedie menyatakan bahwa pembangunan dan perbaikan layanan tersebut bersumber dari kontribusi masyarakat, lalu dirasakan kembali dalam bentuk anggaran yang dinikmati publik.
Dedie berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa penerimaan yang bersumber dari masyarakat semestinya kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor.
Ia menutup pernyataannya dengan kalimat, “Tapi Insya Allah kalau di Bogor itu kan uang rakyat kembali ke rakyat.”
Pemerintah pusat memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
