Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpeluang mengelola usaha pertambangan apabila wilayah desa memiliki potensi sumber daya mineral dan batu bara. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Dengan dasar UU Minerba, Ferry menegaskan bahwa peluang tersebut terbuka bagi koperasi, bukan hanya perusahaan besar.
Dalam kesempatan yang sama, Ferry juga menanggapi kekhawatiran soal potensi gangguan terhadap perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi. Ia menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci mekanisme perizinan, syarat teknis, maupun model pengelolaan yang akan diterapkan jika koperasi desa ingin masuk ke sektor pertambangan.
Perubahan penekanan dari Juli ke Oktober soal koperasi tambang
Pernyataan Ferry pada Oktober 2026 tidak berdiri sendiri. Pada Rabu, 15 Juli 2026, Ferry pernah menekankan bahwa perluasan peran koperasi di sektor pertambangan, energi, dan industri pengolahan sebaiknya dijalankan oleh koperasi yang lebih berpengalaman. Saat itu, ia menyebut bahwa Kopdes Merah Putih bukan pilihan yang paling tepat untuk mengelola kegiatan berskala besar.
Ferry menjelaskan bahwa pembinaan koperasi oleh Kementerian Koperasi tidak hanya berfokus pada koperasi desa, melainkan juga koperasi yang telah berjalan dengan skala usaha lebih besar di berbagai sektor produksi, distribusi, industri, hingga lembaga keuangan. Argumentasinya mengarah pada kapasitas. Kegiatan pertambangan, menurut logika yang ia bangun, memerlukan kemampuan operasional yang tidak bisa disamakan dengan usaha yang skalanya lebih sederhana.
Perbedaan penekanan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: apakah potensi tambang saja cukup menjadi alasan koperasi desa mendapat peluang, atau koperasi tetap harus memenuhi standar kesiapan, perizinan, tata kelola, dan kemampuan menjalankan kegiatan yang berisiko tinggi.
UU Minerba jadi pintu masuk, tetapi syarat pelaksanaan belum terang
Pada 14 Oktober 2026, Ferry menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Minerba membolehkan koperasi terlibat. Ia menautkan izin dan peluang itu pada keberadaan potensi tambang di wilayah desa. Dengan kata lain, keberadaan sumber daya mineral dan batu bara menjadi prasyarat awal untuk membuka ruang partisipasi koperasi.
Meski demikian, keterangan yang diberikan masih menyisakan ruang kosong. Ferry belum merinci bagaimana proses perizinan dilakukan, bagaimana koperasi dinilai memenuhi persyaratan teknis, serta skema pengelolaan seperti apa yang memungkinkan koperasi desa berperan. Pada praktik sektor pertambangan, detail seperti jenis kegiatan, kebutuhan tenaga ahli, sistem keselamatan, hingga standar lingkungan biasanya menentukan apakah sebuah pihak layak menjalankan usaha atau hanya dapat terlibat melalui bentuk kerja sama tertentu.
Di titik ini, yang menjadi perhatian publik bukan hanya pernyataan “boleh”, melainkan bagaimana pemerintah menerjemahkan peluang tersebut menjadi aturan operasional yang terukur. Tanpa kejelasan mekanisme, koperasi dapat menghadapi ketidakpastian ketika mengajukan rencana kerja, sementara perusahaan yang sudah beroperasi juga memerlukan kepastian agar tidak muncul konflik tata kelola.
Aturan sudah terbit, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025
Keterlibatan koperasi dalam pertambangan memiliki pijakan regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi. Aturan ini ditetapkan pada 23 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.
Keberadaan regulasi itu menunjukkan bahwa pembahasan koperasi dalam sektor pertambangan bukan gagasan mendadak yang muncul menjelang Oktober 2026. Namun, regulasi yang membuka pintu tidak otomatis berarti setiap koperasi desa langsung siap menjalankan kegiatan tersebut. Ada perbedaan antara “diperbolehkan secara hukum” dan “mampu secara operasional”.
Karena itu, pernyataan Ferry bahwa Kopdes Merah Putih boleh mengelola tambang tidak seharusnya dibaca sebagai hak otomatis. Pelaksanaan tetap bergantung pada ketentuan perizinan, pemenuhan persyaratan teknis, serta kewajiban lain yang lazim dalam kegiatan pertambangan. Pemerintah juga perlu memperjelas bentuk keterlibatan yang dimaksud, apakah koperasi mengelola langsung atau terlibat melalui kemitraan, kegiatan pendukung, atau skema lain yang lebih sesuai dengan kapasitas.
Risiko dan dampak ekonomi desa: peluang pendapatan, tuntutan tata kelola
Keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam berpotensi menambah sumber pendapatan di tingkat desa. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, kegiatan tersebut dapat membuka kesempatan kerja dan memperkuat posisi anggota koperasi. Namun, pertambangan bukan jenis usaha yang bisa disetarakan dengan layanan yang lebih sederhana, seperti perdagangan kebutuhan harian atau aktivitas distribusi.
Usaha pertambangan menuntut perencanaan investasi, ketersediaan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, pengawasan operasional, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Risiko yang melekat juga mencakup dampak terhadap lahan dan sumber air, serta konsekuensi sosial di sekitar lokasi kegiatan. Karena itu, penilaian peluang tidak cukup hanya berdasarkan ada atau tidaknya sumber daya tambang di wilayah.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan. Keberadaan tambang di suatu desa tidak otomatis membuat seluruh warga memperoleh keuntungan langsung. Transparansi keuangan, mekanisme pembagian hasil usaha, serta pertanggungjawaban pengurus koperasi menjadi faktor yang menentukan apakah koperasi benar-benar berorientasi pada kepentingan anggota.
Yang masih ditunggu: standar kesiapan dan model keterlibatan koperasi
Serangkaian pernyataan Ferry membuka kembali diskusi mengenai peran koperasi desa dalam sektor strategis. Pernyataan pada 14 Oktober 2026 menekankan peluang berbasis potensi tambang, sedangkan pernyataan pada 15 Juli 2026 lebih menyoroti kesiapan dan skala usaha koperasi. Keduanya dapat dibaca sebagai dua sisi yang saling melengkapi, tetapi tetap memerlukan penjabaran operasional.
Pertanyaan paling mendesak saat ini adalah bagaimana standar kesiapan tersebut diterapkan ketika koperasi desa mengajukan keterlibatan dalam pertambangan. Pemerintah perlu menjelaskan jenis tambang yang dapat dikelola, kriteria koperasi yang memenuhi syarat, serta mekanisme pelaksanaan yang dapat dipahami oleh koperasi maupun pihak lain yang terkait. Tanpa detail itu, peluang yang disampaikan berpotensi berhenti pada pernyataan umum, sementara warga desa membutuhkan kepastian tentang manfaat, risiko, dan tata kelola yang akan berjalan di lapangan.
