INFOPANTULAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memulai pemantauan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan menjangkau 8.000 koperasi mulai Kamis, 15 Oktober 2026. Pemeriksaan direncanakan berlangsung delapan hari, dengan fokus pada kelengkapan operasional agar koperasi benar-benar bisa menjalankan kegiatan usaha.
Langkah ini digerakkan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar operasional koperasi yang sudah dibangun segera dilengkapi. Dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa arahan tersebut diterimanya langsung melalui komunikasi telepon, dan ia menegaskan pemantauan akan mengecek progres setiap koperasi, mulai dari yang sudah siap hingga yang masih tertinggal.
Pemantauan 8.000 KDKMP dimulai 15 Oktober, fokus kesiapan operasional
Menurut Zulkifli Hasan, pemeriksaan tidak hanya berhenti pada ketersediaan bangunan koperasi. Tim pemantau akan menilai ketersediaan barang dagangan, sarana transportasi, serta kesiapan pengelola dan agen perbankan. Dengan pola seperti itu, pemerintah ingin memastikan koperasi memiliki kemampuan menjalankan fungsi distribusi dan layanan, bukan sekadar fasilitas fisik.
Rencana pemeriksaan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait. Zulkifli Hasan menyebut rapat koordinasi terbatas yang membahas agenda ini dihadiri 107 peserta, terdiri dari pejabat dan perwakilan instansi yang akan ikut mengawal proses pengecekan selama delapan hari.
Target tenggat 20 Oktober, evaluasi setelah pemeriksaan delapan hari
Dalam pengaturan tenggat, pemerintah menargetkan pengecekan dapat mencakup sekitar 15.000 koperasi selama periode delapan hari, lalu dilanjutkan dengan rapat evaluasi. Zulkifli Hasan menekankan bahwa pekerjaan harus dirapikan pada 20 Oktober 2026, sehingga koordinasi antarlembaga tidak berhenti di tahap administrasi.
Ia juga meminta agar pemantauan tidak berhenti pada dokumen atau kelengkapan administratif. Kesiapan manajer dan agen perbankan disebut sebagai bagian penting, karena berhubungan dengan kelancaran transaksi dan pengelolaan operasional koperasi. Dengan begitu, hasil pemeriksaan diharapkan memetakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada koperasi tertentu, sesuai kekurangan yang ditemukan di lapangan.
Prioritas akhir Oktober: lengkapi 8.000 KDKMP dengan kebutuhan pokok dan sarana usaha
Di sisi pemenuhan kebutuhan, pemerintah menargetkan sekitar 8.000 KDKMP dilengkapi barang kebutuhan pokok dan sarana usaha hingga akhir Oktober 2026. Target tersebut muncul di tengah kebutuhan pemenuhan barang yang masih mencakup sekitar 28.000 sampai 29.000 koperasi, sehingga 8.000 unit menjadi fokus percepatan pada tahap terdekat.
Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya berupaya menyelesaikan pengisian untuk 8.000 koperasi sampai akhir bulan. Ia juga mengakui kondisi tiap koperasi tidak seragam, ada yang sudah lengkap, ada yang sudah terisi, ada yang masih menunggu kelengkapan, dan ada yang belum terisi. Pengakuan ini memberi gambaran bahwa proses distribusi akan berjalan bertahap, mengikuti kesiapan masing-masing unit.
Barang yang disiapkan dan sarana angkut yang ikut dicek
Pemeriksaan dan pengisian diarahkan pada sejumlah komoditas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut barang yang disiapkan mencakup pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng, gas elpiji, serta beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.
Selain persediaan barang, sarana angkutan juga menjadi bagian yang diperiksa. Pemerintah menyoroti ketersediaan kendaraan seperti truk, mobil pikap, dan becak motor agar distribusi bisa berjalan sesuai fungsi koperasi. Penekanan pada kelayakan sarana angkut mengindikasikan bahwa kelancaran layanan di tingkat desa atau kelurahan sangat bergantung pada kemampuan logistik koperasi.
Data Perum Bulog: penyaluran beras SPHP lewat KDKMP masih proses
Perum Bulog mencatat perkembangan penyaluran beras SPHP melalui jaringan KDKMP per 13 Oktober 2026. Sebanyak 1.985 koperasi masuk dalam cakupan pelayanan beras SPHP, dengan 736 koperasi sudah mendapatkan pelayanan, sementara 1.249 lainnya masih dalam proses pelayanan.
Bulog juga mencatat pesanan pembelian beras SPHP melalui jaringan koperasi mencapai 624 ton. Untuk 107 titik KDKMP, pesanan tercatat 53,5 ton, dengan target penyelesaian pelayanan pada 14 Oktober 2026. Data ini menunjukkan bahwa distribusi sudah berjalan pada sebagian titik, tetapi masih ada layanan yang perlu diselesaikan.
Keberhasilan KDKMP diukur dari layanan warga, bukan hanya jumlah unit
Zulkifli Hasan menegaskan ukuran keberhasilan tidak semata-mata bertumpu pada banyaknya koperasi yang sudah dilengkapi. KDKMP diharapkan mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi di tingkat desa maupun kelurahan, sehingga keberlanjutan usaha harus diikuti pengelolaan yang benar dan pelayanan yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Dalam peninjauan KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 13 Oktober 2026, ia menekankan pentingnya pengelolaan koperasi dan manfaat yang dirasakan warga. Bagi pemerintah, angka unit yang terisi bisa menjadi indikator kemajuan, tetapi belum cukup untuk menggambarkan apakah kegiatan usaha berjalan stabil, pasokan konsisten, dan distribusi sesuai kebutuhan wilayah.
Karena itu, pemeriksaan delapan hari diposisikan sebagai tahap untuk memperjelas kondisi tiap koperasi, termasuk persoalan stok, sarana distribusi, dan kelengkapan pengelolaan. Setelah pemantauan berlangsung, pemerintah diharapkan menyampaikan perkembangan yang terukur agar publik dapat membedakan koperasi yang sudah siap beroperasi, yang masih dalam tahap pemenuhan barang, serta yang menghadapi kendala operasional. Tahap berikutnya adalah membuktikan koperasi yang diprioritaskan benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha dan memberikan layanan kepada masyarakat.
