INFOPANTULAN.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi munculnya sejumlah nama kader partainya yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dua nama yang mencuat dalam bursa tersebut yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Namun, Hasto menegaskan bahwa keputusan strategis partai, termasuk menyangkut arah politik, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal itu disampaikan Hasto seusai menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Hasto, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah memiliki aturan dalam konstitusi. Karena itu, PDIP meminta seluruh pihak menghormati prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta ketentuan perundang-undangan.
"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.
Ia juga menjelaskan bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden guna mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Hasto berharap sosok yang nantinya diusulkan mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Mulai dari kondisi perekonomian, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, figur pengganti wakil presiden harus mampu membawa harapan baru dan berkontribusi terhadap perbaikan kehidupan masyarakat.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," katanya.
Terkait kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Soroti Etika dan Supremasi Hukum
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung pengunduran diri Gibran yang menurutnya dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik penyelenggaraan negara.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga konstitusi, etika politik, dan moralitas agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.
Hasto menilai penyalahgunaan kewenangan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Selain itu, ia menegaskan bahwa PDIP merupakan partai yang berlandaskan ideologi dan memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil atau kaum Marhaen.
Karena itu, setiap kader diharapkan tetap memegang teguh ideologi serta platform perjuangan partai.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tegasnya.
Hasto juga merespons pernyataan Gibran mengenai beratnya meninggalkan partai sebelum menerima pinangan Prabowo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Ia mengingatkan bahwa PDIP sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Sanksi tersebut berkaitan dengan penilaian partai terhadap pelanggaran disiplin dan ideologi.
Pramono Tanggapi Santai Isu Cawapres
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut memberikan respons terkait namanya yang masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.
Saat ditanya mengenai isu tersebut seusai memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), Pramono justru menanggapinya dengan tertawa.
"Pertanyaannya mantap banget," ucap Pramono singkat.
Pramono tidak memberikan penjelasan lebih jauh dan memilih mengakhiri sesi wawancara dengan awak media.
Selain Puan Maharani dan Pramono Anung, sejumlah tokoh lain juga dikabarkan masuk dalam bursa kandidat pengganti Gibran. Di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut turut membahas dinamika politik menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden, termasuk pembahasan mengenai mekanisme pengusulan calon pengganti.
Pembahasan mengenai dua nama calon wakil presiden tersebut dijadwalkan berlanjut hingga pekan depan.
