Cibinong, Infopantulan.com – SMAN 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, membantah adanya penetapan sumbangan Rp456.000 per siswa yang disebut wajib bagi orang tua murid kelas XII. Klarifikasi ini disampaikan melalui surat hak jawab dan klarifikasi tertanggal 9 November 2026, menyusul sorotan yang muncul karena beredarnya informasi pungutan berkedok sumbangan.
Dalam penjelasan yang disampaikan pihak sekolah, angka Rp456.000 itu merupakan kalkulasi estimasi kebutuhan tertinggi, bukan tarif wajib. Sekolah juga menyatakan kontribusi orang tua bersifat sukarela tanpa nominal mengikat, serta menegaskan tidak ada kewajiban mencicil meski ada usulan rentang waktu hingga Maret 2027.
Awal program pendalaman TKA, menurut SMAN 1 Cibinong
Surat klarifikasi SMAN 1 Cibinong memaparkan bahwa program pendalaman materi Tes Kemampuan Akademik (TKA) berawal dari inisiatif, permintaan, dan dorongan orang tua siswa kelas XII kepada pihak sekolah dan Komite Sekolah. Penjelasan itu disampaikan langsung dalam dokumen tertanggal 9 November 2026.
“Pelaksanaan program pendalaman Tes Kemampuan Akademik (TKA) berawal dari inisiatif, permintaan, dan dorongan orang tua murid kelas XII kepada pihak sekolah dan Komite Sekolah,” tulis keterangan SMAN 1 Cibinong.
Sekolah menyebut alasan permintaan tersebut terkait posisi nilai TKA sebagai salah satu faktor penting dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Dari sana, orang tua juga meminta pengayaan materi sekaligus menyatakan kesediaan mendukung pembiayaannya secara sukarela.
Untuk pelaksanaannya, sekolah berkoordinasi dengan lembaga bimbingan belajar guna menyelenggarakan pendalaman materi dan try out TKA. Dalam skema yang dijelaskan, termasuk pendalaman UTBK bagi siswa yang tidak memenuhi kriteria pada jalur tertentu.
Komponen kebutuhan yang disebut sekolah dan status dana
Terkait besaran yang sempat menjadi sorotan, sekolah menyatakan Rp456.000 per siswa merupakan estimasi kebutuhan tertinggi untuk mendukung peningkatan peluang masuk PTN melalui SNBP dan SNBT, lewat pendalaman materi TKA dan UTBK. Selain layanan pendalaman dan try out, sekolah menyebut kebutuhan lain mencakup peningkatan kapasitas internet (bandwidth), penyediaan access point di setiap kelas, serta pengadaan komputer dan server.
Sekolah juga mengaitkan pembiayaan peningkatan kualitas pembelajaran dengan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dalam penjelasan yang sama, pihak sekolah menegaskan kontribusi orang tua bersifat sukarela, tanpa nominal maupun batas waktu yang mengikat, sehingga orang tua dapat menyesuaikan kontribusi dengan kemampuan masing-masing.
Larangan penggalangan untuk siswa yatim piatu dan opsi yang tidak diwajibkan
SMAN 1 Cibinong menyebut ada aturan yang melarang penggalangan sumbangan kepada orang tua siswa yang masuk kategori yatim piatu atau tidak mampu secara ekonomi. Sekolah menyatakan kelompok tersebut mencapai 14 persen, atau sekitar 46 siswa.
Di sisi lain, orang tua yang mampu secara ekonomi tetapi tidak ingin berkontribusi untuk pendalaman materi TKA dan UTBK dipersilakan untuk tidak memberikan dukungan. Terkait isu skema pembayaran sampai Maret 2027, sekolah membantah adanya kewajiban mencicil, menyatakan rentang waktu itu muncul dari masukan beberapa orang tua yang ingin memberi kontribusi bertahap sesuai kemampuan finansial mereka.
Perawatan AC, klaim dibiayai BOSP dan pengelolaan di luar jadwal
Masih dalam dokumen klarifikasi yang sama, sekolah juga menjelaskan fasilitas pendingin ruangan atau AC di setiap kelas. Pihak sekolah menyebut perawatan berkala terhadap dua unit AC di masing-masing kelas telah dibiayai melalui dana BOSP.
Untuk perawatan di luar jadwal berkala, sekolah menyatakan diserahkan kepada orang tua murid melalui pengelolaan secara mandiri, dengan alasan pengaturan tersebut untuk kebutuhan perawatan yang tidak masuk jadwal yang ditetapkan.
Sebelumnya, informasi dugaan pungutan liar berkedok sumbangan sempat mencuat di SMAN 1 Cibinong. Dalam informasi yang beredar, orang tua siswa kelas XII-6 disebut diminta memberikan sumbangan Rp456.000 per siswa dengan alasan menunjang kebutuhan pendidikan, dan informasi tersebut dikabarkan menyebar melalui pesan WhatsApp wali murid, termasuk tawaran pembayaran bertahap hingga Maret 2027.
