INFOPANTULAN.COM – Pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor resmi dimulai. Tahapan pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 11 Oktober 2026, untuk mewadahi aspirasi warga dari beberapa wilayah dusun di desa tersebut.
Ketua panitia pemilihan calon anggota BPD Desa Kopo, Endang, menyampaikan bahwa proses pemilihan berlangsung di Dusun II yang mencakup tiga RW, yaitu RW 4, RW 5, dan RW 6. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di tingkat dusun sesuai jadwal, sementara penetapan hak pilih dan unsur yang berhak memilih mengacu arahan Bupati Bogor.
Jadwal pemilihan BPD Desa Kopo 5-11 Oktober 2026
Endang menjelaskan bahwa rentang waktu pemilihan calon BPD adalah 5-11 Oktober 2026. Di Desa Kopo, terdapat empat dusun, dan pemilihannya dilaksanakan di setiap dusun. Dengan pola tersebut, warga di masing-masing wilayah dapat mengikuti proses sesuai tempat pemilihan yang telah ditetapkan panitia.
Untuk tahapan yang sedang berjalan, pemilihan khusus wilayah Dusun II mencakup RW 4, RW 5, dan RW 6. Penjelasan ini penting karena menentukan arah logistik pemilihan, termasuk pengaturan tempat pemungutan, alur administrasi pemilih, serta penjadwalan perwakilan wilayah.
Unsur pemilih BPD dan jumlah hak pilih di Desa Kopo
Dalam mekanisme pemilihan, Endang menyebut ada lima unsur yang memiliki hak suara. Unsur tersebut meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh pendidikan. Penetapan unsur pemilih ini mengikuti arahan Bupati Bogor, sehingga komposisinya diarahkan untuk mewakili ragam karakter sosial di desa.
Endang juga menegaskan bahwa tokoh profesi tidak lagi dimasukkan dalam daftar unsur pemilih. Dari sisi kuantitas, jumlah hak pilih yang tercatat kurang lebih 150 orang. Angka ini menjadi gambaran skala pemilihan, sekaligus menunjukkan bahwa prosesnya tidak sekadar formalitas, melainkan melibatkan perwakilan dengan peran berbeda-beda di lingkungan desa.
Dari 16 calon disaring jadi 9, tiap Kadus mewakili dua orang
Secara keseluruhan, panitia menyiapkan seleksi dari 16 calon anggota BPD. Tahap berikutnya akan mengerucutkan jumlah calon menjadi sembilan orang. Endang menyebutkan bahwa masing-masing Kepala Dusun (Kadus) akan mewakilkan dua orang, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga komposisi calon yang lolos nantinya mempertimbangkan keterwakilan per dusun.
Rincian calon yang berasal dari tiap RW juga dijelaskan secara spesifik. Untuk calon BPD, terdapat lima calon dengan pembagian RW 4 sebanyak dua calon, RW 5 sebanyak dua calon, dan RW 6 sebanyak satu calon. Pembagian ini menunjukkan pola seleksi yang disesuaikan dengan jumlah calon yang muncul dari masing-masing wilayah RW.
Calon perempuan menjadi calon tunggal di RW 5
Dalam pemilihan anggota BPD Desa Kopo, terdapat satu-satunya calon perempuan yang berasal dari RW 5. Endang menyebutkan bahwa calon tersebut tidak memiliki pesaing, sehingga berstatus sebagai calon tunggal. Kondisi ini membuat proses di unsur perwakilan perempuan berjalan tanpa kompetisi kandidat lain pada tingkat RW yang bersangkutan.
Endang berharap calon tunggal tersebut dapat ditetapkan sebagai perwakilan perempuan satu-satunya. Harapan ini mengarah pada upaya memastikan keterwakilan gender dalam struktur BPD, sekaligus memberi ruang agar suara tokoh perempuan tersalurkan dalam pembahasan program desa.
Dampak pemilihan BPD bagi warga Desa Kopo
Peran BPD berkaitan langsung dengan jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Endang menekankan bahwa anggota BPD yang terpilih diharapkan mampu menyalurkan kebutuhan serta aspirasi warga, lalu mendorong agar aspirasi tersebut dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan desa.
Bagi warga Desa Kopo, proses pemilihan ini berarti ada tahapan yang menentukan siapa pihak yang akan membawa isu-isu lokal ke ruang musyawarah desa. Dengan komposisi pemilih yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh pendidikan, hasil pemilihan diharapkan mencerminkan spektrum kepentingan yang lebih beragam di tingkat dusun dan RW.
Endang juga berharap anggota BPD yang terpilih nantinya benar-benar amanah. Harapan tersebut menempatkan kualitas integritas dan kemampuan representasi sebagai faktor yang sama pentingnya dengan hasil administrasi pemilihan, karena BPD akan menjadi penghubung kebijakan desa dengan kebutuhan nyata masyarakat.
