Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin melakukan penertiban fasilitas umum di sepanjang jalur Pasir Jaya hingga area Balai Kota Bogor pada Jumat, 23 Oktober 2026. Kegiatan yang dilakukan dengan meninjau lokasi secara berjalan kaki ini menargetkan pelanggaran di trotoar dan jalur hijau, sambungan listrik yang dipasang tidak semestinya, serta perilaku parkir yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
Penertiban tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta aparat kewilayahan. Fokus utama peninjauan adalah memastikan ruang publik kembali berfungsi sesuai peruntukannya, terutama agar pejalan kaki tidak harus turun ke badan jalan saat melintas.
Trotoar dan jalur hijau dipakai PKL, akses pejalan kaki terganggu
Dalam peninjauan, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin menemukan trotoar serta jalur hijau yang digunakan pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan pejalan kaki, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan karena jalur yang semestinya menjadi area berjalan justru dipenuhi lapak.
Dari lokasi yang dilewati, Dedie menekankan bahwa trotoar merupakan fasilitas untuk orang berjalan. Menurutnya, ketika trotoar dipakai untuk aktivitas berdagang, pejalan kaki terdorong turun ke badan jalan, padahal area tersebut digunakan kendaraan, sehingga potensi bahaya meningkat.
“Jangan di sini atuh, ini kan buat orang jalan. Yang jalan kaki susah, masa yang jalan kaki harus turun ke badan jalan? Kan bahaya, ada kendaraan,”
Penertiban PKL menjadi langkah awal yang terlihat paling langsung dampaknya bagi warga sekitar jalur Pasir Jaya hingga pusat kota. Dengan ruang berjalan yang kembali tersedia, aktivitas harian seperti berjalan kaki menuju fasilitas umum, menyeberang jalan, atau sekadar melintas di trotoar diharapkan tidak lagi berhadapan dengan kemacetan pejalan kaki akibat lapak.
Sambungan listrik ilegal diputus, meteran dipindah dari lokasi semestinya
Selain persoalan penggunaan trotoar, rombongan juga menemukan sambungan listrik yang dipasang tidak pada tempatnya. Salah satu temuan menonjol berupa meteran listrik yang berada di tembok dekat kantor PLN, yang digunakan oleh PKL.
Dari permintaan yang disampaikan Dedie, petugas diminta segera berkoordinasi agar masalah tersebut tidak terus berulang. Ia juga menyoroti bahwa penertiban harus melibatkan pihak yang berwenang untuk menindak instalasi yang berpotensi menimbulkan gangguan maupun risiko keselamatan.
“Ada petugas PLN enggak ini yang bisa langsung menertibkan? Coba ini biar langsung ditertibkan. Jangan seperti ini terus atuh. Enggak selesai-selesai masalah PKL,”
Tak lama setelah itu, petugas PLN tiba di lokasi dan langsung memutus sambungan listrik. Penertiban juga dilakukan pada beberapa titik lain yang ditemukan memiliki meteran resmi PLN, tetapi pemasangannya berada di tempat yang tidak semestinya. Langkah ini penting karena pemasangan listrik yang tidak sesuai lokasi berpotensi menimbulkan risiko teknis, baik dari sisi keamanan maupun potensi gangguan operasional.
Parkir angkot sembarangan memicu hambatan, motor ikut ditertibkan
Setelah penertiban di area jalur Pasir Jaya, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Bogor. Di sepanjang jalur tersebut, Dedie dan Jenal menemukan angkot yang berhenti dan parkir sembarangan. Temuan itu dinilai berpotensi menghambat arus lalu lintas, terutama ketika kendaraan berhenti tanpa pengaturan yang jelas.
Selain angkot, sepeda motor yang parkir liar juga masuk dalam sasaran penertiban. Dengan adanya kendaraan yang tidak berada pada tempat semestinya, ruang jalan menjadi lebih sempit dan kendaraan lain cenderung terpaksa mengurangi kecepatan atau mencari celah, yang pada akhirnya dapat memicu kepadatan di titik-titik tertentu.
Dedie meminta petugas memeriksa usia kendaraan serta kelengkapan dokumen angkot yang beroperasi. Ia juga menyoroti praktik angkot yang berhenti di jalan hingga ditinggalkan sopir, kondisi yang menurutnya memicu kemacetan karena kendaraan lain harus menyesuaikan arus di belakangnya.
“Coba periksa itu angkot usia berapa tahun, kelengkapan dokumennya bagaimana. Ngetem, angkot ditinggalin tanpa sopir, macet itu di belakang,”
Dari Stasiun Bogor menuju Alun-Alun, penertiban berlanjut hingga Balai Kota
Setelah titik Stasiun Bogor, rombongan melanjutkan peninjauan dengan berjalan kaki melewati kawasan Alun-Alun Kota Bogor. Dari sana, kegiatan diteruskan hingga menuju Balai Kota Bogor, dengan penertiban yang tetap diarahkan pada pelanggaran fasilitas umum dan gangguan yang menghambat fungsi ruang publik maupun kelancaran lalu lintas.
Pendekatan yang menggabungkan inspeksi lapangan dan tindakan langsung memberi gambaran bahwa penertiban tidak berhenti pada satu titik. Dengan memeriksa beberapa jenis pelanggaran yang berbeda, mulai dari penggunaan trotoar untuk PKL, instalasi listrik yang tidak semestinya, hingga parkir kendaraan yang mengganggu arus jalan, pemerintah kota berupaya menata ulang ketertiban di koridor yang menjadi akses warga.
Warga yang melintas di jalur Pasir Jaya hingga area pusat kota dapat merasakan perubahan paling awal pada ketersediaan ruang pejalan kaki dan berkurangnya hambatan akibat parkir liar. Pada saat yang sama, pemutusan sambungan listrik ilegal juga menambah aspek keselamatan, terutama bagi lingkungan sekitar tempat berjualan yang selama ini memanfaatkan akses listrik dari pemasangan yang tidak semestinya.
