INFOPANTULAN.COM – Jadwal piket Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Bogor menjadi bahan perbincangan setelah sebuah foto yang berisi pembagian jam petugas beredar di media sosial. Dalam unggahan yang ramai dibahas, waktu piket yang tercantum terlihat hanya berdurasi sekitar 1 jam 40 menit hingga 2 jam 10 menit per hari, sehingga muncul pertanyaan apakah koperasi tersebut benar-benar melayani masyarakat dengan durasi sesingkat itu.
Foto jadwal yang beredar menampilkan pembagian piket dari Senin hingga Sabtu, lengkap dengan rentang jam layanan. Sejumlah warganet mempertanyakan relevansi jam operasional yang dinilai terlalu pendek untuk kebutuhan layanan koperasi, sementara pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi yang dapat memastikan apakah jadwal tersebut merupakan seluruh jam pelayanan kepada masyarakat.
Rincian jadwal piket Kopdes Merah Putih yang viral
Berdasarkan informasi yang tertulis pada foto yang beredar, jadwal piket berbeda setiap hari. Pada Senin, petugas dijadwalkan berada mulai pukul 10.00 hingga 11.40 WIB. Pola ini kemudian bergeser pada Selasa, ketika rentang waktu tercatat pukul 13.00 sampai 14.40 WIB.
Untuk Rabu, jadwal kembali tercatat pukul 10.00 hingga 11.40 WIB, sedangkan Kamis tertulis pukul 13.00 sampai 14.40 WIB. Pada Jumat, jam piket disebut mulai pukul 09.00 hingga 10.40 WIB, lalu Sabtu berlangsung pukul 09.30 sampai 11.40 WIB. Di foto tersebut, Minggu dicantumkan sebagai hari libur.
Jika pembacaan jadwal itu dianggap sebagai gambaran total waktu pelayanan, maka Senin hingga Jumat menunjukkan durasi sekitar 1 jam 40 menit per hari, sementara Sabtu sekitar 2 jam 10 menit. Dengan pola tersebut, total waktu yang terlihat dalam satu pekan mencapai sekitar 10 jam 30 menit.
Apakah Kopdes hanya buka 2 jam sehari?
Meski jadwal yang beredar memperlihatkan durasi relatif singkat, kesimpulan bahwa Kopdes Merah Putih hanya buka sekitar dua jam sehari masih belum bisa dipastikan. Foto tersebut dapat saja merupakan jadwal piket atau penugasan kehadiran petugas tertentu, bukan keseluruhan jam operasional layanan koperasi.
Selain itu, belum ada klarifikasi yang menjelaskan konteks penulisan jam pada foto, termasuk apakah ada petugas lain di luar jadwal yang sama, apakah ada layanan yang dilakukan di luar jam piket, atau apakah koperasi menerapkan sistem pergantian shift yang tidak tertangkap dalam satu lembar jadwal.
Karena identitas koperasi yang membuat jadwal serta mekanisme pembagian jamnya belum dijelaskan secara resmi, wajar bila publik masih mempersoalkan interpretasi dari foto tersebut. Namun, persoalan durasi pelayanan tetap menjadi sorotan karena Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari program yang diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Konteks program Kopdes Merah Putih dan target pembentukan
Secara nasional, pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dipercepat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi, dengan tujuan menghadirkan kelembagaan ekonomi yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Kegiatan yang dapat dijalankan koperasi ini beragam, mulai dari layanan kantor koperasi, pengadaan kebutuhan pokok, simpan pinjam, hingga layanan yang disesuaikan karakter wilayah seperti apotek, klinik, pergudangan, dan logistik. Dengan rentang fungsi tersebut, jam layanan menjadi aspek yang menentukan akses warga terhadap produk dan layanan yang disediakan.
Persiapan operasional Kopdes Merah Putih di tahap awal
Sorotan terhadap jadwal piket muncul ketika program Kopdes Merah Putih sendiri masih berada pada fase persiapan menuju operasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa soft launching operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dijadwalkan mulai Oktober 2026.
Hingga September, disebutkan sebanyak 23.000 bangunan KDKMP telah selesai dibangun, sementara 17.000 lainnya masih dalam tahap verifikasi dan validasi. Setelah operasional berjalan, KDKMP diproyeksikan menjalankan fungsi seperti penyaluran barang subsidi, termasuk minyak goreng, pupuk, beras, SPHP, serta LPG 3 kilogram.
Selain penyaluran barang subsidi, koperasi juga diarahkan menjadi offtaker produk masyarakat setempat serta menjalankan program pemerintah yang relevan dengan kebutuhan desa atau kelurahan. Dalam kerangka fungsi tersebut, kejelasan jam pelayanan, skema piket, dan mekanisme akses masyarakat menjadi bagian yang dinantikan publik agar layanan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat.
Klarifikasi dari pengelola koperasi atau instansi terkait diperlukan untuk memastikan apakah jadwal yang beredar merupakan jadwal layanan penuh, jadwal piket petugas tertentu, atau hanya potongan informasi dari sistem penugasan yang lebih luas.
