Rekrutmen juru parkir (jukir) di Kota Bogor menarik perhatian besar, terbukti dari lonjakan pendaftar sejak pendaftaran dibuka. Dalam proses tahap awal, tercatat 312 orang mendaftar melalui media sosial dan kanal resmi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, dengan tujuan mengisi kuota rekrutmen.
Proses seleksi berjalan hingga tahap wawancara tatap muka. Dari total pendaftar, 125 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan hadir untuk mengikuti tahapan wawancara. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyebut pada Senin, 19 Oktober 2026, sebanyak 30 orang yang lolos pada tahap awal akan langsung bertugas di lapangan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong tata kelola perparkiran yang lebih profesional sekaligus mengurangi celah pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
312 pendaftar bersaing, 125 lolos administrasi untuk wawancara
Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 312 orang. Mereka menggunakan kanal yang disediakan Dishub Kota Bogor, termasuk melalui media sosial, yang membuat proses pendaftaran lebih mudah dijangkau. Namun, kemudahan akses pendaftaran tidak berarti seluruh peserta otomatis lolos, sebab tahap seleksi administrasi menjadi penyaring awal.
Hasil seleksi menunjukkan 125 peserta lolos administrasi dan melanjutkan ke tahap wawancara secara tatap muka. Tahapan ini penting untuk memastikan calon jukir memenuhi syarat yang ditetapkan, sekaligus memberi ruang penilaian langsung terhadap kesiapan dan pemahaman mereka terhadap tugas di lapangan. Dengan rasio peserta yang lanjut dari total pendaftar, seleksi tahap awal terlihat cukup kompetitif.
30 jukir tahap awal bertugas, pengganti jukir ASN yang dialihkan
Pada tahap awal, Pemkot Bogor menargetkan perekrutan sebanyak 30 orang untuk segera bekerja di titik-titik parkir. Jenal Mutaqin menjelaskan bahwa jukir yang direkrut pada gelombang awal merupakan pengganti jukir PNS atau ASN. Setelah rekrutmen berjalan, tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh ASN akan dialihkan, sehingga ASN tersebut tidak lagi berperan sebagai jukir.
Perubahan peran itu akan membuat ASN beralih menjadi petugas penertiban lalu lintas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja para jukir. Secara operasional, pengalihan ini dapat membantu memastikan pengawasan lebih terstruktur, karena petugas yang fokus pada penertiban dan pengawasan tidak bercampur dengan aktivitas pemungutan retribusi. Dengan skema tersebut, Pemkot Bogor berupaya memperbaiki tata kelola perparkiran agar lebih rapi, terukur, dan sesuai aturan.
Rekrutmen lanjutan 80 orang, penempatan di titik parkir tepi jalan umum
Selain 30 orang yang langsung bertugas, Pemkot Bogor berencana melanjutkan rekrutmen untuk menambah jumlah jukir. Rencana berikutnya menyasar 80 orang yang akan ditempatkan di sejumlah titik parkir tepi jalan umum. Penempatan di ruang publik seperti ini menuntut kepatuhan pada mekanisme tarif dan prosedur layanan, sebab interaksi jukir dengan pengguna kendaraan terjadi setiap hari.
Model penempatan di titik tepi jalan juga terkait dengan target pembenahan yang lebih luas. Jenal menyebut Pemkot menargetkan pembenahan terhadap 100 hingga 115 titik parkir tepi jalan, sekaligus melakukan pembinaan berlanjut bagi lebih dari 500 jukir yang sudah ada di Kota Bogor. Artinya, rekrutmen bukan hanya menambah personel, tetapi juga bagian dari pembenahan sistem agar pengelolaan parkir lebih seragam.
Skema bagi hasil, legalitas SK Dishub, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Selain status kerja, Pemkot Bogor menyiapkan skema yang mengatur hubungan antara pemerintah dan jukir. Jenal menjelaskan bahwa jukir resmi tidak hanya memperoleh status sebagai pegawai, melainkan juga fasilitas penunjang serta perlindungan resmi dari pemerintah daerah. Salah satu poin yang disampaikan adalah skema bagi hasil, yakni 40 persen untuk Pemkot dan 60 persen untuk jukir, yang efektif mulai awal 2027 setelah kajian potensi rampung.
Pemerintah juga menyiapkan legalitas operasional melalui Surat Keputusan (SK) penunjukan resmi dari Kepala Dishub Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya, jukir resmi akan dilengkapi seragam khusus dan kartu identitas. Lebih jauh, mereka akan didaftarkan dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga aspek jaminan sosial menjadi bagian dari penguatan pekerjaan di sektor perparkiran.
Di lapangan, pembayaran akan menggunakan sistem pembayaran terintegrasi barcode QRIS untuk transaksi non tunai. Langkah ini berpotensi menekan praktik pungutan liar karena transaksi lebih terdokumentasi dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Penggunaan QRIS juga memudahkan pengguna kendaraan yang memilih pembayaran nontunai, sekaligus memperjelas alur pembayaran retribusi.
Aturan tarif seragam, larangan pungutan lebih, dan target penguatan PAD
Meski mendapatkan fasilitas dan perlindungan, para jukir resmi tetap terikat ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor tentang Perparkiran. Ketentuan tarif yang disebutkan adalah Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil. Jukir dilarang memungut tarif di atas ketentuan, memanfaatkan trotoar, atau mengarahkan kendaraan parkir melawan arus.
Jenal menekankan bahwa tarif di masyarakat harus sama dan tidak ada lagi pungutan yang bersifat tidak wajar. Pembenahan ini juga diarahkan untuk mencegah kebocoran di titik-titik yang belum tertagih, sehingga retribusi parkir dapat kembali menjadi dukungan bagi pembangunan di lingkungan masyarakat. Dalam kerangka pengelolaan pendapatan daerah, Pemkot menilai sektor parkir tepi jalan umum di Kota Bogor berpotensi menyumbang PAD hingga Rp10 miliar per tahun jika dikelola secara tertib, tegas, dan transparan.
Dengan target pembenahan lebih dari seratus titik parkir dan pembinaan untuk ratusan jukir, perubahan ini diharapkan terasa langsung pada keseharian warga yang menggunakan layanan parkir di tepi jalan. Pengguna kendaraan akan berhadapan dengan tarif yang seragam, mekanisme pembayaran yang lebih terstruktur, serta pengawasan yang lebih jelas karena peran penertiban dan pengawasan diarahkan pada petugas khusus.
