INFOPANTULAN.COM – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Mardiyanto, meminta seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia memperketat pengawasan terhadap fasilitas dan seluruh aktivitas di dalam lapas. Pesan itu disampaikan Aris saat meninjau Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto pada Jumat, 25 September 2026.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Aris menyoroti sejumlah fasilitas yang berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), termasuk keberadaan simulator golf. Ia menekankan bahwa keberadaan ruangan atau fasilitas tidak otomatis bermasalah selama digunakan sesuai peruntukan, namun pengawasan harus tetap dijalankan dan penertiban akan dilakukan bila ditemukan penggunaan yang menyimpang dari aturan.
Peninjauan Lapas Cibinong, fokus pada fasilitas di kawasan SAE
Aris dan rombongan mendatangi Lapas Kelas IIA Cibinong untuk melihat langsung kondisi pengelolaan di lapas. Saat berada di lingkungan SAE, perhatian diarahkan pada fungsi berbagai fasilitas yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah simulator golf yang ada di area tersebut.
Aris menjelaskan bahwa ia telah melihat dan menanyakan fungsi fasilitas yang berada di kawasan SAE. Menurut penjelasan yang ia terima saat peninjauan, simulator golf tersebut terkait aktivitas yang disediakan di area SAE, sementara di lingkungan yang sama juga ada fasilitas lain seperti tempat ibadah, termasuk musala dan gereja. Dari penjelasan itu, Aris menilai keberadaan fasilitas dapat dipahami selama benar-benar digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Simulator golf dinilai tak masalah jika sesuai peruntukan, tapi tetap diawasi
Aris menggarisbawahi prinsip pengawasan berbasis fungsi. Ia menegaskan bahwa persoalan bukan terletak pada bentuk ruangan atau fasilitasnya, melainkan pada cara pemakaiannya. Jika fasilitas digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan, maka tidak semestinya dipermasalahkan.
Namun, penegasan Aris juga tegas: setiap fasilitas di dalam lapas harus tetap berada dalam kontrol. Apabila ditemukan penggunaan ruangan atau fasilitas untuk kegiatan yang menyimpang dari aturan, pihaknya memastikan akan mengambil langkah penertiban. Pernyataan ini menempatkan pengawasan sebagai kunci, bukan hanya pemeriksaan sesaat saat kunjungan.
Pengawasan tak berhenti pada warga binaan, petugas juga jadi sasaran
Selain menyoroti fasilitas, Aris juga meminta penguatan pengawasan dari sisi internal. Ia menegaskan bahwa kontrol tidak boleh hanya menyasar warga binaan, tetapi juga harus meneliputi jajaran petugas yang bekerja di lapas.
Dalam arahannya, Aris meminta seluruh kepala lapas untuk memastikan anak buah menjalankan pengawasan secara ketat. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan tempat di lapas untuk kepentingan pribadi maupun praktik transaksional. Dengan kata lain, pengawasan yang diminta tidak hanya soal kegiatan penghuni, tetapi juga soal integritas dan kepatuhan petugas terhadap prosedur.
Koordinasi dengan Menteri Imipas, momentum untuk pembenahan lapas
Aris menyebut kunjungan ke Lapas Cibinong sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan lapas di Indonesia. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar proses pengawasan dan penertiban bisa ditingkatkan secara lebih serius.
Koordinasi itu menjadi landasan untuk mendorong standar pengelolaan yang lebih konsisten di berbagai wilayah. Bagi pengelola lapas, arahan ini berarti evaluasi tidak hanya berhenti pada fasilitas yang terlihat, tetapi juga pada tata kelola harian, mekanisme kontrol, serta kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan sarana.
Inspeksi mendadak (sidak) akan dilakukan, pelanggaran dipertanggungjawabkan
Sebagai tindak lanjut, Aris memastikan inspeksi mendadak (sidak) akan dilakukan ke sejumlah lapas. Ia menegaskan bahwa bila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Langkah sidak ini memberi sinyal bahwa pengawasan yang diperintahkan bersifat operasional, bukan hanya imbauan. Dengan adanya pemeriksaan mendadak, ruang untuk pembiaran atau penyesuaian sesaat menjelang audit dinilai akan semakin kecil, sehingga standar pengelolaan lapas diharapkan lebih terjaga.
Dalam konteks Kabupaten Bogor, peninjauan dan rencana sidak ini juga berdampak pada aktivitas layanan di lapas, termasuk pengelolaan kegiatan berbasis program di area SAE. Bagi warga sekitar dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem pemasyarakatan, arah kebijakan ini dapat memengaruhi suasana pengelolaan fasilitas, termasuk bagaimana aktivitas di dalam lapas dijalankan dan dipantau setiap hari.
