INFOPANTULAN.COM – Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Bale Badami. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bale Badami, yang mengatur forum musyawarah berbasis kearifan lokal untuk mendekatkan keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan keadaan di masyarakat.
Penegasan mengenai pelaksanaan Bale Badami disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, saat sosialisasi perda di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor pada Kamis, 24 September 2026. Dalam penjelasannya, Bale Badami tidak hanya diarahkan untuk perkara pidana, melainkan juga dapat digunakan pada persoalan perdata hingga tata usaha negara (PTUN) melalui mekanisme musyawarah.
Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2024 dan tujuan Bale Badami
Zenal menilai keberadaan Bale Badami penting untuk menjembatani proses penyelesaian konflik agar tidak selalu berujung pada proses hukum di pengadilan. Forum ini didesain agar nilai keadilan, musyawarah, persatuan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum dapat dirasakan langsung oleh warga.
Menurut Zenal, pendekatan yang dipakai selaras dengan kearifan lokal budaya Sunda, yang mengedepankan perdamaian lewat prinsip silih asah, silih asih, silih asuh. Dengan pola ini, penyelesaian masalah diharapkan lebih menekankan pemulihan relasi sosial, bukan semata-mata penjatuhan sanksi.
Jangkauan perkara: pidana restoratif hingga perdata dan PTUN
Dalam penerapannya, Bale Badami tidak terbatas pada perkara pidana. Forum ini juga dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan perdata serta tata usaha negara (PTUN) di luar pengadilan, melalui mekanisme musyawarah.
Untuk perkara pidana, penerapan diarahkan pada keadilan restoratif atau restorative justice. Prosesnya melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta pihak terkait agar solusi yang dicapai berfokus pada pemulihan keadaan dan rasa keadilan di masyarakat.
Zenal menjelaskan prinsip yang menjadi dasar penerapan, termasuk asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, efisiensi, proses yang cepat, sederhana, serta biaya ringan. Dalam kerangka itu, pidana ditempatkan sebagai jalan terakhir atau ultimum remedium.
Syarat dan bentuk pemulihan dalam mekanisme Bale Badami
Perda ini juga mensyaratkan penyelesaian dilakukan dengan pendekatan yang sukarela. Perdamaian harus disepakati oleh pihak-pihak terkait, diketahui tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta diterapkan pada kondisi tertentu, seperti tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
Selain itu, harus ada upaya pemulihan yang disepakati. Pemulihan dapat berupa ganti rugi, pengobatan, perbaikan, atau bentuk lain yang relevan dengan persoalan yang diselesaikan. Dengan model ini, proses musyawarah diarahkan agar korban memperoleh pemulihan dan pelaku menjalani tanggung jawab yang nyata.
Zenal menegaskan bahwa Bale Badami tidak hanya berperan sebagai ruang penyelesaian perkara pidana restoratif. Forum ini juga berfungsi sebagai sarana musyawarah untuk perkara perdata dan PTUN, sekaligus membuka ruang sosialisasi hukum serta konsultasi hukum bagi masyarakat.
Pelaksanaan di kecamatan: siapa saja yang terlibat
Pelaksanaan Bale Badami berada di wilayah kecamatan di Kota Bogor. Dalam forum tersebut, unsur yang dilibatkan beragam, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, mediator bersertifikat, hingga ketua RT/RW, tokoh atau perwakilan masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Pemerintah kota memiliki kewenangan menetapkan Bale Badami beserta personelnya melalui Keputusan Wali Kota. Sementara itu, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh camat dan lurah bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
Untuk akses warga, Bale Badami disediakan melalui sistem informasi, media, papan pengumuman, maupun pengajuan permohonan secara langsung. Dengan cara ini, warga tidak hanya menunggu informasi dari jalur formal, tetapi juga bisa mengetahui mekanisme melalui kanal yang disediakan di lingkungan masing-masing.
Dampak bagi warga Kota Bogor dan peran masyarakat
Bagi warga, pendekatan Bale Badami berpotensi mengubah cara penyelesaian konflik di tingkat lingkungan. Jika sebelumnya sengketa sering langsung diarahkan ke proses hukum, kini ada jalur musyawarah yang menekankan pemulihan dan perlindungan korban.
Zenal juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keadilan restoratif. Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan forum ini, sehingga proses penyelesaian lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
