INFOPANTULAN.COM – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan dakwaan dugaan pemerasan senilai Rp55 miliar dan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya. Ia menyampaikan keberatan itu saat membacakan nota perlawanannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam eksepsinya, Febrie menilai surat dakwaan belum menguraikan secara jelas perbuatan yang dituduhkan, termasuk keterkaitan perannya dengan perantara yang disebut dalam perkara. Ia juga mempersoalkan perbedaan nominal uang yang disebut dalam dakwaan, serta hubungan aset yang dikaitkan dengan dakwaan TPPU yang mencapai sekitar Rp354,62 miliar.
Eksepsi Febrie di Tipikor Jakarta Pusat: dakwaan dinilai tidak cermat
Febrie mengajukan nota perlawanannya dengan fokus pada kecermatan uraian dakwaan. Menurutnya, keberatan yang disampaikan bukan sekadar penyangkalan, melainkan kebutuhan agar surat dakwaan memuat gambaran yang tegas mengenai perbuatan yang didakwakan dan kapan kehendak itu disebut menjadi kehendak dirinya.
Ia menyoroti satu pola yang menurutnya bermasalah. Jika pada bagian awal dakwaan disebut adanya tindakan pihak lain seperti pertemuan, penyampaian ancaman penetapan tersangka, dan permintaan uang, maka surat dakwaan harus menjelaskan secara rinci bagaimana dan pada titik mana kehendak tersebut dikaitkan dengan dirinya.
Perbedaan nominal Rp50 miliar dan Rp55 miliar jadi sorotan utama
Salah satu bagian yang paling dipermasalahkan tim penasihat hukum Febrie adalah ketidaksesuaian angka dalam uraian dakwaan terkait pengusaha Tan Kian. Dalam satu bagian, jaksa menyebut kesanggupan pemberian uang sebesar Rp50 miliar. Namun pada bagian lain, dakwaan menyebut nilai 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar yang diduga diterima melalui perantara yang disebut bernama Ferry Yanto Hongkiriwang.
Tim pembela menilai selisih Rp5 miliar itu tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, karena angka tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang menjadi dasar tuduhan. Anggota tim penasihat hukum, Muhammad Farizi, menekankan bahwa dakwaan seharusnya menyusun urutan kejadian dan nominal uang secara cermat, bukan hanya menampilkan angka yang berbeda tanpa mempertemukan konteksnya.
Meski demikian, pihak pembela juga tidak memposisikan perbedaan nominal sebagai bukti otomatis bahwa tuduhan tidak benar. Mereka menilai persoalan itu tetap perlu dinilai majelis hakim dalam rangka menilai kecukupan dan kejelasan surat dakwaan.
Peran konkret Febrie dipertanyakan, surat dakwaan dinilai lebih banyak menjelaskan pihak lain
Selain soal nominal, tim pembela juga menilai ada kekurangan dalam konstruksi peran Febrie. Mereka mengidentifikasi 22 persoalan dalam surat dakwaan dan menilai uraian jaksa lebih banyak memaparkan tindakan pihak lain, tetapi belum menguraikan secara terang peran aktif yang dituduhkan kepada Febrie.
Febri Diansyah, anggota tim advokat Febrie, menyampaikan bahwa nota perlawanannya justru mengurai kelemahan pada sisi pengaitan peran terdakwa. Ia mempertanyakan dasar pembebanan tanggung jawab pidana kepada Febrie atas perbuatan yang disebut dilakukan pihak lain, termasuk bagaimana hubungan tindakan Ferry dan dugaan keterlibatan Febrie dijelaskan dalam surat dakwaan.
Dalam pandangan tim pembela, kejelasan bentuk penyertaan, waktu keterlibatan, serta tindakan konkret yang menjadi dasar tuduhan merupakan bagian yang harus dipahami terdakwa agar dapat menyusun pembelaan. Penilaian atas kecukupan uraian dakwaan, pada akhirnya, tetap menjadi ranah majelis hakim.
TPPU senilai Rp354,62 miliar, hubungan aset dan tindak pidana asal dipersoalkan
Febrie juga menghadapi dakwaan TPPU dengan nilai aset yang disebut sekitar Rp354,62 miliar. Dalam eksepsinya, tim pembela mempersoalkan bagaimana jaksa mengaitkan aset-aset tersebut dengan tindak pidana asal yang dituduhkan, termasuk asal-usul aset, aliran transaksi, dan kaitan setiap transaksi dengan perbuatan yang didakwakan kepada Febrie.
Tim pembela menilai uraian tersebut perlu disusun secara jelas agar keterkaitan antara aset dan perbuatan yang dituduhkan dapat dipahami. Mereka juga mempertanyakan pengaitan rangkaian perkenalan, transaksi pihak lain, rekening, perusahaan, hingga aset yang dikaitkan dengan Febrie.
Keberatan terhadap dakwaan TPPU, menurut tim pembela, tidak otomatis membuktikan bahwa aset berasal dari sumber yang sah. Nilai aset yang disebut dalam dakwaan juga belum dengan sendirinya memastikan unsur tindak pidana telah terpenuhi, karena semuanya masih harus diuji melalui proses persidangan dan pembuktian.
Febrie minta dakwaan dibatalkan, sekaligus memohon keluar dari tahanan
Melalui petitum dalam nota perlawanan, Febrie meminta majelis hakim menerima seluruh dalil yang diajukan. Ia memohon surat dakwaan dinyatakan disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, sehingga dakwaan harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Ia juga meminta pengembalian berkas perkara dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
Febrie turut memohon agar dirinya dikeluarkan dari tahanan setelah putusan atas nota perlawanan dibacakan. Permintaan tersebut merupakan bagian dari petitum yang diajukan, bukan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan.
Selanjutnya, majelis hakim perlu mempertimbangkan dalil keberatan dari pihak terdakwa serta tanggapan jaksa penuntut umum sebelum menentukan kelanjutan perkara. Fokus persidangan tetap berada pada kejelasan uraian dakwaan, perbedaan nominal uang yang dipersoalkan, serta pengaitan aset dengan dugaan tindak pidana asal.
