INFOPANTULAN.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Menyusul pengunduran diri tersebut, muncul pertanyaan mengenai hak keuangan, tunjangan, serta fasilitas yang masih dapat diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan wakil presiden memiliki sejumlah hak yang diatur secara khusus oleh negara.
Dalam Pasal 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa mantan wakil presiden berhak memperoleh pensiun pokok beserta sejumlah tunjangan dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, Pasal 8 mengatur fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden, di antaranya rumah kediaman yang disediakan negara beserta perlengkapannya serta kendaraan bermotor.
Namun, berdasarkan penjelasan Pasal 8, perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali bersamaan dengan penyediaan rumah. Adapun biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan.
Berbeda dengan rumah, biaya pemeliharaan kendaraan bermotor beserta gaji pengemudi tetap menjadi tanggungan negara.
Besaran Pensiun Mantan Wakil Presiden
Ketentuan mengenai pensiun diatur dalam Bab III Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan pensiun.
Besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Adapun berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara yang menjadi acuan tersebut mencapai Rp5,04 juta per bulan.
Ketentuan itu berlaku bagi sejumlah pejabat, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA).
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan. Nilai tersebut menjadi dasar penghitungan pensiun pokok apabila yang bersangkutan memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
Pembayaran pensiun mantan wakil presiden, termasuk tunjangan dan biaya lainnya, dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat ditetapkan.
Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 juga diterangkan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, hak pensiun, tunjangan, dan fasilitas negara bagi Gibran akan bergantung pada keputusan resmi MPR terkait status pemberhentiannya.
Apabila pengunduran dirinya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, Gibran berhak memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
