INFOPANTULAN.COM – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengusulkan kawasan eks Terminal Agribisnis Rancamaya untuk dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat Bogor Kota. Rencana ini saat ini memasuki tahap land clearing, dengan target pematangan lahan rampung pada 9 November 2026.
Proyek pendidikan ini dirancang untuk menampung siswa tingkat SMP dan SMA hingga sekitar 2.000 orang, mayoritas berasal dari warga Kota Bogor dari keluarga prasejahtera. Dedie menekankan sekolah gratis dengan dukungan asrama, agar kesempatan belajar dapat menjadi jalan memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan keluarga.
Usulan pemanfaatan aset dan target kapasitas 2.000 siswa
Dalam peninjauan lokasi proyek, Dedie menyampaikan bahwa bidang tanah yang akan dikerja sama perlu dievaluasi lebih lanjut, termasuk aset milik Pemkot Bogor yang dikelola oleh dinas terkait. Salah satu fokusnya adalah memanfaatkan lahan yang berada dalam pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, karena dinilai memiliki potensi untuk menjadi bagian dari fasilitas Sekolah Rakyat.
Dedie menyebut prioritas pada lahan tersebut karena sekolah yang akan dibangun menargetkan peserta didik SMP dan SMA, dengan perkiraan jumlah hingga 2.000 siswa. Ia juga menggambarkan mayoritas calon siswa berasal dari keluarga prasejahtera di Kota Bogor, sehingga keberadaan asrama diharapkan membantu akses pendidikan yang lebih merata.
“Kalau mereka bisa bersekolah di sini, boarding, asrama, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik dengan lokasi yang baik, tentu ke depan akan bisa merubah nasib keluarga mereka,” ujar Dedie.
Land clearing berjalan, lahan 5 hektare dan jadwal 9 November 2026
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Rancamaya memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Saat ini, sekitar 2,5 hektar telah memasuki tahap pematangan lahan atau land cleaning. Tahapan ini ditargetkan selesai pada 9 November 2026, sebelum pembahasan teknis lanjutan dilakukan secara lebih detail.
Setelah tahap pematangan rampung, Pemkot Bogor akan melanjutkan pembahasan rinci mengenai rencana pembangunan gedung Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial dan Kementerian PU. Tahap berikutnya menjadi penting karena lokasi yang akan dibangun memiliki karakter topografi berbukit dan curam, sehingga aspek konstruksi dan keamanan perlu dirancang sejak awal.
Kontur berbukit jadi perhatian utama soal safety dan konstruksi
Dedie menegaskan bahwa kondisi lahan yang berkontur memerlukan perhatian serius. Di lokasi tersebut terdapat bagian yang terjal, sehingga pembangunan tidak cukup hanya mempersiapkan lahan, tetapi juga memastikan sisi safety, konstruksi, dan kestabilan tanah.
Ia mengaitkan penekanan tersebut dengan keselamatan para siswa yang akan menggunakan fasilitas sekolah. Dengan kontur yang menantang, perencanaan teknis seperti penataan area, rancangan struktur, hingga mitigasi risiko menjadi bagian yang harus dipastikan matang sebelum pembangunan fisik dimulai.
Perbaikan akses jalan dari Warung Nangka untuk mendukung operasional sekolah
Selain aspek lahan, persoalan akses menuju lokasi juga menjadi perhatian. Pembangunan Sekolah Rakyat memanfaatkan lahan bekas Terminal Agribisnis yang dibangun sejak 2004, namun tidak beroperasi optimal. Salah satu kendala yang disebut adalah keterbatasan akses jalan pendukung.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Bogor berencana mengusulkan kepada dinas PU kabupaten dan PU kota agar dilakukan pelebaran jalan dari arah Warung Nangka. Dedie menyebut akses yang ada saat ini cenderung sempit, sehingga perlu dicarikan skema perlebaran dari Jalan Raya Bogor-Sukabumi masuk ke Warung Nangka.
“Aksesnya dari Warung Nangka ini kan sempit. Saya sudah bicara juga dengan Kadis PU Kabupaten dan Kadis PU Kota, gimana caranya jalan dilebarin dari Jalan Raya Bogor-Sukabumi masuk ke Warung Nangka,” paparnya.
Skema pembiayaan dan keterkaitan dengan pemerataan pendidikan Bogor Selatan
Dedie menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat direncanakan berasal dari APBN melalui Kemensos dan Kementerian PU. Sementara itu, Pemkot Bogor menyiapkan lahan sebagai bagian dari dukungan daerah terhadap implementasi program pendidikan tersebut.
Proyek ini juga diposisikan sebagai bagian dari strategi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meratakan sarana pendidikan di wilayah Bogor Selatan. Selain Sekolah Rakyat berkapasitas sekitar 2.000 siswa, Pemkot Bogor juga menyiapkan lahan untuk fasilitas pendidikan lain di kawasan Kertamaya, yakni SMA Negeri 12 dan SMP Negeri 24 Kota Bogor.
Dengan penambahan fasilitas tersebut, fokusnya diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai untuk mendorong kualitas akses belajar di wilayah Bogor Selatan.
