Muscab X Gapensi Kota Bogor Tekankan Sinergi, Integritas, dan Infrastruktur Berkualitas
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa konstruksi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.
Hal ini mengemuka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) X Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Bogor di IPB International Convention Center (ICC), Kamis (15/10/2026).
Mengangkat tema “Memperkuat Sinergi Badan Usaha Konstruksi dan Pemerintah Kota Bogor dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”, Muscab tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus penguatan komitmen para pelaku konstruksi dalam mendukung pembangunan daerah.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan Gapensi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengesampingkan ketentuan hukum dan standar kualitas pekerjaan.
Menurutnya, pemerintah tetap berupaya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan, sehingga diperlukan kesamaan pemahaman antara pemerintah dan kontraktor dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
“Pemerintah Daerah Kota Bogor tentu harus bisa memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur tetap bisa dilaksanakan. Namun, dengan kondisi seperti ini, para pengusaha juga harus bisa memahami,” ujar Dedie.
Ia menegaskan, setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) wajib dilaksanakan sesuai aturan. Kepatuhan tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Kalaupun melaksanakan kegiatan bersumber dari APBD, harus tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan. Jangan sampai hal-hal yang kemudian hari membuka peluang masuknya unsur-unsur pidana. Itu harus kita hindari dari sekarang,” tegasnya.
Selain kepatuhan hukum, Dedie meminta kontraktor memastikan hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyelesaian proyek.
“Yang paling penting, kualitas harus bisa dipertanggungjawabkan dan hasil mutu harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Senada, Ketua Gapensi Jawa Barat, H. Asep Slamet, meminta anggota Gapensi Kota Bogor menjadikan kode etik organisasi, Basa Brata, sebagai pedoman dalam menjalankan usaha konstruksi.
Ia menilai, hubungan kemitraan dengan pemerintah perlu dibangun melalui profesionalisme, transparansi, dan integritas agar tercipta iklim usaha yang sehat serta mendukung pembangunan berkualitas.
“Kami dari Gapensi Jawa Barat mengimbau rekan-rekan di Kota Bogor agar berpegang teguh pada kode etik Gapensi Basa Brata. Kita harus membangun kemitraan dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan iklim usaha yang profesional dan hasil pembangunan yang berintegritas,” ungkap Asep.
Untuk mendukung hal itu, Gapensi Jawa Barat secara berkelanjutan memberikan pembinaan kepada para anggotanya. Kegiatan tersebut mencakup sosialisasi pencegahan penyuapan dan praktik yang berisiko menimbulkan persoalan hukum, serta peningkatan kemampuan dan kompetensi pengusaha.
Anggota juga didorong mengikuti uji kompetensi dan program Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan konstruksi agar lebih profesional dan mampu berkembang ke tingkat kualifikasi usaha yang lebih tinggi.
Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kota Bogor, H. Irwan M. Nur, berharap Muscab X menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat sinergi dengan Pemkot Bogor sekaligus membawa organisasi semakin adaptif terhadap perkembangan sektor jasa konstruksi.
Ia menegaskan, Muscab bukan hanya agenda lima tahunan untuk memilih pengurus baru, tetapi juga kesempatan mengevaluasi perjalanan organisasi dan merumuskan langkah ke depan.
Irwan menilai, kontraktor yang beroperasi di Kota Bogor menghadapi tantangan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan. Curah hujan yang tinggi, kondisi kontur tanah, serta dinamika sosial masyarakat menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Karena itu, ia meminta pelaku jasa konstruksi lokal tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan ketepatan waktu, standar mutu, dan pengelolaan risiko bencana.
“Membangun infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri. Kami menuntut para pelaku jasa konstruksi lokal untuk mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan mutu,” ujar Irwan.
Ia juga mendorong penguatan kerja sama antara Gapensi, Pemkot Bogor, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memperluas peran pengusaha dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan daerah.
“Gapensi Kota Bogor berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang kota yang modern dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya,” jelasnya.
Melalui Muscab X, Gapensi Kota Bogor diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan daya saing anggotanya. Dengan sinergi yang solid, pelaku usaha konstruksi lokal diharapkan dapat berkontribusi dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bogor.
Pos Terkait
Trending Post
