INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Bogor pada Jumat (12/6/2026). Hal ini dilakukan, untuk meninjau kondisi perlintasan sebidang sekaligus membahas upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan penumpang kereta api.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih terjadi di sektor perkeretaapian, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api.
“Alhamdulillah hari ini kami berkunjung ke Stasiun Kereta Api Bogor. Kami akan mencoba meninjau seluruh permasalahan yang ada, khususnya dari sisi keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ujar Hamka kepada wartawan di lokasi.
Menurutnya, pembahasan utama dalam kunjungan tersebut difokuskan pada penanganan perlintasan sebidang bersama Pemerintah Kota Bogor, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta unsur terkait lainnya.
“Terlebih khusus lagi adalah terkait perlintasan sebidang. Ini yang menjadi fokus pembicaraan kami dengan pemerintah daerah, Pak Dirjen, dan seluruh unsur terkait. Saya bersama teman-teman di DPR mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menyiapkan anggaran cukup besar, yakni Rp4 triliun, untuk membenahi perlintasan sebidang. Bahkan sebenarnya anggaran tersebut mungkin masih belum cukup,” katanya.
Hamka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan perlintasan sebidang memerlukan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, Komisi V DPR RI akan mengawal agar kementerian terkait mengalokasikan anggaran untuk mendukung program tersebut.
“Nanti kami kawal itu. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Perhubungan bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang, khususnya di sektor transportasi kereta api, harus terjamin dengan baik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tugas penanganan perlintasan sebidang akan dibagi sesuai kewenangan masing-masing instansi. Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan membangun flyover dan underpass, sementara Kementerian Perhubungan bertanggung jawab dalam koordinasi serta peningkatan sistem persinyalan.
“Dari sektor perkeretaapian, kami berharap Danantara dapat menyalurkan program CSR untuk membantu. Kementerian PU membangun flyover dan underpass, sedangkan Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi sekaligus mendorong peningkatan teknologi persinyalan. Mudah-mudahan seluruh program ini dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hamka juga meminta agar pemerintah menyusun peta jalan (road map) penyelesaian perlintasan sebidang, baik berdasarkan capaian tiga tahun terakhir maupun rencana lima tahun ke depan.
“Kami meminta ada road map penyelesaian perlintasan sebidang. Karena persoalan inilah yang sering menyebabkan kecelakaan dengan korban yang besar. Kami tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi,” katanya.
Terkait Kota Bogor, Hamka menyebut sejumlah titik perlintasan sebidang menjadi prioritas penanganan, termasuk kawasan Batutulis yang dinilai masih memerlukan perbaikan infrastruktur.
“Kota Bogor menjadi salah satu prioritas. Seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, ada beberapa titik yang perlu diperbaiki, termasuk di Batutulis. Selain itu, masih ada beberapa lokasi yang perlu dibangun flyover maupun underpass,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program penanganan perlintasan sebidang tidak hanya difokuskan di Bogor, melainkan dilakukan secara nasional, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang memiliki jaringan perkeretaapian padat.
“Kami berbicara secara keseluruhan untuk Indonesia. Khususnya di wilayah Jawa yang dilintasi jalur kereta api, seluruh perlintasan yang berisiko harus ditangani. Dalam tiga tahun ke depan, kami berharap titik-titik yang paling prioritas dapat segera diselesaikan,” tuturnya.
Hamka juga mengapresiasi langkah PT KAI yang telah merekrut penjaga perlintasan sebidang guna meningkatkan aspek keselamatan.
“Saya senang mendengar laporan Pak Dirjen bahwa PT KAI telah merekrut penjaga perlintasan sebidang. Sebab, meskipun sudah dijaga, kecelakaan masih bisa terjadi, apalagi jika tidak ada penjagaan sama sekali. Karena itu, selama belum dibangun flyover atau underpass, keberadaan penjaga dan palang pintu tetap sangat diperlukan,” pungkas Hamka
