RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Tekankan Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
INFOPANTULAN.COM – Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam forum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026), Ketua Komisi III sekaligus politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, menyoroti cara pandang pembuat kebijakan agar aturan itu tidak berubah fungsi menjadi alat kekuasaan.
Habiburokhman menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih demokratis dibanding periode sebelumnya, termasuk soal gejala menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan yang menurutnya lebih ringan. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa RUU perampasan aset harus dirancang dengan antisipasi penyalahgunaan ketika kepemimpinan politik berganti.
Habiburokhman: Pemerintahan kini lebih demokratis, tapi RUU wajib diawasi
Habiburokhman menegaskan bahwa perbedaan corak pemerintahan menjadi pertimbangan penting dalam menilai arah kebijakan hukum. Ia mengatakan, jika dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya, kondisi saat ini lebih demokratis, dan indikasi penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan dinilainya lebih terkendali.
Meski demikian, ia tidak berhenti pada penilaian kondisi saat ini. Fokus pembahasan diarahkan pada substansi RUU perampasan aset, khususnya potensi penyimpangan. Kekhawatiran yang ia tanggapi berangkat dari kemungkinan undang-undang digunakan untuk membidik pihak tertentu ketika rezim berkuasa.
Dalam konteks itu, Habiburokhman memandang penguatan aturan tidak cukup hanya dilihat dari kepentingan politik yang sedang dominan. Pembentuk undang-undang perlu memikirkan skenario ketika pihak yang saat ini memegang kekuasaan suatu saat berada di luar pemerintahan.
Pengalaman saat oposisi, hukum terasa “alat politik”
Habiburokhman kemudian mengungkit pengalamannya ketika berada di luar pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa dirinya pernah berada pada posisi oposisi sebelum akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan, sehingga memahami secara langsung bagaimana hukum dapat terasa sebagai alat politik.
Ia menggambarkan pengalaman tersebut sebagai situasi yang “sakit” karena hukum diperlakukan bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menekan atau mengarahkan lawan. Pengalaman pribadi ini ia gunakan sebagai landasan dalam pembahasan RUU perampasan aset, terutama agar proses legislasi tidak mengabaikan perspektif pihak yang berseberangan.
Menurutnya, bila pembahasan hanya berorientasi pada posisi politik saat ini, maka risiko penyalahgunaan akan tetap terbuka. Kekuasaan, katanya, dapat berganti. Karena itu, desain aturan perlu mempertimbangkan kemungkinan undang-undang kelak digunakan oleh penguasa terhadap kelompok yang sebelumnya kritis.
RUU Perampasan Aset jangan membuka ruang abuse of power
Di bagian berikutnya, Habiburokhman menekankan bahwa RUU Perampasan Aset harus memastikan pencegahan terhadap abuse of power. Ia meminta pembentuk undang-undang melihat aturan bukan hanya dari kacamata pihak yang memegang kekuasaan, melainkan juga dari sudut pandang masyarakat biasa serta pihak yang berada di luar pemerintahan.
Ia menyoroti pentingnya memastikan undang-undang tidak memberi celah yang memungkinkan kriminalisasi atau penindakan terhadap pihak yang kritis. Dengan kata lain, perangkat hukum yang dirancang untuk merampas aset hasil tindak pidana seharusnya tidak berubah menjadi justifikasi untuk menyerang lawan politik.
Habiburokhman juga meminta agar pertimbangan legislasi mencakup posisi oposisi. Ia menggambarkan kondisi bahwa pihak yang lemah secara politik bisa lebih rentan ketika aturan digunakan sebagai alat tekanan. Karena itu, substansi RUU perlu disusun agar tetap menjaga batas antara penegakan hukum dan penggunaan kekuasaan.
Waspadai draf lama, integritas aparat penegak hukum jadi kunci
Dalam RDPU tersebut, Habiburokhman menyinggung kekhawatiran mengenai draf lama RUU Perampasan Aset. Ia menyebut adanya kecurigaan dari sebagian pihak terhadap draf yang lebih ekstrem pada masa pemerintahan sebelum Prabowo, yang dikhawatirkan berpotensi digunakan untuk menghadapi lawan politik.
Habiburokhman menyatakan bahwa draf yang tengah dibahas saat ini telah diperbarui. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa pembaruan naskah saja tidak cukup bila implementasi di lapangan tidak dikawal dengan ketat.
Ia menilai integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam pelaksanaan aturan. Baginya, undang-undang yang disahkan harus mampu mencegah penyalahgunaan, termasuk risiko kriminalisasi terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Dengan demikian, kualitas norma dalam RUU perlu berjalan seiring dengan kualitas penegakan.
Benturan kepentingan: memperkuat perampasan aset, tapi cegah penyalahgunaan
Habiburokhman menempatkan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam persinggungan isu yang lebih luas, yakni garis batas antara hukum, politik, dan kekuasaan. Pada satu sisi, RUU didorong untuk memperkuat kemampuan negara merampas aset yang berasal dari tindak pidana.
Namun pada sisi lain, ia menggarisbawahi kebutuhan rancangan yang mampu mengantisipasi penyalahgunaan ketika terjadi pergantian kekuasaan. Artinya, aturan yang efektif dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi tetap harus dibangun dengan pagar pengaman agar tidak ditarik menjadi instrumen politik.
Dengan arah pembahasan yang menekankan antisipasi penyalahgunaan, RDPU Komisi III menjadi ruang penting untuk menguji detail norma RUU. Fokusnya bukan hanya pada tujuan perampasan aset, tetapi juga pada mekanisme dan batasan agar penegakan hukum tidak bergeser menjadi alat kekuasaan saat konfigurasi politik berubah.
Pos Terkait
Trending Post
