Flyover Bomang Bakal Dongkrak Investasi 6 Kecamatan Bogor, Harga Tanah Diprediksi Ikut Terkerek!
INFOPANTULAN.COM, BOGOR– Pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) diproyeksikan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bogor. Tak hanya mengurai konektivitas wilayah, proyek strategis ini juga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi hingga berdampak terhadap nilai tanah di enam kecamatan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan, pembangunan Flyover Bomang menjadi salah satu program strategis yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk tahun 2027.
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Cibinong, Senin (9/11/2026).
Menurut Rudy, keberadaan Flyover Bomang nantinya akan menghubungkan enam kecamatan, yakni Bojonggede, Kemang, Tajurhalang, Parung, Ciseeng, dan Rancabungur.
Konektivitas tersebut diyakini akan membuka peluang ekonomi baru, sekaligus meningkatkan minat investor untuk mengembangkan usaha di kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Bahkan, Rudy memperkirakan nilai tanah di kawasan tersebut berpotensi mengalami peningkatan seiring terbangunnya konektivitas infrastruktur.
“Pada saat sudah terhubung, harga tanah di Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede pasti akan sama. Kalau sekarang mungkin berbeda jauh, walaupun hanya terputus oleh sungai dan rel kereta api,” ungkap Rudy.
Karena itu, Pemkab Bogor mulai menyiapkan berbagai langkah sejak dini agar enam kecamatan tersebut benar-benar siap menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
Rudy juga meminta DPMPTSP mengambil peran aktif dalam mempromosikan potensi investasi Kabupaten Bogor kepada para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar daerah.
Tak hanya kawasan Bomang, Pemkab Bogor juga tengah menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor.
Namun, pengembangan investasi tersebut harus berjalan seiring dengan penataan ruang dan perlindungan lingkungan.
Salah satu langkah yang sedang dikebut adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lima kecamatan, termasuk Kecamatan Sukamakmur di wilayah timur Kabupaten Bogor.
Rudy menegaskan, pemerintah tidak ingin investor sudah membeli atau memiliki lahan, tetapi kemudian menghadapi persoalan karena lokasi tersebut tidak sesuai dengan peruntukan ruang.
Terlebih, terdapat aturan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dipatuhi.
“Jangan sampai investor yang sudah masuk ke Kabupaten Bogor, sudah memiliki lahan, tetapi lahannya tidak bisa terbangun karena permasalahan LSD atau LP2B,” tegasnya.
Ia menyebutkan, penyusunan RDTR menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian kepada investor mengenai kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman, industri, maupun pertanian.
Pemkab Bogor juga menargetkan penyusunan RDTR dapat dipercepat pada 2027 sehingga penataan ruang bisa menjangkau seluruh 40 kecamatan secara bertahap.
Rudy menekankan, kawasan pertanian harus tetap dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan sembarangan. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Pos Terkait
Trending Post
