Menteri PKP dan Wali Kota Bogor Dorong Bedah Rumah Terintegrasi dengan Pemberdayaan Ekonomi
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Peningkatan kualitas hunian masyarakat di Kota Bogor terus didorong agar memberikan dampak lebih luas terhadap kesejahteraan warga. Pemerintah tidak hanya berupaya menghadirkan rumah layak huni, tetapi juga mendorong penerima bantuan agar mampu meningkatkan taraf ekonomi dan menjadi masyarakat yang mandiri.
Hal tersebut mengemuka saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau hasil program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Sabtu (7/11/2026).
Dalam peninjauan itu, Maruarar menyambangi sejumlah rumah warga penerima bantuan dengan menyusuri kawasan permukiman padat penduduk. Ia melihat langsung perubahan kondisi bangunan sebelum dan setelah mendapatkan program bedah rumah.
Dua warga yang dikunjungi merupakan masyarakat dengan profesi sederhana, yakni seorang perempuan yang sehari-hari berjualan soto dan seorang pria yang bekerja sebagai sopir angkutan kota.
Maruarar mengatakan, program peningkatan kualitas rumah masyarakat membutuhkan konsep yang menyeluruh. Karena itu, pelaksanaannya harus melibatkan berbagai dukungan pemerintah agar manfaatnya tidak berhenti pada perbaikan bangunan.
“Tentu dengan niat baik, tapi juga mesti punya konsep yang utuh. Jadi kita bagaimana menggabungkan berbagai macam dukungan negara,” kata Maruarar.
Ia menyebutkan, Kota Bogor mencatatkan jumlah penerima program bedah rumah sebanyak 49.229 unit. Jumlah tersebut meningkat jauh dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di angka 6.360 unit.
Sementara itu, pada 2026, tercatat 1.249 rumah di Kota Bogor telah mendapatkan bantuan perbaikan dari Kementerian PKP.
Maruarar menekankan pentingnya memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Selain perbaikan rumah, pemerintah juga berupaya mengintegrasikan bantuan dengan program lain, termasuk fasilitasi sertifikasi tanah melalui Kementerian ATR/BPN.
“Tapi tentu harus tepat sasaran. Nah, sesudah rumahnya diperbaiki, datang nih ATR/BPN bantu kerja sama dengan perumahan, bantu sertifikat buat rakyat. Ada kriterianya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah atau penerima bedah rumah,” ungkapnya.
Menurutnya, kolaborasi antarkementerian menjadi salah satu cara agar masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Dengan begitu, negara hadir bukan hanya untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal, melainkan juga memberikan dukungan terhadap aspek kehidupan lainnya.
Sementara itu, Dedie A. Rachim mengapresiasi perhatian dan bantuan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Bogor. Ia menilai, program bedah rumah perlu diikuti intervensi pada sektor ekonomi agar warga memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan.
Dedie berpandangan, bantuan pemerintah harus mampu mendorong perubahan kondisi sosial masyarakat. Warga yang sebelumnya membutuhkan bantuan diharapkan secara bertahap dapat tumbuh menjadi masyarakat produktif dan memiliki kemampuan untuk membantu sesama.
“Dengan intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, artinya bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan nantinya justru masyarakat yang tangannya di atas akan lebih banyak, sementara yang masih harus dibantu, kita fokus bantu sesuai dengan data yang kita miliki,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor ingin membangun pola pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kedepan naik kelas semua UMKM, masyarakat yang sudah dibantu juga jangan terus kemudian merasa lemah, rendah diri, tetapi justru menjadi mereka yang bisa memotivasi orang lain untuk bisa kemudian berbalik memberikan kontribusi juga untuk daerah, untuk bangsa dan negara,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
