INFOPANTULAN.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang.
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi untuk bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers Istana, pertemuan tersebut mempertemukan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada periode berbeda. Momentum ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan perspektif dari berbagai generasi kepemimpinan kepolisian.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Pertemuan tersebut berlangsung ketika proses penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri masih menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik, pejabat publik, jurnalis, hingga kalangan pengusaha.
Pengumuman awal disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Saat itu, penyidik mengumumkan tiga tersangka. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi empat orang pada Kamis (5/11/2026).
Keempat tersangka tersebut masing-masing adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Kabareskrim menyebut dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah kelompok, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Menurut Asep, aktivitas yang dipersoalkan penyidik diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan jejak aktivitas penyadapan pada Oktober 2026.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon menggunakan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Asep juga mengungkapkan adanya dugaan perintah untuk menghapus berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Kasus tersebut kini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan teknologi penyadapan serta perlindungan privasi sejumlah pihak
Pos Terkait
Trending Post
