Penutupan pendakian Gunung Gede Pangrango diperpanjang karena risiko kebakaran
INFOPANTULAN.COM – Gunung Gede Pangrango kembali menjadi sorotan setelah pengelola taman nasional memperpanjang penutupan pendakian. Kebijakan ini diambil karena potensi kebakaran hutan di kawasan tersebut masih dinilai tinggi, sehingga aktivitas pendakian tidak diperbolehkan.
Penutupan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE.21 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 31 Agustus 2026. Hingga kini, batas waktu penutupan belum ditetapkan, dan keputusan ini diharapkan mampu menjaga keselamatan pengunjung sekaligus mengurangi risiko kejadian selama periode rawan.
Penutupan pendakian diperpanjang, risiko karhutla jadi alasan utama
Penetapan larangan pendakian yang diperpanjang menunjukkan bahwa faktor cuaca dan kondisi vegetasi masih menjadi pertimbangan serius. Pada musim yang berpotensi meningkatkan kekeringan, kebakaran hutan dapat berkembang cepat, terutama di area dengan tutupan lahan yang mudah terbakar serta akses yang terbatas untuk pemadaman.
BBTNGGP menyatakan penutupan dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran sekaligus melindungi pengunjung. Langkah ini juga berfungsi sebagai bentuk mitigasi, karena kebakaran dapat berdampak luas, mulai dari kerusakan habitat hingga gangguan layanan lingkungan seperti pengaturan aliran air dan kualitas tanah.
Gunung Gede Pangrango dan peran ekologisnya yang luas
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki luas sekitar 24.270,80 hektare dan berada di wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur, serta Sukabumi. Kawasan ini tidak hanya dikenal sebagai destinasi pendakian, tetapi juga berperan penting bagi ekosistem serta sejumlah daerah aliran sungai.
Curah hujan yang relatif tinggi di wilayah tersebut turut membentuk karakter ekologis yang kompleks. Namun, saat kondisi berubah menjadi lebih kering, risiko kebakaran tetap dapat muncul dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Karena itu, penutupan pendakian yang bersifat pencegahan kerap dipandang sebagai langkah rasional untuk menjaga fungsi konservasi.
Polemik geothermal sebelumnya ikut menghangatkan perhatian publik
Penutupan pendakian ini datang di tengah memori publik terhadap polemik rencana pengembangan panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Gede Pangrango. Sebelumnya, rencana tersebut telah memunculkan penolakan dari warga sekitar, terutama karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sumber air.
Warga di Desa Cipendawa, Cianjur, sempat menghadang mobilisasi alat berat proyek pada 26 Januari 2026. Aksi penolakan itu membuat alat berat yang masuk ke area untuk membuka akses jalan kemudian diturunkan kembali setelah mendapat resistensi dari masyarakat.
Tokoh warga kaki Gunung Gede Pangrango, Aryo, menegaskan bahwa penolakan dapat berulang jika alat berat kembali masuk tanpa pemberitahuan yang jelas. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berkutat pada proses pembangunan, tetapi juga pada rasa kepastian dan kontrol masyarakat terhadap aktivitas di sekitar permukiman.
Lokasi pengeboran 700 meter memicu kekhawatiran sumber air
Resistensi warga kembali menguat setelah muncul informasi mengenai jarak rencana pengeboran dari permukiman. Pada 11 Februari 2026, Kepala Teknik Panas Bumi PT DMGP menyebut perusahaan masih menjalankan proses pembebasan lahan untuk akses menuju titik pengeboran. Dalam informasi yang beredar, titik pengeboran disebut berjarak sekitar 700 meter dari permukiman.
Jarak yang relatif dekat ini kemudian menjadi salah satu pemicu keresahan, karena masyarakat menilai aktivitas proyek berpotensi bersinggungan dengan ruang hidup mereka, termasuk sumber mata air dan lahan pertanian. Dalam banyak kasus di wilayah pegunungan, perubahan tata guna lahan dan aktivitas konstruksi dapat memengaruhi pola aliran air serta tingkat kesuburan tanah, sehingga kekhawatiran warga cenderung tidak berhenti pada isu pembangunan semata.
Perusahaan menyebut proyek aman, pemerintah daerah diminta mengkaji
Di sisi lain, pihak perusahaan menyampaikan pandangan berbeda. Head of Corporate Communications PT DMGP, Marissa Anugrah, menyatakan bahwa tahapan operasional dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan perlindungan ekosistem lokal. Perusahaan juga menyebut area eksplorasi awal sekitar 11 hektare, atau sekitar 0,02 persen dari kawasan konservasi di kaki Gunung Gede Pangrango, serta menyebut potensi panas bumi di Cipanas mencapai sekitar 125 MW.
Polemik tersebut kemudian mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi menyampaikan perlunya pengkajian proyek secara akademik, agar keputusan tidak semata berdasarkan sudut pandang pribadi. Ia juga menyatakan akan meminta akademisi untuk mengkaji secara mendalam, yang menunjukkan bahwa isu geothermal tidak hanya soal teknis lapangan, tetapi juga soal legitimasi kajian dan kehati-hatian terhadap dampak jangka panjang.
Penutupan karhutla menambah lapisan tantangan pengelolaan kawasan
Penolakan terhadap geothermal tidak berhenti pada satu waktu, bahkan sempat kembali disorot melalui petisi yang disampaikan pada 8 Juni 2026 oleh Paguyuban Warga Jaga Giri. Kelompok tersebut mendesak penghentian rencana pengembangan proyek panas bumi di sejumlah kawasan pegunungan, dengan fokus pada kekhawatiran terhadap sumber mata air, lahan pertanian, dan ruang hidup masyarakat, termasuk Gunung Gede Pangrango.
Kini, dengan diperpanjangnya penutupan pendakian karena risiko karhutla, pengelola kawasan menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, terdapat kebutuhan menjaga keselamatan publik dan mencegah kebakaran. Di sisi lain, perhatian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan keputusan terkait pemanfaatan lahan tetap tinggi. Keputusan penutupan yang belum menetapkan batas waktu menandakan bahwa evaluasi kondisi lapangan akan menjadi penentu utama, terutama menjelang periode yang lebih kering.
Pos Terkait
Trending Post
