RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor, demo ojol di depan DPR berlanjut
INFOPANTULAN.COM – Aksi unjuk rasa gabungan pengemudi ojek online (ojol) dan warga di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, masih berlangsung hingga pukul 16.30 WIB pada Kamis, 27 Agustus 2026. Massa terus berdatangan dan memadati area sekitar gedung wakil rakyat, dengan tuntutan utama agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Dalam orasi mereka, pengunjuk rasa menilai penanganan korupsi yang berjalan lambat dan kurang tegas membuat kerugian semakin besar bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Mereka juga mempertanyakan keterbukaan proses audiensi, karena perwakilan yang masuk ke gedung DPR disebut tidak memberikan hasil secara transparan kepada publik di lapangan.
Ojol bersama warga desak pengesahan RUU Perampasan Aset
Salah satu peserta aksi, Ibnu, menyampaikan bahwa dirinya dan rekan-rekan ojol turun ke Senayan untuk menyuarakan aspirasi tanpa dukungan biaya atau fasilitas dari pihak mana pun. Ia menekankan motivasi kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas dan dorongan agar pemerintah dan DPR tidak menunda pembahasan aturan yang dianggap dapat menjerat koruptor secara lebih serius.
Ibnu menilai RUU Perampasan Aset yang diminta segera disahkan menjadi bagian dari upaya memutus pola korupsi yang selama ini dinilai hanya berakhir pada proses hukum tanpa menyentuh aset hasil kejahatan secara efektif. Menurutnya, jika aset koruptor tidak diproses, maka dampak korupsi akan terus dirasakan, mulai dari terganggunya keadilan hingga melemahnya kondisi ekonomi masyarakat.
Di tengah kerumunan, ia juga menyampaikan seruan agar hukuman bagi koruptor diberlakukan dengan tegas, termasuk gagasan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pesan tersebut disampaikan dengan nada kuat, sejalan dengan tuntutan agar DPR menunjukkan keberanian politik dalam menindaklanjuti regulasi yang diminta massa.
Kekecewaan pada transparansi audiensi DPR
Selain soal materi RUU, massa mengungkapkan kekecewaan terhadap mekanisme audiensi yang berlangsung di dalam gedung DPR. Mereka menyoroti sikap yang dinilai enggan keluar menemui massa secara langsung di lapangan setelah perwakilan masuk untuk menyampaikan aspirasi.
Ibnu menyatakan dirinya dan peserta lain sejak siang masih menunggu tanggapan, namun belum memperoleh penjelasan yang dapat dipahami publik. Ia mempertanyakan apakah ada tindak lanjut yang akan disampaikan atau tidak, serta meminta pihak DPR untuk hadir langsung agar komunikasi dengan masyarakat berlangsung terbuka.
Menurut para pengunjuk rasa, sikap tertutup seperti itu berpotensi menimbulkan jarak antara lembaga legislatif dan warga. Mereka memandang fungsi DPR seharusnya tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga memastikan prosesnya dapat dipantau masyarakat, khususnya ketika isu yang diangkat berkaitan dengan kepentingan nasional dan penegakan hukum.
Waktu pembahasan dinilai lambat, publik disebut kurang mendapat informasi
Sejumlah peserta aksi lain turut menyoroti tenggat waktu pembahasan yang dinilai tidak cukup cepat. Mereka menilai minimnya keterbukaan publik atas hasil audiensi membuat masyarakat tidak mengetahui langkah apa yang diambil DPR setelah mendengar aspirasi.
Dalam pandangan massa, kelambanan penyusunan RUU Perampasan Aset dan gagasan hukuman mati bagi koruptor dapat dibaca sebagai bentuk pengabaian terhadap tuntutan publik. Mereka menilai DPR seharusnya dapat memproses regulasi dengan lebih responsif karena dampak korupsi dinilai nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Massa juga menilai pesan-pesan perjuangan yang mereka sebut “Ora Sepele” tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Mereka menilai slogan tersebut bertolak belakang ketika perwakilan masuk untuk audiensi, tetapi keluar tanpa membawa hasil yang transparan bagi masyarakat yang menunggu.
Penolakan tuduhan aksi ditunggangi kepentingan politik
Di saat yang sama, massa membantah tuduhan bahwa aksi mereka ditunggangi kepentingan politik tertentu. Mereka menyatakan kehadiran sebagai bentuk solidaritas lintas elemen masyarakat yang merasa terdampak oleh korupsi.
Seorang peserta menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah mendorong anggota DPR untuk berdiri menyampaikan komitmen secara terbuka di hadapan massa. Ia menilai orasi langsung dan penjelasan yang jelas kepada publik akan mengurangi kecurigaan bahwa aspirasi masyarakat tidak benar-benar menjadi prioritas.
Gagasan ini juga menunjukkan bahwa tuntutan massa bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi juga pada cara lembaga membangun hubungan dengan warga. Bagi mereka, transparansi dan keberanian komunikasi menjadi indikator kesungguhan dalam merespons tuntutan publik.
Pengamanan diperketat, akses jalan dibatasi
Hingga sore hari, massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa masih terus berdatangan. Aparat keamanan melakukan peningkatan penjagaan di sekitar lokasi, termasuk pembatasan akses masuk dari Jalan Palmerah dan Jalan Gerbang Pemuda.
Langkah pembatasan akses tersebut menunjukkan perhatian pada pengendalian kerumunan dan keselamatan selama proses aksi berlangsung. Dengan mobilisasi massa yang terus bertambah, situasi di sekitar DPR menjadi lebih padat, sehingga pengamanan di titik-titik akses menjadi bagian penting untuk menjaga ketertiban.
Sementara itu, tuntutan utama aksi tetap berfokus pada percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi, disertai permintaan agar DPR memberikan respons yang dapat diketahui publik secara langsung di lapangan.
Pos Terkait
Trending Post
