PJJ Akibat Abu Vulkanik, Komisi IV DPRD Kota Bogor Minta Guru dan Santri Juga Dilindungi
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor mengapresiasi keputusan pemerintah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik.
Kebijakan tersebut berlaku untuk jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Sementara untuk madrasah, Kementerian Agama juga telah menerbitkan edaran terkait penyesuaian kegiatan belajar mengajar.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan keselamatan siswa. Menurutnya, guru dan tenaga kependidikan yang tetap masuk ke sekolah juga harus mendapatkan perlindungan.
“Saya apresiasi dulu. Dari edaran Gubernur, turun ke Dinas Pendidikan Kota Bogor, PAUD sampai SMP, negeri dan swasta, termasuk SKB dan PKBM. Kemenag juga sudah keluar edaran untuk madrasah. Cepat semua,” kata Fajar, Senin (7/9/2026).
Ia menilai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah cukup detail, bahkan mengatur tata cara membersihkan abu vulkanik di ruang kelas. Namun, Fajar mempertanyakan kebijakan yang mengharuskan guru dan tenaga kependidikan tetap datang ke sekolah ketika siswa menjalani PJJ.
“Guru dan tenaga kependidikan tetap masuk seperti biasa. Anak-anak dipulangkan, gurunya tetap berangkat tiap pagi. Nah, kalau udaranya dinilai belum aman buat anak, kenapa jadi dianggap aman buat gurunya? Padahal yang dihirup itu udara yang sama,” ujarnya.
Menurut Fajar, penerapan PJJ tidak berarti sekolah harus ditutup sepenuhnya. Layanan pendidikan tetap berjalan, tetapi keselamatan tenaga pendidik harus menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker, pengaturan jam kerja, serta perlindungan kesehatan bagi guru dan tenaga kependidikan.
“Guru juga punya paru-paru. Punya anak di rumah yang menunggu. Saya tidak minta sekolah ditutup total, layanan pendidikan memang harus jalan. Yang saya minta sederhana
maskernya disediakan, jam kerjanya diatur, jangan mereka dinomorduakan,” tegasnya.
Selain guru, Fajar menyoroti kondisi santri yang tinggal di pondok pesantren. Menurutnya, kebijakan PJJ tidak otomatis menyelesaikan persoalan bagi santri yang menetap di asrama.
“PJJ itu bagus. Efektif. Tapi itu untuk anak yang belajar dari rumah masing-masing. Santri yang mukim, dia mau pulang ke mana? Pondok itu rumahnya. Jadi buat mereka abu itu bukan urusan jam pelajaran. Dihirup dua puluh empat jam. Siang, malam, waktu tidur,” jelasnya.
Ia meminta pemerintah memastikan kondisi udara di dalam asrama, ketersediaan air bersih, hingga mekanisme penanganan apabila terdapat santri yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
“Udara di dalam asrama itu bagaimana? Air bersihnya bagaimana, kena abu atau tidak? Kalau ada santri sesak napas jam dua pagi, siapa yang menangani?” katanya.
Fajar juga menyoroti persoalan penyediaan masker dengan spesifikasi yang sesuai untuk menyaring partikel abu vulkanik. Ia menyebut masker N95, KN95, dan KF94 sebagai jenis yang perlu dipertimbangkan, sementara masker kain dinilai tidak cukup untuk menyaring partikel sehalus abu vulkanik.
Namun, menurutnya, kewajiban menyediakan masker jangan sepenuhnya dibebankan kepada satuan pendidikan, terutama madrasah dan pesantren yang memiliki keterbatasan anggaran operasional.
“Yang disuruh menyediakan itu siapa? Satuan pendidikan. Sementara di Kota Bogor ini ada madrasah dan pesantren yang untuk operasional harian saja sudah pas-pasan, jalan dari swadaya masyarakat. Kewajiban yang tidak bisa dibiayai itu namanya cuma tulisan di kertas,” ujarnya.
Sebagai solusi, Fajar mendorong Dinas Kesehatan Kota Bogor turun tangan menyediakan masker bagi warga yang terdampak, termasuk siswa, guru, dan santri.
Menurutnya, penyediaan masker dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat sehingga tidak bergantung pada kemampuan finansial masing-masing lembaga pendidikan.
“Dinas Kesehatan Kota Bogor yang menyediakan. Bukan sebagai bantuan ke lembaga pendidikan, tapi sebagai perlindungan kesehatan warga. Karena kesehatan warga itu kewenangan pemerintah daerah, dan anak itu tetap warga Kota Bogor, mau dia sekolah di mana pun,” tuturnya.
Fajar juga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan pembelajaran setelah penerapan PJJ pada 7-8 September 2026. Menurutnya, keputusan harus disampaikan lebih awal agar orang tua, sekolah, dan guru dapat mempersiapkan diri.
“Satu lagi. PJJ ini cuma dua hari, tanggal 7 sampai 8. Artinya besok orang tua sudah harus tahu, anaknya masuk atau tidak. Jangan sampai keputusannya baru keluar malam hari. Orang tua bingung, kepala sekolah bingung, gurunya juga bingung,” katanya.
Ia menekankan bahwa keputusan untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka harus memiliki dasar yang jelas, termasuk indikator mengenai kondisi udara yang dinyatakan aman.
“Sampaikan lebih awal. Dan sebutkan dasarnya apa, siapa yang menyatakan kondisi sudah aman. Karena kalau tidak ada ukurannya, itu bukan keputusan namanya. Itu tebakan,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bogor, lanjut Fajar, telah menyurati Dinas Kesehatan dan berencana memanggil Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan untuk membahas langkah perlindungan terhadap warga sekolah dan santri.
“Kami akan panggil Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan untuk membahas semua ini. Kalau butuh anggaran, kami dukung,” tandasnya.
Fajar menegaskan, PJJ merupakan langkah awal untuk mengurangi paparan abu vulkanik terhadap anak-anak. Namun, kebijakan tersebut harus diikuti dengan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pihak yang berada di lingkungan pendidikan.
“Intinya begini. Mengalihkan belajar ke rumah itu baru langkah pertama, dan sudah kita ambil bersama. Langkah keduanya yang lebih penting: memastikan perlindungan itu benar-benar sampai. Ke anak-anak kita, ke bapak ibu guru, dan ke santri-santri yang tetap tinggal di pondok. Saya tidak mau kita baru bergerak setelah ada yang jatuh sakit,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
