
Infopantulan.com – Bogor, aktivis Aditya Pratama Hermon menyerukan ajakan kepada masyarakat untuk merapatkan barisan dan memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Seruan ini disampaikan sebagai respons atas dinamika nasional yang disebutnya krusial, terkait dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang dinilai memiliki keterkaitan dengan potensi upaya makar.
Aditya menilai tindakan meretas atau menyadap simbol negara bukan persoalan politik biasa, melainkan kejahatan serius yang menyentuh kedaulatan serta keamanan nasional. Ia juga menegaskan bahwa kebocoran informasi rahasia di tingkat kepemimpinan puncak, bila terjadi, berpotensi disalahgunakan untuk mendegradasi legitimasi pemerintahan dan memicu destabilisasi politik.
Dari Bogor, Aditya menyampaikan bahwa dukungan rakyat kepada Presiden Prabowo saat ini diposisikannya sebagai benteng pertahanan paling kuat untuk menjaga stabilitas kepemimpinan nasional. Dalam pandangannya, ketika masyarakat berdiri kokoh mendukung pemerintah yang sah, segala bentuk manuver yang ia sebut terkait penyadapan maupun ancaman makar dinilai tidak akan mudah menggoyahkan kedaulatan negara.
Ia menekankan bahwa seruan tersebut berangkat dari rasa cinta tanah air dan kepentingan keselamatan bangsa. Namun, ajakannya tidak berhenti pada dukungan. Aditya juga menegaskan bahwa aktivis tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, sehingga dukungan publik tidak berubah menjadi sikap pasif.
Aditya menggambarkan dugaan penyadapan sebagai bentuk kejahatan yang melukai kedaulatan dan keamanan nasional. Ia menilai, praktik meretas atau menyadap yang menyasar simbol negara berdampak pada integritas berbangsa, karena menyentuh sistem pertahanan dan tata kelola keamanan.
Dalam penjelasannya, ia mengaitkan penyadapan dengan kemungkinan adanya pintu masuk atau instrumen yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melancarkan gerakan atau upaya makar. Narasi yang ia bangun berfokus pada hubungan antara tindakan teknis seperti penyadapan dan tujuan yang lebih luas, yakni melemahkan legitimasi pemerintahan serta mengganggu ketertiban.
Aditya mendesak badan intelijen negara, kepolisian, serta aparat penegak hukum agar bergerak cepat dan bersikap tegas. Ia meminta proses penanganan dilakukan hingga ke akar-akarnya, termasuk mengusut pelaku serta aktor intelektual yang berada di balik aksi penyadapan yang diduga memiliki indikasi makar.
Ia juga menuntut proses pengungkapan dilakukan secara transparan demi kepastian hukum. Bagi publik, transparansi semacam ini menjadi penanda bahwa penanganan tidak berhenti pada pengumuman, tetapi juga mengarah pada kejelasan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, seruan Aditya dapat dibaca sebagai dorongan agar aparat mengutamakan pembuktian, bukan sekadar respons reaktif terhadap isu.
Selain meminta aparat bergerak, Aditya mengajak masyarakat luas untuk menyaring setiap informasi yang beredar. Ia menilai bahwa isu-isu liar dan opini yang menyesatkan kerap digunakan untuk membentuk persepsi publik, termasuk melalui adu domba, yang pada akhirnya dapat merusak kondusivitas nasional.
Ajakan ini relevan bagi warga karena dinamika isu politik sering cepat menyebar dan memengaruhi cara orang menilai situasi tanpa verifikasi. Dengan menekankan kehati-hatian dalam menyikapi informasi, Aditya seolah mengingatkan bahwa stabilitas publik tidak hanya ditentukan langkah aparat, tetapi juga oleh kualitas literasi masyarakat dalam menerima informasi.
Aditya menyatakan dukungan penuh terkait isu kedaulatan, sambil memastikan aktivis tetap menjalankan kontrol sosial secara konstruktif. Artinya, dukungan yang ia maksud tidak menutup ruang kritik yang berbasis fakta dan proses hukum, melainkan mengarahkan perhatian publik agar tetap pada upaya menjaga stabilitas negara.
Ia juga menyebut Presiden Prabowo memiliki ketegasan, pengalaman, dan kepemimpinan yang tangguh untuk menghadapi ancaman yang ia kaitkan dengan penyadapan serta manuver makar. Namun, menurutnya, kepemimpinan yang kuat membutuhkan legitimasi sosial dan solidaritas utuh dari berbagai lapisan masyarakat, baik di Bogor maupun wilayah lain.
Di akhir seruannya, Aditya mengimbau elemen aktivis, tokoh pemuda, dan masyarakat untuk mengutamakan persatuan. Ia menegaskan bahwa kebersamaan antara rakyat dan Presiden menjadi kunci untuk menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan berdaulat di tengah berbagai tantangan yang disebutnya muncul bersamaan dengan isu penyadapan.
Seruan tersebut menempatkan persatuan sebagai faktor yang dapat memperkuat ketahanan sosial. Dalam kerangka itu, ajakan Aditya bukan hanya menuntut dukungan politik, tetapi juga menekankan disiplin publik dalam menyikapi informasi dan mendorong penegakan hukum yang menyeluruh terhadap indikasi ancaman terhadap negara.

