
Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, – Aksi Camat Barusjahe, Kabupaten Karo, yang terlihat menginjak punggung seorang pria saat menyeberang genangan air menuai sorotan setelah video peristiwanya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pria tampak berada di tengah genangan air, lalu camat bersama seorang pria lain menggunakan punggungnya sebagai pijakan untuk melanjutkan langkah.
Peristiwa ini dikaitkan dengan kegiatan survei pembangunan jalan yang dilakukan Camat Barusjahe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menyatakan kejadian itu berlangsung sekitar dua hari sebelum video menjadi sorotan dan menegaskan tindakan itu disebut hanya bagian dari “seru-seruan” saat rombongan berada di lokasi. Gelora juga meluruskan bahwa pria yang diinjak tidak disebut staf kecamatan, melainkan kemungkinan warga atau pemilik lahan di sekitar area.
Rekaman yang beredar memancing beragam reaksi. Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa camat tidak memilih menyeberang langsung melalui genangan air, tanpa menjadikan orang lain sebagai pijakan. Kritik juga mengarah pada sikap pejabat publik terhadap orang di sekitarnya, yang dinilai tidak selaras dengan prinsip penghormatan terhadap sesama.
Di kolom komentar, sebagian pengguna media sosial menilai tindakan itu mencerminkan kultur kepemimpinan yang menempatkan orang lain pada posisi lebih rendah. Ada pula yang menyoroti risiko cedera, terutama karena gerakan menginjak dapat menimbulkan dampak fisik seperti memar atau cedera pada bagian tulang. Reaksi lain justru meremehkan kejadian itu dengan menyebutnya sebatas air dan tidak ada unsur pemaksaan, namun komentar yang mendukung tetap tidak menutup kritik yang menilai cara tersebut tetap tidak pantas dilakukan pejabat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menanggapi viralnya video dengan menjelaskan konteks peristiwa. Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari “seru-seruan” yang terjadi saat rombongan melakukan survei pembangunan jalan, bukan tindakan yang didorong unsur paksaan atau penyiksaan.
Gelora juga menegaskan informasi mengenai identitas pria yang punggungnya diinjak. Menurutnya, pria dalam video bukan staf kecamatan, melainkan kemungkinan masyarakat atau pemilik lahan di sekitar lokasi. Ia menyebut peristiwa itu terjadi ketika Camat Barusjahe bersama Forkopimda berada di lapangan, dan kejadian tersebut diduga berlangsung sekitar dua hari sebelum rekaman menjadi sorotan.
“Memang secara etis perbuatan itu kurang etis biarpun hanya seru-seruan, kita akan memberikan teguran nanti,” kata Gelora Kurnia Putra Ginting, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
Meski Gelora menyatakan tidak ada unsur paksaan, ia mengakui tindakan tersebut dinilai kurang etis. Pemerintah Kabupaten Karo, melalui penjelasan Sekda, berencana memberikan teguran kepada camat yang bersangkutan. Artinya, penilaian tidak berhenti pada klaim “cuma bercanda”, melainkan mengarah pada standar perilaku pejabat publik dalam berinteraksi dengan warga.
Bagi warga di sekitar lokasi, penjelasan bahwa pria dalam video bukan staf kecamatan membantu meluruskan dugaan awal. Namun, video tetap memperlihatkan momen yang melibatkan orang lain sebagai pijakan, sehingga pertanyaan etika dan keselamatan tetap muncul di ruang publik. Dalam situasi seperti ini, batas antara candaan dan tindakan yang berpotensi merendahkan atau membahayakan orang lain menjadi titik yang paling mudah memicu reaksi.
Publik kini memiliki dua lapisan informasi yang perlu dipahami bersamaan. Pertama, narasi resmi menyebut tindakan itu terjadi saat survei pembangunan jalan dan merupakan “seru-seruan” tanpa pemaksaan. Kedua, penilaian pemerintah daerah tetap mengarah pada aspek etika, terbukti dari rencana teguran yang disampaikan Sekda.
Dengan adanya penegasan identitas pria dalam video sebagai kemungkinan warga atau pemilik lahan, fokus perhatian bergeser pada bagaimana pejabat menjalankan aktivitas lapangan dan berkomunikasi dengan masyarakat di tempat. Pada akhirnya, meski konteks kegiatan disebut melibatkan Forkopimda, cara penyelesaian momen di lapangan tetap menjadi bagian yang dinilai dan dipertanggungjawabkan.

