Soal Wacana Pengunduran Diri Gibran, Yusril Jelaskan Tahapan Penggantian Wapres

Yusril menjelaskan, apabila pengunduran diri tersebut diterima, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden sebagai pengganti Gibran.

Menurut Yusril, proses tersebut diawali dengan penyampaian surat pengunduran diri secara tertulis oleh wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menambahkan, setelah menerima dua nama calon dari Presiden, MPR akan melaksanakan pemilihan untuk menentukan wakil presiden yang baru.

Sesuai ketentuan konstitusi, proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima surat dari Presiden.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelasnya.

Di sisi lain, Yusril turut menanggapi rencana Gibran yang ingin membuktikan keabsahan dokumen ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, langkah tersebut dinilai tidak lagi diperlukan karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan final terhadap perkara dengan materi yang sama.

“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” ujarnya.

Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan wakil presiden secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di PTUN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa permohonan tersebut turut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan.

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.