
INFOPANTULAN.COM, BOGOR -Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kiyai Achmad Yaudin Sogir, menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026–2027 Daerah Pemilihan (Dapil) I di Cibinong, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, persoalan pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Reses dihadiri Camat Cibinong Drs. H. Acep Sajidin, M.Si., perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Diskominfo, serta unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Kiyai Achmad Yaudin Sogir menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar secara langsung aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat. Pembangunan yang baik harus berangkat dari kebutuhan nyata warga, bukan semata-mata berdasarkan asumsi pemerintah atau pemangku kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat memiliki kedudukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, setiap masukan perlu dicatat, dikaji, dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD serta kemampuan anggaran daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk membawa suara masyarakat ke dalam pembahasan kebijakan. Aspirasi yang disampaikan harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Kiyai Sogir.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemerataan fasilitas publik. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jalan yang baik penting, sekolah yang layak harus tersedia, dan pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh pembangunan tersebut menjawab persoalan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang jelas,” tuturnya.

