Polri Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Penyadapan

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa putusan itu ditetapkan setelah majelis KKEP menggelar persidangan selama kurang lebih 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB, Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri terkait perkara penyadapan ilegal.

Isir menyampaikan, sejumlah saksi yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri juga dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam sidang etik tersebut.

Sidang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko selaku Ketua Tim KKEP. Sementara posisi Wakil Ketua dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu, dengan anggota majelis terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Sebelumnya, nama Ahrie Sonta masuk dalam daftar empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Tiga nama lainnya yakni mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden. Para tersangka juga diduga melakukan tindakan serupa terhadap sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga kalangan pengusaha.

Dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Bahkan, para tersangka diduga berupaya menghilangkan jejak digital pada Oktober 2026 untuk menyamarkan aktivitas tersebut.

Dalam proses hukum yang berjalan, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya disebut telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai dugaan tindak pidana tersebut sebagai persoalan serius yang dikategorikan sebagai bentuk makar. Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah menteri dan anggota DPR yang menilai perkara tersebut berpotensi masuk dalam kategori makar.