RUU Perampasan Aset, Pakar Trisakti Minta Kriteria Jelas dan Transparansi
INFOPANTULAN.COM – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali mengemuka karena menyangkut besarnya kewenangan negara. Sejumlah perhatian muncul, terutama terkait perlunya kepastian hukum dalam menentukan aset apa saja yang dapat dirampas serta bagaimana mekanisme itu diawasi agar tidak disalahgunakan.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menekankan agar pembahasan RUU dilakukan secara terbuka dan penuh kehati-hatian. Menurutnya, ada bagian yang harus diperjelas sejak awal, yakni kriteria aset yang menjadi objek perampasan, agar setiap proses memiliki dasar yang tegas dan tidak membuka ruang penafsiran berlebihan.
Kriteria aset harus tegas agar ada kepastian hukum
Fickar memandang, kejelasan mengenai objek perampasan merupakan fondasi penting. Tanpa definisi yang rapi, negara berpotensi memiliki instrumen hukum yang terlalu luas saat mengambil aset yang dianggap terkait tindak pidana. Dalam praktiknya, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian, baik bagi pemilik aset maupun bagi proses penegakan hukum itu sendiri.
Ia menyoroti perlunya penegasan bahwa aset yang dapat dirampas harus berkaitan dengan tindak pidana. Hubungan tersebut tidak hanya dilihat dari keterkaitan aset dengan tindak pidana secara umum, tetapi juga mencakup aspek keterkaitan dengan jabatan pemilik maupun transaksi pemilik dengan badan usaha milik negara atau negara. Dengan batasan seperti itu, penerapan aturan diharapkan lebih terukur dan tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan.
Waspada penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik
Selain isu teknis tentang objek, Fickar juga mengingatkan potensi distorsi kepentingan dalam pembentukan maupun pelaksanaan RUU. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, sebab kewenangan perampasan aset, bila tidak disertai pagar hukum yang kuat, bisa bergeser dari instrumen penegakan menjadi alat tekanan.
Ia menegaskan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan untuk menyasar seseorang hanya karena perbedaan kepentingan politik. Jika instrumen hukum ditarik ke ranah politik praktis, dampaknya bisa melampaui persoalan pemberantasan kejahatan, karena akan menyentuh kualitas demokrasi dan rasa keadilan masyarakat.
Dalam pandangannya, ketika kewenangan tersebut dipakai untuk kepentingan politik, hasilnya tidak produktif dan berpotensi menggerogoti demokrasi. Artinya, persoalannya bukan sekadar cepat atau lambatnya aturan disahkan, tetapi bagaimana kewenangan itu dijalankan secara akuntabel, transparan, dan konsisten dengan prinsip negara hukum.
Perlu aturan kuat, tetapi tidak boleh ada celah penyalahgunaan
Fickar mengakui kebutuhan Indonesia terhadap instrumen hukum yang mampu mengejar aset hasil tindak pidana. Aset yang berasal dari kejahatan sering kali menjadi sumber keberlanjutan kejahatan, sehingga mekanisme perampasan dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian dan efek jera.
Namun, ia menekankan bahwa kekuatan aturan harus dibarengi mekanisme yang jelas. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya undang-undang, melainkan juga oleh bagaimana prosedur perampasan dirancang, bagaimana standar pembuktian diterapkan, serta bagaimana pengawasan dijalankan. Dengan pengaturan yang tegas dan pengawasan yang kuat, penegakan hukum diharapkan berjalan tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Usulan lembaga khusus untuk perampasan aset
Untuk memperkuat pelaksanaan, Fickar juga mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang fokus menangani perampasan aset. Ia menilai, keberadaan lembaga yang memang didesain untuk urusan tersebut dapat membuat proses lebih terarah, karena tugasnya spesifik pada perampasan aset, bukan tersebar di banyak institusi dengan mandat yang berbeda.
Dalam gagasannya, lembaga baru itu dapat menangani persoalan perampasan yang mencakup aspek pidana maupun keperdataan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga khusus tetap harus disertai sistem pengawasan agar kewenangan tidak berjalan tanpa kontrol. Pengawasan bisa melibatkan lembaga pengawasan yang sudah ada, sehingga pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridor ketentuan hukum.
Transparansi dan pengawasan jadi kunci arah kebijakan
Pada akhirnya, polemik RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan percepatan pengesahan. Yang lebih penting adalah memastikan kewenangan yang diberikan kepada negara benar-benar ditujukan untuk memberantas tindak pidana, sekaligus melindungi prinsip kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan.
Dengan kriteria objek yang jelas, prosedur yang terukur, serta transparansi dan pengawasan yang konsisten, aturan perampasan aset dapat menjadi instrumen yang efektif. Sebaliknya, jika aturan terlalu longgar atau pengawasannya lemah, kewenangan yang seharusnya menjadi alat penegakan hukum justru berpotensi berubah menjadi celah bagi kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Pos Terkait
Trending Post
