MBG dinyatakan gagal, Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pembenahan bertahap
INFOPANTULAN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah, masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Dalam sebuah forum di Bandar Lampung, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka menyebut pelaksanaan MBG mengalami kegagalan, meski program tersebut sudah berjalan hampir dua tahun.
Namun pengakuan itu tidak berujung pada penghentian program. Zulhas menekankan pemerintah memilih membenahi aspek manajemen dan pelaksanaan di lapangan, sambil memastikan pemenuhan gizi tetap berjalan karena ia menilai pemberian MBG merupakan mandat konstitusi.
Pengakuan kegagalan MBG dan fokus pada masalah manajemen
Dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026), Zulhas menyampaikan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya berhenti pada satu titik. Ia menilai anggaran besar yang digelontorkan dalam dua tahun terakhir tidak otomatis menghentikan masalah di lapangan.
Zulhas menyatakan bahwa pemerintah mengakui MBG gagal, lalu menggeser fokus pada penyebab utamanya. Menurutnya, yang bermasalah bukan desain kebijakan programnya, melainkan cara program dijalankan. Pengakuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa evaluasi pemerintah lebih menitikberatkan pada tata kelola, koordinasi, dan eksekusi di level pelaksana.
Di forum itu, ia juga menyebut proses pembenahan sudah berjalan. Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk pimpinan baru untuk melakukan perbaikan, dengan harapan penanganan dilakukan lebih cepat dan lebih efektif.
Perbaikan bertahap dalam 1-2 bulan, tanpa menghentikan program
Meski mengakui adanya kegagalan, pemerintah tidak memilih menghentikan MBG. Zulhas menyampaikan bahwa waktu pembenahan akan dilakukan secara bertahap, dengan target penyelesaian yang dimulai dalam rentang satu sampai dua bulan.
Ia meminta publik memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah pelaksanaan secara pelan-pelan. Dalam penyampaiannya, Zulhas menegaskan bahwa pembenahan diarahkan untuk merapikan proses yang berjalan, bukan sekadar merespons secara administratif.
Gagasan pembenahan bertahap ini penting karena MBG menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan. Jika program dihentikan, dampaknya bisa langsung terasa pada akses pemenuhan gizi. Karena itu, pemerintah memilih melanjutkan program sambil melakukan koreksi pada mekanisme pelaksanaan.
Alasan MBG tetap jalan: mandat konstitusi dan cegah siklus kurang gizi
Zulhas menjelaskan alasan mengapa MBG harus diberikan meski ada kegagalan dalam implementasi. Ia menilai negara tidak bisa serta-merta mengabaikan pemenuhan gizi sebagai kewajiban yang melekat pada tanggung jawab konstitusional.
Ia juga mengaitkan persoalan gizi dengan isu kemiskinan. Zulhas menyoroti pola yang menurutnya tidak boleh dibiarkan berulang, yakni kondisi kurang gizi pada anak yang berasal dari keluarga miskin dapat berlanjut lintas generasi. Dalam pandangannya, program MBG menjadi instrumen untuk memutus rantai tersebut melalui intervensi yang lebih terarah pada kebutuhan nutrisi.
Dengan kerangka seperti itu, kegagalan pelaksanaan tidak diperlakukan sebagai alasan untuk menghentikan kebijakan, melainkan sebagai dasar untuk memperbaiki cara negara menjalankan kewajibannya.
“Bukan kebijakannya yang salah”, tetapi pelaksanaannya
Dalam penjelasan yang lebih spesifik, Zulhas membedakan antara kebijakan dan implementasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan penyediaan pemenuhan gizi dinilai tetap perlu, sementara kesalahan terjadi pada manajemen dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Ia menyebut perlunya perbaikan karena masalah yang terjadi merupakan konsekuensi dari cara program dijalankan, bukan dari tujuan programnya. Pernyataan ini sekaligus mengarahkan evaluasi publik agar tidak berhenti pada label “gagal”, melainkan melihat perubahan apa yang dilakukan pemerintah setelah pengakuan tersebut.
Dalam konteks pemerintahan, pendekatan seperti ini biasanya menuntut transparansi proses, termasuk perbaikan alur distribusi, pengadaan, pendampingan, serta mekanisme kontrol mutu. Meski Zulhas tidak merinci teknisnya dalam forum tersebut, arah perbaikannya jelas, yaitu mengoreksi tata kelola program.
Catatan pengawasan untuk program pemerintah lain, termasuk kampung nelayan tematik
Selain membahas MBG, Zulhas menyinggung pentingnya pengawasan pada program-program pemerintah. Ia menilai besarnya anggaran tidak otomatis menentukan keberhasilan. Kunci keberhasilan, menurutnya, berada pada pengelolaan yang benar dan pengawasan yang konsisten.
Ia memberikan contoh pembangunan kampung nelayan tematik. Dalam penyampaiannya, keberhasilan program seperti itu dinilai bergantung pada apakah ada pengawasan terhadap desa dan aktivitas yang dibangun, bukan hanya pada tahap fisik atau seremonial program.
Logika yang dibawa Zulhas relevan untuk MBG karena program yang melibatkan banyak pihak dan proses operasional di lapangan sangat bergantung pada kontrol kualitas. Jika pengawasan lemah, program berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan, meski dananya besar.
Program MBG dikaitkan dengan agenda perubahan pemerintahan Prabowo
Di bagian akhir, Zulhas mengaitkan pembahasan program-program pemerintah dengan agenda perubahan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut masih banyak program yang diposisikan sebagai bagian dari koreksi setelah 28 tahun era reformasi.
Dalam narasi tersebut, pengakuan terkait MBG diposisikan sebagai bagian dari proses penataan ulang. Pemerintah tidak menolak programnya, tetapi menuntut perbaikan cara kerja agar tujuan pemenuhan gizi bisa tercapai.
Dengan demikian, pengakuan kegagalan MBG dalam pelaksanaan tidak diikuti keputusan penghentian. Pemerintah memilih mempertahankan program sekaligus melakukan pembenahan bertahap, mulai dari manajemen dan pelaksanaannya di lapangan.
Pos Terkait
Trending Post
