Pemkot Bogor Bahas Standar Dapur MBG, Sebaran SPPG Jadi Perhatian
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendorong penataan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih proporsional dengan jumlah penerima manfaat.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi Pemkot Bogor bersama Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor pada Selasa (1/9/2026).
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, Pemkot Bogor telah menerima surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai standar yang harus dipenuhi dapur SPPG. Surat tersebut kemudian diteruskan kepada pengelola dapur yang tercantum untuk ditindaklanjuti, termasuk berkaitan dengan kelengkapan perizinan.
Menurut Dedie, penataan SPPG perlu dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah. Saat ini, penerima manfaat program MBG di Kota Bogor mencapai sekitar 335.000 orang yang terdiri dari anak-anak, lansia, hingga ibu hamil melalui Posyandu.
“Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang,” kata Dedie.
Ia menilai pemerataan SPPG penting agar pelayanan MBG dapat berjalan efektif. Selain persoalan sebaran, Dedie juga meminta setiap dapur memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan kualitas yang telah ditetapkan.
Pemkot Bogor juga berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui pemberdayaan warga yang masuk dalam kelompok desil bawah.
Sementara itu, Ketua APPMBGI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim mengatakan, audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan dapur MBG di Kota Bogor dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN,” ujarnya.
Teguh menjelaskan, salah satu persoalan yang turut dibahas adalah keberadaan sejumlah titik SPPG yang sebelumnya telah ditentukan BGN, tetapi kini masih dalam status moratorium.
Dari total 228 titik yang tercatat di Kota Bogor, saat ini sebanyak 143 SPPG telah tersedia. Menurut Teguh, percepatan dapat dilakukan terhadap dapur yang telah memenuhi persyaratan dan mengantongi perizinan.
Namun demikian, tingginya jumlah pengajuan pembangunan dapur baru membuat kebutuhan pemetaan menjadi semakin penting. Hal itu dilakukan agar jumlah SPPG nantinya tidak melebihi kebutuhan penerima manfaat.
“Namun memang kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat. Sehingga memang jumlah dapur di Kota Bogor ini cukup banyak ya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata Teguh, menjadi salah satu perhatian Pemkot Bogor yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut bersama pihak terkait.
APPMBGI memastikan pengelola dapur terus diingatkan untuk menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hal ini dinilai penting karena program MBG menyasar generasi penerus bangsa.
“Kami terus mengingatkan SPPG agar selalu sesuai standar pelayanan atau SOP, karena manfaat ini untuk anak-anak Indonesia di masa depan,” katanya.
Selain memberikan makanan bergizi, keberadaan SPPG juga disebut telah membuka ribuan lapangan pekerjaan di Kota Bogor. Teguh menyebut sekitar 7.000 orang saat ini telah bekerja melalui operasional dapur MBG.
Menurutnya, pengelola dapur juga diarahkan untuk mengutamakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil satu hingga tiga.
“MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyerapan tenaga kerja tersebut diharapkan mampu memberikan efek berantai terhadap kondisi ekonomi keluarga pekerja maupun masyarakat Kota Bogor secara umum.
“Itu yang sangat berguna sehingga adanya peningkatan kesejahteraan ya. Karena kita juga membuka lapangan kerja buat teman-teman pegawai SPPG, dan juga itu bisa berguna buat keluarganya yang bekerja, sehingga berdampak lumayan untuk ekonomi teman-teman di Kota Bogor,” tandasnya.
Pos Terkait
Trending Post
