Pengawasan Pemerintahan Desa, DPRD Jabar Sosialisasi di Palasari Cijeruk
INFOPANTULAN.COM – Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi Aroza, menggelar sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kegiatan ini diadakan di aula kantor desa dan diikuti kepala desa, perwakilan warga, ketua RT, RW, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Aroza menekankan bahwa pengawasan tidak berhenti pada aparat, melainkan perlu melibatkan masyarakat agar pembangunan yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat dapat tepat sasaran. Ia menyampaikan kunjungan kerja yang dilakukan akan dicatat sebagai hasil kegiatan dan kemudian dibahas dalam rapat kerja DPRD, sehingga masukan warga menjadi acuan proses pembangunan berikutnya.
Pengawasan sebagai ruang partisipasi warga Desa Palasari
Sosialisasi berlangsung di ruang aula kantor desa Palasari. Kehadiran berbagai unsur masyarakat membuat forum diskusi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi ruang komunikasi langsung antara warga dan anggota dewan. Dedi Aroza mengarahkan peserta untuk memahami peran mereka dalam pengawasan, khususnya pada aspek pemerintahan desa dan pembangunan yang anggarannya berkaitan dengan Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keterlibatan warga dapat membantu memastikan program berjalan sesuai kebutuhan di wilayah. Ia juga mendorong warga untuk menyampaikan informasi dan usulan, baik terkait pembangunan maupun aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penekanan pada pembangunan yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat
Dedi Aroza menyampaikan bahwa fokus pengawasan mencakup pembangunan maupun bidang lain yang anggarannya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu, warga diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi ikut memantau pelaksanaan agar hasilnya benar-benar terasa di lingkungan masing-masing.
Di sisi lain, penekanan pada kontribusi masyarakat menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di tingkat desa perlu diperkuat melalui kerja kolektif. Kehadiran ketua RT dan RW juga relevan karena mereka umumnya menjadi penghubung pertama ketika warga menemukan masalah di lapangan, mulai dari ketepatan sasaran hingga kualitas pelaksanaan kegiatan.
Hasil sosialisasi dicatat untuk rapat kerja DPRD
Dalam penjelasannya, Dedi Aroza menyinggung bahwa kunjungan kerja dan sosialisasi ini nantinya akan dilaporkan pada rapat kerja DPRD. Ia menempatkan forum tersebut sebagai proses yang menghasilkan bahan masukan, bukan sekadar penyampaian materi satu arah.
Gagasan bahwa hasil pertemuan akan menjadi acuan pembangunan menempatkan peran warga dalam rantai kebijakan. Masukan dari Desa Palasari diharapkan dapat dibaca sebagai bahan pertimbangan saat perencanaan dan evaluasi program, baik pada level pemerintahan provinsi maupun kabupaten.
Dampak nyata bagi warga, usulan pembangunan bisa disampaikan langsung
Respon warga memperlihatkan bahwa sosialisasi seperti ini memberi nilai praktis. Salah satu peserta, Mulyana, menyambut baik kedatangan anggota dewan dari Provinsi Jawa Barat karena warga bisa menyampaikan usulan pembangunan secara langsung di forum yang sama.
Bagi Mulyana, kesempatan tersebut mempermudah komunikasi antara warga dan pihak legislatif, sehingga aspirasi yang selama ini disampaikan dalam pertemuan internal desa bisa diteruskan dengan lebih terarah. Ia berharap usulan yang disampaikan dapat terealisasi, sehingga program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di Desa Palasari.
Forum desa dan pengawasan, kunci pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor
Dalam konteks Kabupaten Bogor, pemerataan pembangunan kerap menjadi perhatian karena karakter wilayah yang beragam. Sosialisasi pengawasan di Desa Palasari menggambarkan upaya untuk mempertemukan skema kebijakan dari tingkat provinsi dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Ketika warga, RT, RW, dan tokoh masyarakat ikut mengawal, proses pembangunan berpotensi lebih responsif. Masukan yang muncul dari pertemuan lapangan juga dapat membantu pemerintah dalam memetakan prioritas, termasuk program yang perlu diperkuat agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar