Kabut asap karhutla, Greenpeace Malaysia protes di depan KBRI Kuala Lumpur
INFOPANTULAN.COM – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melintasi perbatasan memicu protes dari aktivis di Malaysia. Greenpeace Malaysia bersama Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia (HARAM) menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur pada Jumat, 4 September 2026, sebagai respons atas dampak polusi asap lintas negara yang dirasakan masyarakat Malaysia.
Aksi ini tidak hanya menyasar penanganan darurat saat kebakaran terjadi, tetapi juga menekan Pemerintah Indonesia agar lebih terbuka mengenai lokasi kebakaran dan pihak yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk perusahaan pemegang konsesi lahan di wilayah terdampak. Para pengunjuk rasa juga membawa tuntutan agar informasi dan bukti dapat ditindaklanjuti melalui jalur resmi, sehingga akuntabilitas tidak berhenti pada pernyataan publik.
Protes kabut asap lintas batas dan dampak kesehatan
Greenpeace Malaysia menekankan bahwa kabut asap lintas batas bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan nyata bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari warga. Dalam penjelasan yang disampaikan organisasi tersebut, keresahan jutaan warga muncul berulang setiap musim karhutla ketika polusi asap kembali mengganggu aktivitas, mata pencaharian, hingga kondisi kesehatan.
Aktivis memandang masyarakat tidak seharusnya terus menanggung akibat pencemaran udara yang sumbernya berada di negara lain. Mereka juga menyoroti bahwa kualitas udara yang buruk dapat memicu gangguan pernapasan dan memperberat kondisi kelompok rentan, sekaligus menimbulkan beban ekonomi karena terganggunya rutinitas warga dan sektor yang bergantung pada lingkungan yang bersih.
Tuntutan transparansi konsesi dan identitas pihak terkait
Dalam aksi di depan KBRI Kuala Lumpur, Greenpeace Malaysia bersama HARAM menyampaikan permintaan yang lebih spesifik. Mereka meminta informasi mengenai lokasi kebakaran, daftar perusahaan pemegang konsesi lahan yang berada di area terdampak, sampai pada perusahaan yang sedang diselidiki terkait kebakaran hutan dan lahan.
Tuntutan itu disampaikan melalui memorandum yang diberikan kepada perwakilan KBRI. Bagi para aktivis, keterbukaan data menjadi langkah awal untuk memahami siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebakaran yang berkontribusi pada kabut asap lintas batas. Mereka juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan perusahaan asal Malaysia yang beroperasi di Indonesia, namun menegaskan bahwa klaim tersebut tetap perlu dibuktikan lewat proses penyelidikan dan data resmi.
Pengakuan dinilai belum cukup, harus ada mekanisme akuntabilitas
Greenpeace Malaysia menilai pengakuan atau pernyataan terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Campaign Manager Greenpeace Malaysia, Heng Kiah Chun, bersama Chairman HARAM, Brendon Gan, menyampaikan bahwa transparansi harus menjadi fondasi untuk membangun akuntabilitas yang benar-benar berjalan lintas batas.
Menurut mereka, bukti tentang perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla perlu disampaikan melalui jalur resmi agar dapat ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang. Informasi yang hanya berhenti di ruang publik dinilai tidak cukup, karena yang dibutuhkan adalah mekanisme yang memungkinkan perusahaan yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Pesan aksi “Name them, show the evidence, take action”
Sejumlah aktivis membawa poster dengan pesan yang menggambarkan tuntutan mereka. Salah satu slogan yang ditampilkan berbunyi “Name them, show the evidence, take action”, yang intinya menyerukan agar pihak yang diduga bertanggung jawab disebutkan, bukti ditunjukkan, dan tindakan nyata dilakukan.
Selain itu, ada juga poster bertuliskan “Can’t breathe” dan “Belum merdeka dari jerebu”. Kalimat-kalimat tersebut memperlihatkan bagaimana kabut asap dipersepsikan sebagai masalah berulang yang menggerus kualitas hidup. Setelah menyampaikan aspirasi, Greenpeace Malaysia dan HARAM menyerahkan memorandum kepada perwakilan KBRI Kuala Lumpur.
Karhutla sebagai isu lingkungan lintas negara di Asia Tenggara
Karhutla di Indonesia memang tidak berhenti di wilayah domestik. Asap dari kebakaran di sejumlah daerah dilaporkan terbawa angin hingga Malaysia dan negara tetangga lainnya, sehingga kabut asap kembali menjadi isu lingkungan lintas negara di kawasan Asia Tenggara.
Greenpeace Malaysia memandang penanganan persoalan ini harus dilakukan secara serius, tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Mereka mendorong pencegahan yang lebih kuat, keterbukaan informasi terkait konsesi lahan, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar. Dengan begitu, risiko kabut asap yang berulang setiap tahun dapat ditekan, dan hubungan tanggung jawab antara negara asal sumber asap dan negara terdampak dapat dibangun lebih adil.
Aksi di depan KBRI Kuala Lumpur menjadi bentuk tekanan dari masyarakat sipil Malaysia agar Pemerintah Indonesia memperkuat transparansi serta pertanggungjawaban dalam menangani karhutla. Tuntutan yang dibawa para aktivis pada akhirnya mengarah pada satu hal, kabut asap lintas batas harus ditangani dengan pendekatan yang bisa diuji, didukung data, dan berujung pada tindakan hukum yang nyata.
Pos Terkait
Trending Post
