Pembangunan The Halimun Salak Bogor Diminta Ditelusuri Dokumen Perizinannya
Pembangunan kawasan komersial The Halimun Salak di Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menjadi sorotan karena muncul permintaan agar perizinan dan dokumen lingkungan diperiksa secara terbuka. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Bogor Selatan (KMBS), Riki Hadiwinata, menilai proses pengawasan perlu dilakukan lewat verifikasi dokumen dan pengecekan lapangan, bukan hanya mengandalkan materi promosi proyek.
Riki menyoroti bahwa informasi pemasaran menyebut lokasi proyek di Ciburayut, Cigombong, dengan luas sekitar lima hektare dan rencana 93 kavling. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan kesesuaian rencana pembangunan dengan hukum, tata ruang, serta ketentuan perlindungan lingkungan, karena kepentingan investasi tidak boleh melampaui kualitas pengawasan.
KMBS minta pemeriksaan terbuka: dokumen dan verifikasi lapangan
KMBS mendorong pemerintah agar membuka seluruh aspek legalitas yang menjadi dasar pembangunan. Riki menegaskan, kejelasan legal tidak cukup hanya dipaparkan melalui klaim di situs pemasaran, termasuk informasi mengenai status sertifikat hak milik (SHM) dan zonasi. Menurutnya, sertifikat kepemilikan tanah tidak otomatis membuktikan terpenuhinya syarat pembangunan, karena kewajiban administratif dan teknis berjalan pada jalur yang berbeda.
Ia meminta pemeriksaan mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk KKPR, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bila memang dipersyaratkan. Selain itu, Riki juga menekankan pentingnya menelusuri persetujuan lingkungan dan dokumen teknis yang relevan dengan jenis serta skala kegiatan. Dengan cara itu, proses pembangunan dapat diuji secara objektif dari sisi kepatuhan aturan, bukan dari narasi pemasaran.
Riki juga menegaskan bahwa AMDAL dan persetujuan lingkungan tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif. Jika pembangunan berpotensi mengubah bentang alam, memengaruhi tata air, atau memberi dampak pada lingkungan sekitar, maka pemeriksaan dokumen lingkungan perlu dilakukan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
AMDAL dan persetujuan lingkungan, bukan sekadar administrasi
Dalam penjelasannya, Riki mengaitkan kewajiban AMDAL dengan dasar hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ia menyebut AMDAL ditentukan berdasarkan kriteria dampak penting, sementara mekanisme persetujuan lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban lingkungan diatur melalui regulasi turunan yang relevan.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak cukup menilai ada atau tidaknya dokumen di berkas. Pemeriksaan harus memastikan isi dan substansinya sesuai standar, termasuk jika lokasi pembangunan berada pada area yang berpotensi menimbulkan perubahan tata air atau mengubah kondisi ekologis. Dengan pendekatan itu, masyarakat sekitar tidak hanya menerima dampak fisik, tetapi juga mendapatkan kejelasan bahwa prosedur lingkungan telah dijalankan.
Riki menyatakan KMBS tidak menolak pembangunan semata-mata. Namun, tuntutannya tegas, pembangunan harus sesuai aturan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Ia menyebut pihaknya akan terus mengawal persoalan ini melalui advokasi dan gerakan, sambil mendorong pemeriksaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi II DPRD Bogor minta penghentian sementara jika perizinan belum lengkap
Respons atas sorotan KMBS datang dari Komisi II DPRD Kabupaten Bogor. Anggota Komisi II, Edwin Sumarga, menyatakan bahwa pembangunan yang mengantongi izin untuk agro wisata di Kecamatan Cigombong harus dihentikan sementara sampai seluruh perizinan dinyatakan lengkap dan sesuai aturan. Pernyataan ini menempatkan isu kepatuhan administratif sebagai prasyarat sebelum kegiatan pembangunan berlanjut.
Edwin menilai masukan dari masyarakat perlu disikapi bersama. Menurutnya, proses pembangunan tidak bisa berjalan hanya berdasarkan klaim kelengkapan izin, melainkan harus melewati pengecekan faktual terhadap dokumen yang menjadi dasar legalitas.
Camat Cigombong sudah keluarkan SP tiga kali, langkah lanjut ke Satpol PP
Di tingkat pelaksana wilayah, Camat Cigombong, RE Irwan Somantri, menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan unit pengawas bangunan wilayah Ciawi. Irwan mengatakan surat peringatan (SP) telah dilayangkan sebanyak tiga kali, namun di lokasi masih dilakukan aktivitas manajemen yang dinilai tidak mengindahkan SP tersebut.
Irwan menjelaskan bahwa setelah teguran dan SP diberikan, langkah berikutnya adalah menyerahkan penanganan kepada Mako Satpol PP Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti. Tujuannya adalah penghentian sementara sampai perizinan dinyatakan lengkap. Dengan prosedur berjenjang itu, kecamatan menempatkan penegakan aturan sebagai kelanjutan dari upaya pembinaan dan peringatan.
Dampak ke warga sekitar: kepastian izin, layanan, dan risiko lingkungan
Permintaan pemeriksaan terbuka ini berpengaruh langsung pada warga Desa Ciburayut dan sekitarnya. Jika pembangunan berjalan tanpa kepastian dokumen, warga berpotensi menghadapi ketidakjelasan terkait dampak lingkungan, perubahan tata air, hingga konsekuensi sosial yang muncul dari perubahan penggunaan lahan. Karena itu, verifikasi KKPR, PBG bila diperlukan, serta persetujuan lingkungan menjadi penentu apakah kegiatan pembangunan memenuhi standar yang melindungi kepentingan publik.
Bagi warga, kepastian perizinan juga berhubungan dengan kelanjutan layanan dan pengelolaan wilayah. Saat proses pembangunan dihentikan sementara menunggu kelengkapan dokumen, kegiatan lapangan dapat berhenti sementara, tetapi warga memperoleh ruang untuk memastikan aturan dipatuhi. Pada saat yang sama, jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, proses pembangunan bisa berjalan dengan dasar yang lebih kuat, sehingga potensi konflik di kemudian hari dapat ditekan.
Pos Terkait
Trending Post
