Kasus HIV di Kota Bogor Meningkat, DPRD: Pencegahan HIV Tak Bisa Tunggu Perwali
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Meningkatnya jumlah kasus HIV di Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian DPRD Kota Bogor. Legislator mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera mengoptimalkan upaya pencegahan melalui percepatan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai turunan Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Sosial (P4S), disertai penguatan anggaran pada APBD 2027.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, mengungkapkan pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan memperlihatkan tren peningkatan kasus HIV yang perlu segera direspons. Selama lima tahun terakhir tercatat sekitar 2.000 kasus baru, sedangkan pada 2025 jumlahnya mencapai 599 kasus atau menjadi yang tertinggi.
“Kasus ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar terjadi pada kelompok usia produktif. Ini harus menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan terhadap generasi muda,” ujar Endah, Sabtu (25/7/2026).
Ia menjelaskan, sekitar 50 persen kasus baru terjadi pada kelompok usia produktif. Saat ini juga terdapat sekitar 1.400 orang yang masih menjalani terapi antiretroviral (ARV), sementara mayoritas penderita merupakan laki-laki.
Endah menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai sektor. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus diperkuat agar upaya pencegahan dapat berjalan berdampingan dengan layanan kesehatan.
“Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan layanan kesehatan. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menekan penyebaran HIV,” katanya.
Untuk mempercepat implementasi Perda P4S, DPRD berencana menyampaikan surat kepada Wali Kota Bogor melalui Ketua DPRD agar Perwali sebagai aturan pelaksana segera diterbitkan. Namun, Endah menegaskan langkah-langkah pencegahan tidak harus menunggu regulasi tersebut rampung.
“Kami ingin gerakan edukasi ini segera berjalan, termasuk memanfaatkan momentum Hari Anak sebagai bagian dari implementasi Perda P4S. Sosialisasi tidak perlu menunggu aturan pelaksana selesai diterbitkan,” ucapnya.
Selain mendorong percepatan regulasi, DPRD juga akan mengusulkan penambahan anggaran dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat program edukasi, deteksi dini, sosialisasi, serta pencegahan penyebaran HIV di Kota Bogor.
“Kami berharap ada dukungan anggaran yang memadai agar program pencegahan dapat berjalan maksimal. Tanpa komitmen pemerintah dan dukungan anggaran, pengendalian kasus akan semakin sulit dilakukan,” tegas Endah.
Sebagai Ketua Panitia Khusus Perlindungan Anak DPRD Kota Bogor, Endah menambahkan bahwa perlindungan terhadap anak dan generasi muda memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan sektor kesehatan menjadi faktor penting untuk menekan penyebaran HIV sekaligus melindungi generasi penerus.
“Pendekatan kesehatan, pendidikan, serta keterlibatan keluarga dan organisasi masyarakat menjadi kunci agar upaya pencegahan HIV dapat berjalan efektif,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
