WALHI Kalbar Desak Pengawasan Korporasi Diperluas, 51 Perusahaan Terindikasi Hotspot
INFOPANTULAN.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat masih menjadi sorotan, terutama terkait pengawasan korporasi di area konsesi. Setelah Kementerian Kehutanan membekukan izin lima perusahaan yang lahannya terdampak kebakaran, WALHI Kalbar menilai langkah itu baru tahap awal. Organisasi lingkungan ini meminta penindakan diperluas karena hasil pemetaan menunjukkan sedikitnya 51 perusahaan sektor kehutanan wilayah izinnya memiliki sebaran hotspot selama periode karhutla.
WALHI Kalbar juga mencatat ada 14 perusahaan kehutanan yang areal konsesinya mengalami kebakaran. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Indra Syahnanda, menyebut pembekuan izin bisa menjadi pintu penegakan hukum, tetapi pemeriksaan menyeluruh tetap diperlukan agar proses pembuktian tidak berhenti pada sebagian entitas.
Desakan perketat pengawasan setelah pembekuan izin lima perusahaan
WALHI Kalbar menyambut pembekuan izin lima perusahaan sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai menindak korporasi yang arealnya terdampak karhutla. Namun, menurut Indra, tindakan tersebut belum mencakup seluruh perusahaan yang menunjukkan indikasi terkait kebakaran di wilayah konsesi. Ia menilai pemerintah perlu memperluas langkah pengawasan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan lain yang masuk dalam pemetaan.
Dalam pandangan WALHI, karhutla tidak cukup ditangani dengan fokus pemadaman api semata. Ada kebutuhan untuk menguatkan aspek pencegahan dan memastikan tanggung jawab pengelola konsesi dijalankan sesuai aturan. Jika hanya sebagian perusahaan yang dikenai sanksi administratif, maka potensi kebakaran berulang bisa tetap muncul karena akar masalah, seperti kelalaian pengelolaan lahan, belum tentu terselesaikan.
51 perusahaan terindikasi hotspot, 14 konsesi tercatat terbakar
WALHI menyajikan data yang menunjukkan kompleksitas persoalan karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan pengumpulan informasi yang dilakukan, terdapat sedikitnya 51 perusahaan sektor kehutanan yang wilayah izinnya memiliki sebaran hotspot selama periode karhutla. Angka ini menunjukkan adanya titik-titik panas yang terdeteksi pada area konsesi, yang kemudian menjadi bahan penelusuran lebih lanjut.
Selain itu, WALHI menyebut ada 14 perusahaan kehutanan yang areal konsesinya mengalami kebakaran. Perbedaan antara “terindikasi hotspot” dan “areal konsesi terbakar” penting untuk dipahami. Hotspot merupakan indikasi adanya aktivitas panas, tetapi belum otomatis berarti perusahaan terbukti menjadi penyebab kebakaran atau melakukan tindak pidana.
Hotspot bukan bukti pidana, perlu investigasi dan pembuktian
WALHI menekankan agar data 51 perusahaan tidak dibaca sebagai vonis. Keberadaan hotspot tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh perusahaan. Penentuan pelanggaran memerlukan proses pemeriksaan, termasuk penelusuran penyebab kebakaran, pola kejadian, serta kemungkinan unsur kelalaian dalam pengelolaan lahan.
Karena itu, WALHI mendorong pemerintah melakukan investigasi lebih luas terhadap perusahaan yang masuk dalam pemetaan. Pemeriksaan diharapkan dapat menjawab pertanyaan kunci, misalnya apakah ada kegagalan prosedur pencegahan kebakaran, pelanggaran standar pengelolaan lahan, atau faktor lain di luar kendali perusahaan. Tanpa proses pembuktian yang jelas, sanksi berisiko tidak tepat sasaran.
Penegakan hukum diminta tidak berhenti pada lima perusahaan
Indra Syahnanda menyatakan pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada lima perusahaan yang sudah dikenai pembekuan izin. Ia meminta penindakan dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang arealnya terbakar, dengan tetap menyesuaikan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan. Sikap ini menunjukkan bahwa WALHI memandang pembekuan izin sebagai langkah awal, bukan akhir dari proses penegakan.
WALHI juga meminta pemerintah bersikap tegas bila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran pada perusahaan lain. Dengan begitu, sanksi yang diberikan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk tindakan administratif maupun proses hukum bila unsur pidana terbukti. Tekanan terhadap otoritas pengawas akan semakin kuat ketika jumlah entitas yang terindikasi cukup besar, yakni 51 perusahaan untuk indikasi hotspot dan 14 perusahaan untuk kebakaran di areal konsesi.
Implikasi bagi pencegahan karhutla dan tata kelola konsesi
Jika penegakan hukum diperluas, dampaknya tidak hanya pada pemberian sanksi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola di lapangan. Karhutla kerap dipengaruhi oleh kombinasi faktor cuaca, kondisi lahan, dan praktik pengelolaan. Karena itu, pengawasan korporasi yang lebih ketat dapat mendorong perusahaan meningkatkan pencegahan, seperti kesiapsiagaan pengendalian api, pengelolaan area rawan, serta kepatuhan terhadap prosedur yang mengurangi risiko kebakaran.
Di sisi lain, langkah investigasi yang menyeluruh juga membantu memastikan bahwa penanganan karhutla berjalan proporsional. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tindakan berbasis data dan bukti, bukan hanya indikator awal. Dengan pendekatan tersebut, karhutla di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya mereda sesaat, tetapi juga menurun secara berkelanjutan melalui perbaikan pencegahan dan akuntabilitas pengelola konsesi.
Pos Terkait
Trending Post
