Dedie Rachim Lantik Pejabat Administrator, Tekankan Transparansi dan Pelayanan Publik
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mengisi sejumlah jabatan administrator dan pengawas yang sebelumnya masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Pelantikan pejabat definitif tersebut dipimpin langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (27/7/2026).
Sejumlah posisi strategis yang kini terisi antara lain Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bogor, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD Kota Bogor, Kepala Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Bapenda, serta Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat.
Dedie menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan pelayanan pemerintah berjalan optimal dan berpihak kepada masyarakat.
Khusus kepada pejabat yang bertugas di Bagian Kesra, Dedie meminta agar seluruh program bantuan sosial disalurkan berdasarkan data yang valid serta mengedepankan prinsip keadilan.
“Untuk di bidang Kesra ini nomor satu yang paling penting adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak dibantu dan diberikan bantuan. Jadi jangan karena siapa, hubungannya apa, tapi betul-betul dengan data dan fakta lapangan,” ujar Dedie.
Ia juga mengingatkan agar Bagian Kesra terus membangun komunikasi dan menjaga keharmonisan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh lintas agama di Kota Bogor.
Di bidang pengadaan barang dan jasa, Dedie menilai masih banyak tantangan yang harus dibenahi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya, sistem pengadaan harus semakin efisien sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha lokal yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan.
“Ini salah satu tantangan kita di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi memang kita harus berubah ke depan. Ini tantangan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” katanya.
Dedie berharap efisiensi belanja pemerintah dapat menghasilkan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada RSUD Kota Bogor. Ia meminta manajemen rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi darurat agar tidak kehilangan waktu penanganan yang sangat menentukan keselamatan pasien.
“Jadi kalau mendapati pasien urgent atau emergency segera lakukan langkah apa yang bisa dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, Dedie meminta koordinasi layanan kegawatdaruratan melalui PSC Gesit 119 terus diperkuat sehingga proses rujukan pasien ke rumah sakit dapat berlangsung lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan di satu fasilitas kesehatan.
“Apa fungsi dari 119 itu? Kan dispatching, untuk menyalurkan. Di situlah fungsinya, ada kerja sama dengan semua rumah sakit,” ungkapnya.
Tak hanya pelayanan kuratif, RSUD juga didorong mengembangkan layanan promotif dan preventif agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif.
Sementara itu, kepada Bapenda Kota Bogor, Dedie menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun kepada Satpol PP, ia meminta dilakukan penyegaran personel di lapangan sekaligus memperkuat penegakan peraturan daerah melalui penerapan sanksi dan tindak pidana ringan (tipiring).
Menurutnya, setelah berbagai upaya sosialisasi dilakukan, kini dibutuhkan ketegasan agar aturan dapat dipatuhi dan ketertiban umum di Kota Bogor semakin terjaga.
Pos Terkait
Trending Post
