PPPK Mataram Wajib Absensi Online Mulai 1 September 2026, Gaji Dipotong
INFOPANTULAN.COM – Pemerintah Kota Mataram mulai 1 September 2026 menerapkan absensi daring untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Kebijakan ini disertai sanksi pemotongan gaji bagi pegawai yang terlambat atau tidak hadir sesuai ketentuan kontrak kerja.
Langkah pengetatan pengawasan ini sekaligus menjadi pemantik rencana aksi besar. Sekitar 35 ribu PPPK dan PPPK paruh waktu dijadwalkan berkumpul di Istana Negara pada 7 September 2026 untuk menyampaikan empat tuntutan terkait status kepegawaian, karier, dan sumber pembiayaan gaji.
Absensi daring PPPK Mataram dan sanksi potongan gaji
Kebijakan absensi online di Kota Mataram berlaku mulai Selasa, 1 September 2026. Menurut Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono, sistem tersebut dirancang untuk memperkuat kedisiplinan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja PPPK. Dengan absensi yang tercatat secara daring, pengawasan dinilai lebih rapi dan memudahkan verifikasi kehadiran pegawai terhadap jam kerja yang berlaku.
Namun, yang membuat aturan ini langsung mendapat perhatian adalah dampak finansialnya. Dalam skema sanksi, potongan gaji dapat mencapai 2 persen per hari untuk PPPK yang terlambat atau tidak hadir sesuai ketentuan. Taufik menegaskan bahwa mekanisme pemotongan sudah tercantum dalam kontrak kerja masing-masing pegawai, sehingga penerapannya tidak berdiri di ruang interpretasi sepihak.
Secara praktis, perubahan ini menggeser makna absensi dari sekadar urusan administrasi menjadi instrumen pengendalian kinerja yang berhubungan langsung dengan penghasilan. Bagi pegawai, konsekuensinya adalah penataan jadwal kerja, kesiapan perangkat, serta kepatuhan pada prosedur pelaporan jika terjadi kendala. Bagi organisasi, kebijakan ini juga menuntut pengelolaan sistem yang konsisten agar pencatatan kehadiran tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.
Rencana aksi 7 September 2026 melibatkan sekitar 35 ribu PPPK
Di saat yang hampir bersamaan, kelompok PPPK dan PPPK paruh waktu menyiapkan langkah advokasi. Sekitar 35 ribu orang direncanakan mengikuti aksi di Istana Negara pada 7 September 2026. Aksi tersebut disebut merupakan kesepakatan dari 16 organisasi PPPK dan PPPK paruh waktu, dengan pimpinan Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun Abdillah.
Fadlun menyebut lebih dari 20 ribu orang telah mendaftar per 31 Agustus, dan jumlah peserta diperkirakan terus bertambah hingga mencapai target 35 ribu. Dari sisi dinamika gerakan, angka pendaftar yang sudah melewati 20 ribu menunjukkan bahwa isu PPPK masih menyentuh kepentingan luas, bukan terbatas pada kelompok tertentu.
Rencana aksi ini juga perlu dibaca sebagai respons atas dua hal sekaligus. Pertama, pengetatan administrasi dan disiplin yang mulai diterapkan di daerah. Kedua, keberlanjutan persoalan yang mereka nilai belum tuntas, terutama menyangkut kepastian status, jalur karier, dan bagaimana gaji PPPK dibiayai.
Empat tuntutan PPPK: status, karier, dan sumber gaji
Dalam rencana aksi tersebut, terdapat empat tuntutan utama yang akan dibawa. Tuntutan pertama berasal dari PPPK paruh waktu yang meminta pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh jabatan, termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, serta guru pada 2026. Permintaan ini menandakan mereka ingin masa transisi paruh waktu tidak berlarut dan dapat berujung pada kepastian posisi kerja yang lebih stabil.
Tuntutan kedua mengarah pada peluang alih status: seluruh PPPK dari berbagai jabatan diminta dapat diangkat menjadi PNS pada 2027 tanpa memandang usia. Tuntutan ini memperlihatkan fokus pada jaminan jalur jangka panjang, bukan hanya perpanjangan kontrak.
Tuntutan ketiga meminta pemerintah merealisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026. Artinya, mereka tidak ingin isu PPPK berhenti pada soal status administratif, tetapi juga menyentuh proses peningkatan kompetensi dan penugasan yang membuat karier berjalan.
Tuntutan keempat adalah perubahan sumber pembiayaan gaji ASN PPPK, yakni dialihkan dari APBD ke APBN. Jika tuntutan ini dikabulkan, dampaknya akan melibatkan desain kebijakan fiskal dan kemampuan daerah dalam menanggung belanja pegawai, sehingga isu yang dibawa tidak hanya administratif, melainkan juga menyangkut arsitektur pembiayaan.
PPPK paruh waktu, skema pengangkatan, dan data usulan formasi
Dari sisi pemerintah, keberadaan PPPK paruh waktu tidak dianggap muncul tanpa dasar. Badan Kepegawaian Negara sebelumnya menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu dipakai untuk mengoptimalkan formasi yang masih tersedia bagi tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi PPPK 2024.
Data yang disebut mencakup usulan formasi PPPK paruh waktu menunjukkan angka besar. Per 22 Agustus 2025, terdapat 1.068.495 usulan formasi PPPK paruh waktu atau sekitar 78 persen dari potensi 1.370.523 orang. Meski demikian, sebanyak 66.495 usulan ditolak, dengan alasan utama pegawai tidak aktif bekerja dan keterbatasan anggaran.
Kondisi ini memberi gambaran mengapa sebagian kelompok PPPK paruh waktu merasa perjuangannya belum selesai. Ketika pengangkatan bergantung pada ketersediaan formasi dan kemampuan anggaran, maka kepastian masa kerja dan kelanjutan status menjadi isu yang mudah memicu ketegangan antara harapan pegawai dan ruang kebijakan pemerintah.
Perubahan status PPPK paruh waktu ke penuh waktu dan penegasan status ASN
Persoalan status PPPK juga memperlihatkan dinamika yang tidak tunggal. Pada Semester I 2026, tercatat 2.722 orang mengundurkan diri. Namun, BKN meluruskan bahwa mayoritas bukan berarti benar-benar keluar dari status kepegawaian.
Sebanyak 1.147 orang berpindah status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di instansi baru. Dalam skema perpindahan itu, mereka harus mengundurkan diri dari instansi lama terlebih dahulu, tetapi statusnya tetap sebagai ASN. Dengan kata lain, pengunduran diri lebih merupakan konsekuensi administratif perpindahan, bukan pemutusan hubungan kepegawaian.
BKN menyebut hanya 384 orang atau 14 persen yang benar-benar keluar dari ASN tanpa hak pensiun. Rincian ini penting karena sering kali informasi yang beredar di lapangan bisa menimbulkan persepsi keliru. Ketika sebagian besar kasus ternyata terkait peralihan status, kebutuhan penjelasan yang rinci menjadi semakin krusial agar pegawai memahami konsekuensi prosedural yang mereka jalani.
Dua persoalan bertemu: disiplin daerah dan kepastian kebijakan nasional
Jika dua perkembangan tersebut disandingkan, terlihat bahwa isu PPPK kini bertemu di dua titik sekaligus. Di daerah, pemerintah mulai memperketat pengawasan lewat absensi daring dan sanksi finansial. Di tingkat nasional, kelompok PPPK mendorong adanya kepastian status, pengembangan karier, serta perubahan sumber pembiayaan gaji.
Konsekuensinya, diskusi ke depan tidak cukup berhenti pada teknis absensi atau administrasi kontrak. Kebijakan disiplin yang tegas perlu berjalan beriringan dengan kejelasan aturan yang menyangkut masa depan karier PPPK, termasuk skema alih status dan pembiayaan. Pada saat yang sama, pemerintah juga dituntut memastikan sistem absensi diterapkan secara adil dan terukur, agar sanksi tidak memunculkan masalah baru di luar tujuan peningkatan kinerja.
Pos Terkait
Trending Post
