INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Penataan reklame di Kota Bogor memasuki tahap penertiban. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai menertibkan tiang pancang reklame yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakan moratorium penataan reklame.
Pada tahap awal, sebanyak 15 titik tiang reklame di sepanjang jalur Sistem Satu Arah (SSA) menjadi sasaran penertiban pada Rabu (21/10/2026).
Langkah tersebut selanjutnya akan diperluas ke sejumlah ruas jalan utama yang masuk dalam zona pembatasan reklame.
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Bapenda Kota Bogor, Febby Hendra Benjamin, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut Keputusan Wali Kota (Kepwal) mengenai moratorium penataan reklame.
Menurutnya, penertiban dilakukan secara bertahap dengan menyasar lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Pemerintah ingin memastikan pemasangan reklame di Kota Bogor mengikuti ketentuan zonasi yang berlaku.
“Penertiban tiang pancang atau reklame di SSA ini berdasarkan Keputusan Wali Kota terkait moratorium penataan reklame di Kota Bogor. Jadi, semua tiang pancang, terutama di jalur SSA dan beberapa zona lainnya, akan kita tertibkan,” kata Febby.
Setelah kawasan SSA, penertiban akan menyasar Jalan KS Tubun hingga Jalan Tajur. Kawasan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sudirman juga masuk dalam daftar lokasi yang akan ditata.
Febby menyebut pemilik reklame perlu menyesuaikan konstruksi dengan aturan yang berlaku. Reklame yang sebelumnya menggunakan tiang pancang diharapkan beralih ke model yang menempel pada bangunan, terutama saat mengajukan perpanjangan izin.
“Kami berharap, untuk perpanjangan izin reklame tiang pancang di lahan swasta, pemilik bisa mengalihkannya menjadi reklame yang menempel di gedung,” ujarnya.
Penataan juga mencakup pengendalian izin berdasarkan pembagian zona. Pada zona merah dan zona kuning tertentu, permohonan izin reklame tidak akan disetujui apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Selain tiang reklame, Bapenda berencana menertibkan videotron yang berada di depan Detasemen Polisi Militer (Denpom) dan Kejaksaan. Koordinasi dengan kedua instansi tersebut telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penertiban.
“Jadi, bukan hanya tiang pancang di pinggir jalan, videotron juga tidak boleh, kecuali menempel di gedung,” tegasnya.
Bapenda tidak menentukan jumlah konstruksi yang harus ditertibkan setiap hari. Meski demikian, seluruh rangkaian penertiban diharapkan rampung sebelum Desember 2026.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, para pemilik reklame diimbau melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum petugas turun ke lapangan. Selain mempermudah proses penataan, langkah itu memungkinkan pemilik memanfaatkan kembali material konstruksi yang masih layak.
Bapenda menegaskan penertiban tetap akan dilakukan apabila pemilik tidak mematuhi ketentuan. Petugas akan membongkar konstruksi reklame yang masih dipertahankan meskipun tidak sesuai dengan kebijakan penataan.
“Kalau tetap ada yang membandel, tetap kita akan bongkar,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
