Makan Bergizi Gratis Kabupaten Bogor, BEM Unida Soroti Pengawasan SPPG setelah Keracunan di Cisarua

Abdul Halim
21 Okt 2026 13:57
Kesehatan 0 15
4 menit membaca

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan setelah terjadi kasus keracunan di SMPN 2 Cisarua. Peristiwa ini mendapat perhatian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda (BEM FISIP Unida), yang menilai insiden tersebut tidak cukup dipandang dari sisi kualitas makanan semata, melainkan juga tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta koordinasi pengawasan antarinstansi. Sorotan itu disampaikan oleh Sekretaris BEM FISIP Unida, Mochamad Daffa, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Menurut Daffa, mekanisme pengawasan dinilai belum berjalan seiring dengan kecepatan distribusi program. Ia mempertanyakan apakah pemeriksaan berkala terhadap kepatuhan dapur MBG di setiap SPPG benar-benar dilakukan, khususnya dalam penerapan standar higiene dan sanitasi, bukan hanya berhenti pada tahap sertifikasi awal. Ia juga mendorong proses penelusuran penyebab keracunan berlangsung transparan dan hasil investigasi dapat dipublikasikan secara terbuka, terutama karena penerima manfaat adalah anak-anak yang tidak memiliki kapasitas untuk menilai keamanan pangan.

Keracunan MBG di Cisarua memunculkan pertanyaan tata kelola

Kasus di Cisarua, Bogor, menempatkan aspek tata kelola program MBG di garis depan pembahasan. Daffa menegaskan, persoalan keracunan tidak semata-mata menyentuh kualitas makanan, tetapi juga bagaimana SPPG menjalankan standar layanan dan bagaimana pengawasan dilakukan di sepanjang rantai proses, mulai dari pengelolaan dapur hingga distribusi ke sekolah.

Dalam pandangannya, pengawasan yang hanya fokus pada tahapan tertentu berisiko tidak menangkap masalah ketika program sudah berjalan dengan intensitas tinggi. Ia menyoroti kesenjangan antara kebutuhan kontrol yang rutin dan dinamika pelaksanaan program yang bergerak cepat. Jika kontrol tidak mengikuti ritme distribusi, potensi kelalaian di level operasional bisa luput dari deteksi sejak awal.

Audit kepatuhan higiene sanitasi, apakah benar dilakukan berkala

Lebih spesifik, Daffa mempertanyakan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap kepatuhan dapur MBG pada standar higiene dan sanitasi. Ia mengangkat pertanyaan akademik mengenai sejauh mana audit kepatuhan dilakukan secara rutin, bukan sekadar menjadi formalitas pada tahap awal.

Standar higiene sanitasi dalam pengelolaan pangan biasanya berkaitan dengan cara penanganan bahan, kebersihan peralatan, prosedur penyimpanan, hingga praktik higienis tenaga pengolah. Ketika audit tidak dilakukan secara periodik, perubahan kondisi di dapur, konsistensi penerapan SOP, atau kepatuhan harian bisa saja tidak terukur. Karena itu, Daffa mendorong evaluasi yang menilai kepatuhan secara berkelanjutan.

Negara memikul tanggung jawab perlindungan untuk anak

Daffa menekankan karakteristik penerima manfaat MBG yang membuat tanggung jawab penyelenggara menjadi lebih besar. Anak-anak sebagai penerima makanan, menurutnya, tidak memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan konsumsi pangan yang disajikan. Dengan kata lain, ketika negara mengambil alih peran penyediaan makanan di lingkungan sekolah, kewajiban perlindungan atas keamanan pangan turut melekat pada penyelenggaraan program.

Ia juga menyoroti bahwa perlindungan tersebut bukan hanya soal memastikan program berjalan, tetapi memastikan makanan yang disajikan layak dan aman untuk dikonsumsi oleh kelompok yang paling rentan. Kerangka tanggung jawab ini, menurut Daffa, seharusnya tercermin dalam pengawasan yang lebih ketat, mekanisme evaluasi yang cepat, serta respons yang jelas ketika terjadi insiden.

Investigasi diminta transparan, hasil laboratorium belum keluar

Dalam kasus ini, Daffa meminta proses penelusuran penyebab keracunan dilakukan secara transparan. Ia menyatakan bahwa meskipun hasil pemeriksaan laboratorium belum tersedia, penyelenggara tetap perlu menjelaskan langkah penanganan dan evaluasi kepada masyarakat.

Ia menilai ketidakpastian penyebab tidak boleh menjadi alasan untuk menunda akuntabilitas. Warga, termasuk pihak sekolah dan orang tua, membutuhkan kejelasan tentang langkah yang sedang dilakukan, bagaimana sampel ditangani, serta apa yang akan dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Transparansi juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang menyasar pemenuhan gizi anak.

SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang dihentikan sementara 20 hari

Sebelumnya, Kepala KPPG Bogor, Haidir, menyampaikan bahwa operasional SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang dihentikan sementara selama 20 hari, dimulai pada Rabu, 21 Oktober 2026. Penghentian ini dilakukan untuk evaluasi terkait penyebab keracunan MBG, dengan status suspend kategori sedang selama periode tersebut, sehingga dapur tidak beroperasional dalam tenggat waktu yang ditetapkan.

Di saat yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengambil sampel makanan dan minuman. Meski demikian, penyebab dugaan keracunan belum dipastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Bagi warga, penghentian operasional tersebut berdampak langsung pada alur penyediaan makanan di sekolah, termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal layanan MBG selama proses evaluasi berlangsung.

Sanksi diminta proporsional dan disertai perbaikan struktural

Daffa juga menyoroti bentuk respons setelah insiden terjadi. Ia mendorong hasil investigasi dipublikasikan secara terbuka dan apabila ditemukan kelalaian, sanksi diberikan secara proporsional. Menurutnya, penghentian sementara operasional tidak boleh menjadi satu-satunya tindakan, terutama bila tidak disertai perbaikan yang menyasar akar masalah.

Ia menegaskan bahwa sanksi yang berhenti pada level administratif tanpa perubahan struktural berpotensi membuat kejadian serupa muncul kembali. Perbaikan yang dimaksud mencakup penataan ulang prosedur, penguatan pengawasan, serta penegakan standar higiene dan sanitasi yang konsisten di setiap titik pelayanan. Hingga hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratorium keluar, fokus utamanya tetap pada keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak yang menjadi sasaran program MBG.

x
x