Aliansi Cigombong Melawan siapkan 100 massa demo di depan DPR RI, Kamis 27 Agustus
Aliansi Cigombong Melawan menyiapkan sekitar 100 massa untuk mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026. Koordinator aliansi, Riki, menyebut hingga Rabu, 26 Agustus, sekitar 90 orang telah terkonfirmasi berangkat, dengan kemungkinan bertambah karena proses konsolidasi masih berjalan.
Rencananya, massa dari Cigombong akan berangkat menggunakan dua bus. Setelah tiba di Jakarta, mereka akan bergabung dengan aliansi massa lainnya agar gerak tuntutan lebih terkonsolidasi dan tidak terfragmentasi. Dari sisi agenda, aksi ini memuat sejumlah isu, mulai dari tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, pencabutan izin KEK Lido Cigombong, hingga penyelesaian konflik agraria di wilayah Bogor.
Rencana keberangkatan 100 massa dari Cigombong
Riki mengatakan jumlah peserta yang terkonfirmasi saat ini berada di angka 90-an. Menurutnya, angka tersebut masih bisa meningkat karena pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan aktivis di wilayah Cigombong. Faktor jarak dan kendala teknis lainnya disebut menjadi alasan sebagian pihak belum bisa memastikan partisipasi sejak awal.
Dalam pengaturan logistik, aliansi menyiapkan dua bus untuk mengangkut massa menuju Jakarta. Riki menilai skema dua bus cukup realistis untuk membawa sekitar 100 orang, sekaligus menjaga koordinasi selama perjalanan. Setelah sampai, peserta diarahkan untuk melebur dengan aliansi massa lain yang lebih dulu menggelar aksi di sekitar DPR RI.
Tuntutan aksi: RUU Perampasan Aset hingga KEK Lido
Agenda demonstrasi ini menempatkan isu berskala nasional dan persoalan lokal secara berkelindan. Riki menyebut tuntutan pertama adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. Bagi mereka, poin ini menjadi payung yang dianggap relevan untuk mendorong perubahan kebijakan.
Tuntutan berikutnya adalah pencabutan izin KEK Lido Cigombong. Riki menempatkan isu tersebut sebagai bagian dari rangkaian persoalan yang dinilai belum selesai, sehingga aksi di DPR RI menjadi sarana untuk menekan pihak terkait agar memberikan respons yang lebih jelas.
Secara keseluruhan, aliansi berusaha menampilkan narasi yang tidak hanya menuntut satu isu, melainkan mengaitkan kebijakan nasional dengan dampak yang dirasakan di lapangan. Pola tuntutan seperti ini biasanya bertujuan memperluas dukungan, karena isu nasional cenderung lebih mudah menarik perhatian publik dan pemangku kebijakan.
Konflik agraria Bogor jadi sorotan utama
Salah satu fokus paling menonjol dalam rencana aksi adalah penyelesaian konflik agraria di wilayah Bogor. Riki menilai persoalan itu perlu mendapat perhatian serius karena dalam prosesnya disebut terjadi intimidasi hingga dugaan praktik premanisme. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa aliansi tidak hanya mempersoalkan aspek administratif atau legal semata, tetapi juga menyoroti pengalaman warga dalam menghadapi konflik.
Dalam konteks konflik agraria, isu intimidasi sering menjadi titik yang memperumit penyelesaian, karena berpengaruh pada keberanian warga untuk menyampaikan pendapat, mengakses bantuan hukum, serta berpartisipasi dalam proses mediasi. Karena itu, tuntutan agar negara hadir dan menyelesaikan masalah disebut menjadi bagian dari tekanan politik yang akan dibawa ke ruang publik.
Koordinasi massa: melebur dengan aliansi lain di DPR RI
Riki menegaskan massa dari Cigombong tidak akan bergerak secara terpisah. Mereka akan melebur ke aliansi-aliansi yang sudah ada di lokasi aksi di depan DPR RI. Strategi ini penting untuk menghindari tumpang tindih informasi, mengurangi potensi miskomunikasi antar kelompok, dan menjaga fokus tuntutan.
Koordinasi juga dilakukan sampai menjelang keberangkatan. Riki menyebut masih ada masyarakat dan aktivis yang ingin terlibat, namun terkendala jarak dan faktor lain. Dengan pola konsolidasi bertahap, aliansi berupaya menyeimbangkan antara target jumlah peserta dan kesiapan organisasi.
Implikasi aksi bagi ruang kebijakan
Aksi yang menyatukan tuntutan nasional dan konflik lokal biasanya menuntut perhatian lebih dari pihak legislatif maupun pemangku kebijakan. Tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, pencabutan izin KEK Lido, serta penyelesaian konflik agraria menunjukkan bahwa aliansi ingin mendorong respons yang menyentuh level regulasi sekaligus penyelesaian dampak di wilayah terdampak.
Bagi publik, keberhasilan aksi tidak hanya diukur dari jumlah massa, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan substansi secara terstruktur, termasuk bagaimana tuntutan itu akan diterjemahkan menjadi langkah kebijakan. Dengan target sekitar 100 orang dan rencana bergabung dalam satu arus aksi, Aliansi Cigombong Melawan tampak menyiapkan strategi agar isu yang mereka bawa tetap terdengar jelas di tengah keramaian.
Pos Terkait
Trending Post
