PWI Jawa Barat dilantik 2026-2031, Munir tekankan pers profesional lawan disrupsi media
INFOPANTULAN.COM – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengingatkan insan pers untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik ketika disrupsi media makin kuat. Ia menyoroti peran media sosial, kecerdasan buatan (AI), serta perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi. Pesan itu disampaikan Munir saat melantik Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon beserta jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
Pelantikan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang menekankan agar wartawan tetap independen dan objektif. Dalam acara itu, Munir menegaskan bahwa tantangan pers saat ini bukan lagi sekadar persaingan antar media, melainkan perubahan lanskap informasi yang membuat publik makin sulit membedakan fakta, opini, hingga konten yang diproduksi tanpa verifikasi.
Disrupsi media dan AI mengubah cara informasi diproduksi
Munir memandang ekosistem informasi telah bergeser cepat. Informasi kini bisa diproduksi dan disebarluaskan siapa saja dalam hitungan detik, lalu menyebar melalui berbagai platform digital. Perkembangan AI turut mempercepat produksi konten, baik berupa teks, rangkuman, maupun bentuk lain yang tampak meyakinkan bagi pembaca.
Dalam kondisi seperti itu, pers profesional dituntut memiliki pembeda yang tegas. Proses jurnalistik, menurut Munir, tidak berhenti pada kecepatan unggahan, melainkan pada kerja verifikasi, akurasi, konfirmasi, keberimbangan, kepatuhan pada kode etik, serta tanggung jawab kepada masyarakat.
Keunggulan jurnalisme ada pada verifikasi, bukan sekadar viral
Munir menegaskan bahwa wartawan tidak boleh hanya mengejar kecepatan. Ia menempatkan kebenaran dan kredibilitas sebagai kekuatan utama pers. Ketika arus informasi deras, publik berisiko menerima narasi yang belum teruji. Di sinilah peran media profesional menjadi rujukan, bukan sekadar pengulang isu.
Gagasan ini juga terkait dengan tuntutan adaptasi. PWI menilai wartawan perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial, namun adaptasi tidak boleh menghapus prinsip dasar verifikasi. Teknologi boleh membantu proses kerja, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab wartawan dalam menentukan kebenaran informasi.
PWI Jawa Barat diminta menjaga marwah dan relevansi organisasi
Munir menempatkan PWI sebagai organisasi profesi dengan anggota lebih dari 30 ribu orang. Menurutnya, PWI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Karena itu, disrupsi media tidak semestinya dijawab dengan ketakutan terhadap teknologi, melainkan dengan peningkatan kompetensi dan integritas profesi.
Terkait pelantikan kepengurusan, Munir juga mengingatkan bahwa jabatan dalam organisasi bukan hanya kehormatan. Amanah kepengurusan harus dibuktikan lewat kerja nyata selama masa bakti. Pengurus diminta memastikan profesionalisme wartawan, organisasi, serta komitmen pada kepentingan bangsa dan negara tetap terjaga.
KDM: pers harus objektif di tengah konten buzzer dan algoritma
Di bagian lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti posisi PWI sebagai organisasi profesi wartawan sekaligus tanggung jawab yang melekat pada anggotanya. KDM menekankan bahwa pers harus berdiri objektif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.
Ia menilai ruang informasi saat ini tidak hanya diisi karya jurnalistik. Konten media sosial, buzzer, influencer, dan berbagai informasi yang bergerak mengikuti algoritma platform digital ikut membentuk opini publik. Karena itu, pers profesional perlu memiliki posisi berbeda: tidak larut menjadi bagian dari pertarungan opini, melainkan tetap bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, independensi, dan objektivitas.
Pers bukan buzzer, media sosial bukan pengganti disiplin jurnalistik
Munir dan KDM sama-sama memberi garis tegas mengenai perbedaan fungsi pers. Wartawan, produk jurnalistik, serta perusahaan pers tidak semestinya kehilangan karakter hanya karena harus bersaing mendapatkan perhatian publik di platform digital.
Media sosial bekerja dengan kecepatan dan algoritma, sedangkan jurnalisme bekerja dengan disiplin verifikasi, kode etik, dan pertanggungjawaban kepada publik. Ketika masyarakat semakin sulit membedakan fakta, opini, propaganda, konten pesanan, hingga informasi yang dihasilkan AI, kebutuhan akan pers profesional justru makin kuat.
Pengaruh bagi warga: informasi lebih terverifikasi dan kontrol sosial lebih kuat
Pelantikan kepengurusan PWI Jawa Barat juga membawa dampak yang bisa dirasakan warga. Dengan sekitar seribu anggota yang tersebar di kabupaten/kota serta empat kelompok kerja di Bandung, PWI Jawa Barat diharapkan dapat ikut mengawal pembangunan daerah. Sinergi dengan pemerintah, menurut semangat yang mengemuka dalam acara pelantikan, tidak berarti independensi pers hilang.
Pers dapat berperan sebagai mitra dalam pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Artinya, masyarakat tetap memperoleh informasi yang telah diperiksa, sementara kebijakan publik bisa lebih mudah diawasi melalui kritik, pengungkapan persoalan di lapangan, dan pendalaman isu yang menyentuh kebutuhan warga.
Tantangan lima tahun ke depan bagi PWI Jawa Barat
Dalam lima tahun masa kepengurusan 2026-2031, tantangan utama bukan sekadar memperbesar organisasi. PWI Jawa Barat diminta memastikan wartawannya tetap relevan, profesional, dan dipercaya masyarakat, meski teknologi, AI, media sosial, dan pola konsumsi informasi terus berubah.
Teknologi boleh berkembang dan platform boleh berganti, tetapi independensi, objektivitas, verifikasi, integritas, serta tanggung jawab kepada publik tetap menjadi identitas pers Indonesia.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar