Penetapan Tersangka ke PN Bogor, Soroti Prosedur Penyidikan
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Tim kuasa hukum James Madison mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor untuk menguji keabsahan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Gugatan tersebut ditujukan kepada penyidik Satreskrim Polres Bogor Kota. Pihak pemohon menilai penetapan tersangka terhadap James Madison tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, terutama terkait pemberitahuan status tersangka dan penerapan pasal yang disangkakan.
Kuasa hukum pemohon, Imam Rusmana, mengatakan terdapat sejumlah prosedur yang dipersoalkan dalam proses penyidikan tersebut. Salah satunya menyangkut rentang waktu antara penetapan tersangka dan pemberitahuan kepada kliennya.
“Penetapan tersangka terhadap klien kami sangat tidak prosedural. Penyidik menetapkan status tersangka sejak 15 September 2026, tetapi pemberitahuannya baru diterima pada 19 September 2026,” ujar Imam seusai persidangan di PN Bogor, Kamis (15/10/2026).
Menurut Imam, pihaknya juga mempersoalkan tidak adanya penyerahan fisik surat penetapan tersangka kepada kliennya, baik secara langsung maupun melalui lampiran surat resmi yang dikirimkan ke kediamannya di Tangerang.
Ia menyebut informasi mengenai status tersangka tersebut justru diketahui melalui pesan WhatsApp yang meminta kliennya hadir tanpa disertai kejelasan agenda pemeriksaan.
Selain persoalan administrasi penyidikan, tim kuasa hukum turut mempermasalahkan penerapan pasal yang disangkakan kepada James Madison, yakni Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta Pasal 429 KUHP baru sebagai pasal alternatif.
Imam berpendapat, persoalan penelantaran anak dan tuntutan nafkah yang menjadi dasar laporan polisi berkaitan dengan perkara perdata yang sebelumnya telah diputus hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
“Laporan ini didasarkan pada perkara perdata terkait tuntutan nafkah lampau yang sudah diputus inkrah oleh Mahkamah Agung hingga tingkat kasasi, di mana seluruh gugatan pelapor ditolak. Upaya membawa perkara perdata ini ke ranah pidana merupakan langkah yang dipaksakan,” katanya.
Dalam persidangan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Arif, kedua belah pihak menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli hukum pidana. Dari pihak pemohon, ahli hukum pidana dari Universitas Ibn Khaldun dihadirkan untuk memberikan pandangan mengenai penerapan prosedur hukum dalam penetapan tersangka.
Imam berharap hakim dapat memeriksa perkara tersebut secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi dan bukti yang disampaikan selama persidangan.
Ia menegaskan, menurut pihaknya, kepatuhan terhadap prosedur hukum acara merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak seseorang ketika berhadapan dengan proses pidana.
“Pelanggaran administrasi dalam hukum acara bukan sekadar formalitas, melainkan hal fatal karena menyangkut hak asasi dan kebebasan seseorang. Jika hukum acaranya saja sudah dilanggar, maka demi hukum penetapan tersangka tersebut harus dibatalkan,” tegasnya.
Sidang praperadilan dijadwalkan memasuki agenda penyerahan kesimpulan sebelum hakim membacakan putusan pada Senin (19/10/2026).
Pos Terkait
Trending Post
