Eskalator Skybridge Stasiun Bojonggede rusak, warga protes dengan karangan bunga 26 Oktober 2026
Infopantulan.com – Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 26 Oktober 2026, menjadi titik protes warga setelah eskalator Skybridge Stasiun Bojonggede mengalami kerusakan dan belum berfungsi. Gerakan Warga Bersuara meletakkan karangan bunga sebagai simbol kekecewaan, sementara keluhan terkait akses penumpang dan dampaknya terhadap aktivitas sekitar stasiun menyebar luas lewat unggahan di media sosial.
Peristiwa ini menyoroti persoalan yang dialami pengguna KRL di Bojonggede, terutama karena penumpang terpaksa menggunakan tangga manual saat eskalator tidak beroperasi. Dari sisi perencanaan perbaikan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebelumnya menyebut kebutuhan anggaran sekitar Rp800 juta untuk memperbaiki tiga unit eskalator, dengan target penyelesaian pada awal Desember 2026. Namun, sampai 28 Oktober 2026, belum ada konfirmasi bahwa seluruh eskalator yang dikeluhkan sudah kembali beroperasi.
Karangan bunga di Skybridge Bojonggede sebagai protes akses publik
Aksi karangan bunga dilakukan pada 26 Oktober 2026 di area eskalator Skybridge Stasiun Bojonggede. Gerakan Warga Bersuara memosisikan tindakan itu bukan sekadar respons sesaat, melainkan bentuk penegasan bahwa fasilitas publik seharusnya bisa digunakan sesuai fungsi utamanya. Ketika eskalator berhenti bekerja, alur pergerakan penumpang berubah, dan beban perjalanan berpindah ke tangga, yang bagi sebagian orang tidak selalu mudah diakses.
Unggahan di media sosial ikut memperbesar sorotan. Salah satu pengguna menyinggung kondisi eskalator yang disebut tidak kunjung diperbaiki selama sekitar satu tahun dan tiga minggu. Gaya keluhan yang disampaikan dengan nada sindiran membuat persoalan teknis terasa dekat bagi pengguna harian, karena mereka merasakan langsung perubahan cara naik dan turun dari akses stasiun.
“Turut berduka cita atas matinya eskalator skybridge stasiun bojonggede yang -+ 1 tahun dan 3 minggu ga di benerin,”
Dari rangkaian komentar, tampak bahwa yang dipermasalahkan warga tidak hanya “eskalator mati”, tetapi juga keputusan penggunaan skybridge yang dinilai memengaruhi kemudahan keluar-masuk stasiun. Sejumlah pengguna meminta akses lama dibuka kembali, dengan alasan fasilitas yang tersedia dinilai tidak memadai ketika skybridge tidak berfungsi.
Penumpang harus naik tangga manual, beban terbesar pada kelompok rentan
Kerusakan eskalator membuat penumpang harus melintasi akses stasiun menggunakan tangga secara manual. Bagi warga yang berangkat bekerja maupun bersekolah setiap hari, perubahan ini berarti tambahan usaha fisik, waktu, dan potensi kelelahan di titik perpindahan akses.
Lebih jauh, kondisi tangga manual menjadi kendala bagi kelompok yang membutuhkan bantuan mobilitas, seperti lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Saat perangkat bantu seperti eskalator tidak beroperasi, pilihan akses yang semestinya mempermudah justru berubah menjadi hambatan. Dalam konteks layanan transportasi publik, ketersediaan akses yang aman dan nyaman bukan detail kecil, melainkan bagian dari standar layanan yang dirasakan langsung oleh pengguna.
Keluhan juga disampaikan dengan perbandingan aktivitas fisik yang bernada humor, seolah perjalanan stasiun menjadi seperti sesi latihan. Di balik candaan, pesan utamanya tetap sama, yaitu penumpang menganggap fungsi eskalator tidak berjalan dan mereka dipaksa mengandalkan tenaga sendiri untuk berpindah jalur.
Perubahan akses disorot, pedagang di sekitar pintu stasiun disebut ikut terdampak
Selain kenyamanan penumpang, warga juga menyoroti dampak perubahan akses terhadap ekonomi lokal. Dalam diskusi yang muncul, ada pertanyaan apakah langkah untuk mengurangi kemacetan justru memindahkan kepadatan ke area lain. Warga mempertanyakan apakah perputaran ekonomi di sekitar pintu stasiun ikut melemah karena arus orang berubah.
Sejumlah komentar menyinggung kondisi pedagang di area pintu selatan, yang disebut tidak seramai sebelumnya setelah skybridge digunakan. Ada pula narasi yang menggambarkan “roda ekonomi” yang tidak berputar seperti dahulu. Walau demikian, bahan yang tersedia menunjukkan bahwa dugaan penurunan omzet dan perubahan tingkat kemacetan masih belum disertai data pembanding, sehingga gambaran dampak ekonomi tersebut masih perlu verifikasi lebih lanjut.
Di bagian lain, muncul pula keluhan mengenai keberadaan angkutan umum di sekitar stasiun yang disebut mengganggu kenyamanan. Ini memperlihatkan bahwa persoalan akses tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan tata kelola ruang publik di sekitar simpul transportasi.
Dinas Perhubungan sebut kebutuhan anggaran Rp800 juta dan target awal Desember 2026
Di sisi lain, perbaikan eskalator menjadi perhatian karena sejumlah unit disebut tidak berfungsi. Pada pertengahan Oktober 2026, dua eskalator dilaporkan mengalami kerusakan, dan salah satu unit disebut tidak beroperasi sejak Januari 2026. Kerusakan yang berlangsung cukup lama memunculkan pertanyaan publik mengenai kecepatan penanganan dan kepastian pengoperasian kembali.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebelumnya menyampaikan kebutuhan anggaran sekitar Rp800 juta untuk memperbaiki tiga eskalator di kawasan Stasiun Bojonggede. Perbaikan itu mencakup penanganan komponen seperti pegangan berjalan, motor penggerak, hingga gearbox. Angka anggaran ini menjadi salah satu rujukan penting karena menggambarkan skala pekerjaan yang diperlukan, tidak sekadar perbaikan ringan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, pernah menyebut target penyelesaian perbaikan pada awal Desember 2026. Namun, target waktu penyelesaian tidak otomatis berarti semua unit sudah beroperasi pada saat yang sama, sehingga publik tetap membutuhkan informasi perkembangan pengerjaan dan rencana pengoperasian unit yang sudah diperbaiki.
Hingga 28 Oktober 2026, belum ada konfirmasi eskalator kembali berfungsi
Aksi karangan bunga pada 26 Oktober dan ramainya keluhan di media sosial menunjukkan bahwa pengguna menunggu kepastian, bukan hanya rencana. Hingga 28 Oktober 2026, belum ditemukan konfirmasi bahwa seluruh eskalator yang dikeluhkan telah selesai diperbaiki dan kembali beroperasi. Dengan kata lain, jeda waktu antara kerusakan yang disebut berlangsung sejak Januari 2026 sampai munculnya protes pada akhir Oktober 2026 menjadi latar yang memperkuat rasa tidak sabar warga.
Bagi penumpang harian, ketidakpastian ini berdampak pada rutinitas, karena mereka harus menyesuaikan cara berpindah akses tanpa tahu kapan fasilitas bantu akan kembali normal. Perkembangan pengerjaan dan kepastian jadwal operasional menjadi informasi yang dinanti, terutama bagi kelompok yang paling terdampak ketika tangga menjadi satu-satunya pilihan.
Pos Terkait
Trending Post
