
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mempersiapkan pengembangan layanan transportasi massal BisKita dengan menargetkan uji coba koridor 3 dan 4 dapat dimulai pada 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kedua koridor tersebut akan resmi melayani masyarakat pada awal 2027.
Sejumlah aspek tengah disiapkan, mulai dari penambahan armada, skema operasional, penentuan tarif, hingga integrasi dengan angkutan kota (angkot) sebagai layanan pengumpan atau feeder.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan, pengoperasian enam koridor BisKita membutuhkan total 68 unit bus. Sementara armada yang dimiliki saat ini baru mencapai 49 unit sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 19 bus.
“Ya, kami membahas tentang rencana implementasi koridor 3 dan 4. Koridor 3 dan 4 ini tahun ini kami akan matangkan. Karena kebutuhan total bis untuk 6 koridor ini ada di 68 bis,” ujar Dedie, Kamis (9/7/2026).
Untuk memenuhi kebutuhan armada tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan pola pengelolaan mandiri pada dua koridor melalui mekanisme lelang. Dengan skema itu, operasional tidak lagi sepenuhnya mengandalkan subsidi pemerintah.
“Nah, 19 bis ini nanti polanya mungkin akan pola lelang dengan cara dua koridor saja, untuk koridor 1-2 dilaksanakan secara mandiri,” katanya.
Dedie menjelaskan, penerapan sistem non-subsidi akan berdampak pada penyesuaian tarif. Saat ini, tarif yang tengah dikaji untuk koridor mandiri berada di kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per perjalanan. Adapun empat koridor lainnya tetap memperoleh subsidi sehingga tarifnya diproyeksikan sekitar Rp4.000.
“Jadi banyak nanti hal-hal yang harus dibahas, karena kalau mandiri kan berarti non-subsidi. Kalau non-subsidi ini pasti ada penyesuaian tarif. Tadi juga kami bahas, kira-kira willingness to pay-nya atau tarifnya masih terjangkau lah, kurang lebih antara Rp6.000 sampai Rp7.000,” paparnya.
“Jadi artinya yang mandiri Rp6.000 sampai Rp7.000, kemudian 4 koridor yang lain yang disubsidi itu sekitar Rp4.000. Nah, jadi itu yang kami bahas. Ada hal-hal lain terkait dengan rambu, marka dan lainnya,” lanjutnya.
Selain membahas armada dan tarif, Pemkot Bogor juga mematangkan penataan jaringan angkot agar terintegrasi dengan layanan BisKita. Nantinya, angkot akan berfungsi sebagai feeder yang menghubungkan penumpang menuju koridor utama, disertai penyesuaian trayek atau rerouting.
“Feeder angkot tentunya untuk 6 koridor dan ada rerouting juga. Kami akan usahakan uji coba koridor 3 dan 4 di tahun ini. Nanti kami cari polanya seperti apa. Tetapi tentu kan ada kaitan dengan penganggaran subsidi yang pastinya di awal tahun 2027,” jelas Dedie.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor juga berupaya memastikan operasional BisKita tidak lagi terhenti akibat pergantian tahun anggaran. Karena itu, proses lelang ditargetkan sudah rampung pada akhir 2026 agar layanan tetap berjalan mulai 1 Januari 2027.
“Jadi, tidak ada jeda. Jadi yang kalau sebelum-sebelumnya kan selalu ada masa transisi anggaran. Harapannya tentu kalau memungkinkan tidak ada jeda. Jadi lelang bisa dilakukan di akhir tahun 2026. Jadi nanti per 1 Januari 2027 tetap BisKita ini bisa jalan,” pungkasnya.

