INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan kembali anggaran Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya.
Ia mengingatkan agar pembangunan fisik terminal tidak dilakukan tanpa disertai konsep penataan transportasi yang jelas dan terintegrasi.
Menurut Angga, keberadaan terminal yang lebih representatif tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila persoalan kemacetan, tumpang tindih trayek, hingga ketidakteraturan angkutan umum di kawasan Bubulak belum terselesaikan.
“Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah terminalnya selesai dibangun, seperti apa konsep operasional dan penataan transportasinya? Jangan sampai kita hanya memiliki bangunan yang lebih bagus, tetapi persoalan kemacetan, tumpang tindih trayek, dan ketidakteraturan angkutan tetap terjadi,” ujar Angga, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, kawasan Bubulak memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah mengembangkan Terminal Laladon sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan agar kedua terminal tidak menjalankan fungsi yang saling bertabrakan.
“Selama bertahun-tahun Bubulak menjadi kawasan yang memiliki tantangan koordinasi transportasi antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Banyak angkutan yang melayani dua wilayah administratif, sehingga kebijakan satu daerah akan berdampak pada daerah lainnya. Karena itu, revitalisasi terminal harus diiringi dengan kesepakatan lintas daerah mengenai pola pelayanan transportasi,” jelasnya.
Angga menilai pembahasan KUA-PPAS 2027 seharusnya menjadi momentum menyusun masterplan transportasi kawasan Bubulak-Laladon. Ia mengusulkan adanya koordinasi resmi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membagi fungsi kedua terminal, menata ulang trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan, serta mengintegrasikan Terminal Bubulak dengan layanan BisKita, angkutan pengumpan (feeder), dan angkutan antarkota.
Selain itu, ia juga mendorong penataan kawasan sekitar terminal, mulai dari titik naik turun penumpang, area parkir, ruang bagi UMKM, jalur pejalan kaki hingga rekayasa lalu lintas. Menurutnya, diperlukan pula forum koordinasi transportasi Bogor Raya yang melibatkan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perhubungan.
“Kalau Terminal Bubulak dan Terminal Laladon dirancang sebagai satu sistem transportasi yang saling mendukung, masyarakat akan memperoleh layanan yang jauh lebih baik. Namun jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, potensi tumpang tindih trayek, kemacetan, dan pemborosan anggaran akan terus berulang,” tegasnya.
Angga berharap pembahasan anggaran revitalisasi Terminal Bubulak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga menghasilkan peta jalan penataan transportasi kawasan barat Kota Bogor yang terintegrasi dengan Kabupaten Bogor.
“Keberhasilan revitalisasi terminal bukan diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari kemampuannya mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan angkutan umum, dan memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
