Kemiskinan berbasis standar internasional, 64,2% penduduk Indonesia 2026
INFOPANTULAN.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak otomatis membuat seluruh lapisan masyarakat langsung mencapai standar pendapatan yang digunakan untuk perbandingan internasional. Proyeksi terbaru Bank Dunia memperkirakan pada 2026 sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis US$8,30 per orang per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Angka ini sering menimbulkan kebingungan karena berseberangan dengan data kemiskinan nasional.
Di saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen. Lalu, apakah berarti hampir dua pertiga masyarakat Indonesia miskin? Jawabannya tidak sesederhana membandingkan dua persentase dari ukuran yang berbeda.
Kenapa angka 64,2 persen tidak sama dengan kemiskinan versi BPS
Perbedaan besar tersebut muncul karena dua lembaga memakai definisi dan garis ukur yang berlainan. Angka 64,2 persen merujuk pada standar internasional yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu garis pendapatan US$8,30 per hari dengan penyesuaian biaya hidup melalui PPP 2021. Pendekatan ini dirancang untuk membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara secara lebih seragam.
Sementara itu, BPS menggunakan ukuran kemiskinan nasional yang lebih relevan untuk perumusan kebijakan di dalam negeri, termasuk bagaimana kebutuhan dasar dihitung dan bagaimana standar hidup diterjemahkan ke konteks Indonesia. Karena itu, angka 64,2 persen tidak bisa langsung disetarakan menjadi 64,2 persen penduduk miskin menurut definisi pemerintah.
Bank Dunia juga memperkirakan standar US$8,30 tersebut setara sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan setelah memperhitungkan perbedaan biaya hidup. Dengan angka yang sudah ditransformasikan ke konteks daya beli, terlihat bahwa persoalan utamanya bukan sekadar “miskin”, melainkan jarak pendapatan terhadap standar yang dipakai dalam perbandingan internasional.
Perbandingan dengan Vietnam memperjelas jarak kesejahteraan
Kontras makin terasa ketika Indonesia dibandingkan dengan negara lain menggunakan standar yang sama. Dalam proyeksi Bank Dunia, sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar US$8,30 per hari. Untuk Vietnam, proporsinya jauh lebih rendah, yakni sekitar 17,9 persen.
Perbedaan ini memunculkan pertanyaan penting: jika ekonomi Indonesia terus tumbuh, mengapa porsi penduduk yang belum mencapai standar pendapatan internasional masih tinggi? Jawaban yang mungkin tidak hanya berkaitan dengan laju pertumbuhan, melainkan juga bagaimana pertumbuhan tersebut terbagi, jenis pekerjaan yang tercipta, serta produktivitas tenaga kerja.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan, tetapi distribusi manfaatnya tidak selalu merata. Jika sebagian pekerjaan berada pada sektor dengan upah relatif rendah atau produktivitas yang tidak meningkat cepat, maka banyak orang tetap berada di bawah ambang pendapatan tertentu meskipun indikator makro terlihat membaik.
Pertumbuhan ekonomi belum tentu mengangkat pendapatan semua pekerja
Salah satu tantangan yang menonjol adalah karakter pasar tenaga kerja. Bank Dunia mencatat bahwa sebagian besar pekerja Indonesia masih bergantung pada sektor informal. Sektor informal memang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama ketika penciptaan pekerjaan tidak sepenuhnya mampu menampung seluruh angkatan kerja ke sektor formal.
Namun, pekerjaan informal umumnya memiliki perlindungan dan kepastian kerja yang lebih terbatas. Kondisi ini dapat membuat pendapatan pekerja tidak stabil dan sulit naik secara konsisten. Ketika pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang aktivitas yang menghasilkan produktivitas serta tingkat upah yang relatif rendah, masyarakat bisa saja tetap mengalami tekanan pada daya beli.
Implikasinya luas. Bukan hanya soal apakah ekonomi tumbuh, tetapi juga apakah pekerjaan yang bertambah mampu mendorong kenaikan pendapatan riil. Jika tidak, standar pendapatan internasional tetap sulit tercapai oleh banyak rumah tangga.
Indonesia sudah upper-middle-income, tetapi posisinya masih di bawah
Indonesia telah masuk kategori upper-middle-income country (UMIC). Meski begitu, posisi Indonesia masih berada di bagian bawah kelompok negara berpendapatan menengah atas, dan negara ini baru masuk kategori tersebut pada 2023.
Dalam konteks tersebut, penggunaan standar US$8,30 per hari menjadi semacam “cermin jarak” dibandingkan negara lain yang juga berada di kelas pendapatan menengah atas. Angka 64,2 persen bukan semata-mata indikator bahwa mayoritas penduduk Indonesia miskin, melainkan gambaran bahwa jarak kesejahteraan Indonesia terhadap standar yang sama masih lebar.
Gambaran ini penting untuk membaca arah kebijakan. Status pendapatan menengah atas tidak otomatis berarti semua kelompok masyarakat sudah melewati ambang kesejahteraan yang lebih tinggi. Perlu ada dorongan pada kualitas pekerjaan, peningkatan produktivitas, serta perluasan perlindungan sosial yang lebih efektif.
Makna 64,2 persen, jangan berhenti pada label “miskin”
Data ini mengingatkan bahwa mengukur keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB menggambarkan performa ekonomi secara agregat, sedangkan kesejahteraan rumah tangga bergantung pada seberapa besar pendapatan mereka, stabilitas kerja, serta kemampuan daya beli.
Karena itu, angka 64,2 persen sebaiknya dipahami sebagai hasil pengukuran dengan standar internasional, bukan sebagai pengganti garis kemiskinan nasional BPS. Membaca angka itu secara tepat membantu merumuskan pertanyaan kebijakan yang lebih tajam, misalnya: sektor apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja, bagaimana kualitas pekerjaan yang muncul, dan mengapa sebagian kelompok masih sulit menembus ambang pendapatan tertentu.
Pada akhirnya, tantangannya bukan sekadar mencapai angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang bergerak naik. Tanpa perubahan pada kualitas pekerjaan dan distribusi manfaat pertumbuhan, proporsi penduduk yang berada di bawah standar pendapatan internasional akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Pos Terkait
Trending Post
