Komisi IV DPR RI Soroti Mafia Beras, Endang Thohari Minta Pengawasan Kementan Diperketat
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Tohari, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap tata niaga beras dengan dukungan anggaran yang memadai untuk memberantas praktik mafia beras yang dinilai telah merugikan petani hingga mengancam ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Endang usai kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jumat (31/7/2026).
Menurut Endang, keberadaan mafia beras sudah menjadi persoalan serius karena praktiknya telah menjangkau hingga tingkat petani. Oleh sebab itu, Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Pertanian agar meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat langkah penindakan.
“Langkah kita mendorong Kementerian Pertanian dengan memberikan anggaran yang cukup untuk pengawasan. Kemudian kita juga ikut memberikan nama-nama mafia beras itu. Karena memang mereka yang mencelakakan kita dan praktiknya sudah mengakar sampai ke petani-petani,” ujar Endang.
Selain pengawasan, Endang menilai praktik ijon masih menjadi salah satu persoalan yang membuat petani bergantung kepada tengkulak. Menurutnya, koperasi harus diperkuat agar mampu menjadi alternatif pembiayaan sekaligus pembeli hasil panen petani ketika membutuhkan dana sebelum masa panen tiba.
“Yang namanya ijon, belum panen sudah dibeli. Nah, sekarang makanya harus ada koperasi supaya koperasi ini bisa membeli hasil petani ketika mereka sedang membutuhkan uang. Selama ini sistem ijon memberikan uang terlebih dahulu sebelum panen. Ini yang harus kita gerakkan bersama,” katanya.
Ia mengatakan, peran media juga dibutuhkan untuk membantu mengawasi peredaran beras sekaligus mengungkap praktik mafia yang terjadi di lapangan.
“Tidak hanya kami saja, wartawan juga harus ikut berperan karena mereka sudah punya jaringan yang luas. Kalau di pasar induk beras mulai tidak ada, mereka bisa mengetahui lebih awal,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Endang memastikan kondisi ketahanan pangan nasional masih terkendali. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat cadangan pangan sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis pangan global yang dipicu perubahan iklim.
“Ketahanan pangan kita sekarang berhasil walaupun banyak hoaks. Pemerintah memang menyimpan cadangan beras karena saat ini dunia menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim. Yang diperhatikan sekarang adalah menjaga kedaulatan pangan kita,” tuturnya.
Khusus untuk Kota Bogor, Endang menyebut ketersediaan pangan masih dalam kondisi aman. “Kota Bogor sendiri aman, Alhamdulillah,” katanya.
Endang juga menegaskan Komisi IV DPR RI secara rutin menggelar rapat dengan kementerian terkait serta turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi petani, mulai dari persoalan irigasi, penyediaan alat pertanian hingga perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi.
“Setiap RDP kita duduk bersama. Setiap panen raya kita ikut turun. Kalau ada kesulitan irigasi atau kebutuhan alat pertanian seperti hand sprayer, kita dorong penyelesaiannya. Saya juga memiliki database mengenai kebutuhan pertanian di Bogor,” ujarnya.
Terkait usulan pembentukan satuan tugas khusus pemberantasan mafia beras, Endang mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tersebut. Menurutnya, penguatan regulasi juga tengah dilakukan melalui pembahasan Undang-Undang Pangan di DPR RI.
“Sudah ada. Apalagi sekarang kita sedang menyusun Undang-Undang Pangan,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
