INFOPANTULAN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan di Kota Malang setelah aspirasi mahasiswa memunculkan tuntutan agar pelaksanaannya dihentikan. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan sikapnya saat bertemu massa yang melakukan demonstrasi pada Senin, 15 Juni 2026, di depan Gedung DPRD.
Dalam pertemuan itu, Amithya menyatakan permohonan maaf atas keresahan yang muncul akibat kebijakan yang dinilai belum berjalan sempurna. Ia juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait MBG dan Koperasi Merah Putih, sekaligus menekankan bahwa aspirasi akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI untuk bahan evaluasi lanjutan.
DPRD Malang Respons Tuntutan Mahasiswa soal MBG
Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Malang menghadirkan kritik yang beragam terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu bagian yang kemudian paling banyak disorot adalah pernyataan Amithya mengenai MBG dan Koperasi Merah Putih yang dinilai tidak mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Kota Malang.
Amithya menyampaikan bahwa DPRD Kota Malang menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi. Ia juga mengaitkan respons tersebut dengan kebutuhan agar kebijakan yang dikritik, terutama yang berasal dari level pusat, ditinjau ulang supaya lebih sesuai dengan kondisi penerima manfaat di daerah.
Menurutnya, bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Dengan cara itu, isu yang dipersoalkan tidak berhenti di level daerah, tetapi masuk ke ruang evaluasi kebijakan nasional.
Permohonan Maaf dan Penegasan Sikap Politik DPRD
Pernyataan Amithya disampaikan dalam suasana pertemuan langsung dengan mahasiswa. Ia menyebut adanya keresahan yang dirasakan selama beberapa waktu terakhir, yang menurutnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap belum sempurna. Kalimat permohonan maaf itu kemudian menjadi bagian yang viral setelah potongan video pernyataannya beredar luas di media sosial.
Namun, penting untuk membaca konteksnya secara utuh. Amithya tidak berbicara sebagai otoritas yang menetapkan kebijakan MBG secara nasional. DPRD Kota Malang, dalam kapasitasnya, lebih tepat dipahami sedang merespons pelaksanaan di daerah serta menyampaikan desakan agar mekanismenya dievaluasi.
Dengan demikian, ketika Amithya menyatakan “sepakat” untuk memberhentikan MBG dan Koperasi Merah Putih yang tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang, itu terbaca sebagai sikap politik dan respons terhadap tuntutan, sekaligus dorongan agar pelaksanaan program ditata ulang.
Usulan Dapur Berbasis Sekolah untuk Rampingkan Pelaksanaan
Selain membahas penghentian, Amithya juga menyampaikan gagasan perubahan mekanisme penyediaan makanan. Ia mengusulkan konsep school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah, dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di masing-masing sekolah.
Dalam pandangannya, jika MBG dijalankan lewat dapur yang terhubung langsung dengan sekolah, prosesnya bisa dibuat lebih sederhana. Ia juga menilai pendekatan ini berpotensi menekan kebutuhan anggaran karena sistemnya tidak terlalu bergantung pada rantai penyediaan yang panjang.
Amithya menekankan bahwa konsep tersebut dapat menjadi alternatif agar pelaksanaan MBG lebih ramping. Ia juga menyebut harapan agar mekanisme program ditata ulang sehingga kebutuhan biaya tidak membengkak, sekaligus tetap memastikan makanan tersedia untuk sasaran yang dituju.
Segmentasi Sasaran dan Evaluasi Menyeluruh
Dalam pertemuan tersebut, Amithya juga menyinggung kemungkinan segmentasi penerima manfaat. Artinya, bila ada penyempurnaan, program dapat tetap berjalan tetapi sasaran dibuat lebih jelas dan lebih tepat.
Gagasan segmentasi ini muncul sebagai respons terhadap kritik mahasiswa yang menilai pelaksanaan program belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan penyesuaian sasaran, program diharapkan tidak hanya beroperasi, tetapi juga lebih terukur dalam menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan.
Amithya mendorong evaluasi yang lebih menyeluruh, termasuk aspek distribusi dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, usulan dapur berbasis sekolah dan penataan mekanisme menjadi bagian dari kerangka pembenahan yang ia tawarkan dalam forum tersebut.
Respons Ini Muncul Setelah Aksi Mahasiswa di DPRD Malang
Rangkaian pernyataan Amithya muncul setelah ratusan mahasiswa melakukan demonstrasi pada 15 Juni 2026. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih.
Setelah pertemuan, pernyataan Amithya kembali menyebar melalui unggahan video di media sosial. Potongan yang menampilkan sikapnya di hadapan mahasiswa menjadi perhatian publik karena mengandung nada tegas soal penghentian, meski pada saat yang sama ia juga mengarahkan isu itu untuk dievaluasi melalui jalur kebijakan yang lebih tinggi.
Dengan munculnya pernyataan tersebut, Kota Malang ikut terdorong menjadi salah satu daerah yang secara terbuka menyuarakan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program bila dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pos Terkait
Trending Post
