JPO Batutulis-Ranggamekar Masih Jadi Akses Warga, KNPI Bogor Selatan Minta Perbaikan Ditunda
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bogor Selatan meminta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor menunda rencana perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan Kelurahan Batutulis dan Ranggamekar.
Permintaan tersebut disampaikan karena jembatan itu masih menjadi salah satu akses alternatif yang cukup strategis bagi masyarakat Bogor Selatan, khususnya warga Ranggamekar, Pamoyanan, Cipaku, Genteng dan wilayah sekitarnya.
Ketua KNPI Bogor Selatan, Abdulloh Haris, mengatakan akses tersebut hingga kini masih banyak dimanfaatkan masyarakat, terutama pengguna kendaraan roda dua. Menurutnya, keberadaan jembatan menjadi penting selama pembangunan trase Batutulis masih berlangsung.
“KNPI Bogor Selatan meminta Disperumkim untuk menunda perbaikan jembatan penghubung Batutulis dan Ranggamekar. Jembatan tersebut merupakan jalan alternatif yang strategis dan sampai saat ini masih digunakan masyarakat, khususnya yang menggunakan roda dua,” kata pria yang akrab disapa Bador itu pada Senin (24/8/2026).
Ia menilai, jika perbaikan jembatan dilakukan dalam waktu dekat, masyarakat akan kembali mengalami keterbatasan akses. Padahal, pembangunan trase Batutulis saat ini masih berjalan dan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Selama pengerjaan trase Batutulis masih dilakukan, warga Bogor Selatan menggunakan akses jalan tersebut. Karena itu, kami meminta agar rencana perbaikan jembatan dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Bador menyebut, kondisi tersebut diperkirakan akan berbeda ketika pembangunan trase baru Batutulis rampung. Ia memperkirakan pada awal tahun depan akses jembatan tersebut tidak lagi menjadi jalur utama bagi warga karena sudah tersedia alternatif baru melalui trase Batutulis.
“Di awal tahun depan akses jembatan tersebut sudah tidak banyak digunakan lagi karena berbarengan dengan selesainya pembangunan jalan trase baru Batutulis. Maka dari itu, kami memohon kepada Disperumkim untuk segera menindaklanjuti dan memberikan pertimbangan agar perbaikan jembatan ditunda hingga tahun depan,” tegasnya.
Menurutnya, penundaan tersebut bukan berarti pihaknya menolak perbaikan infrastruktur. Namun, waktu pelaksanaan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru terkait akses mobilitas warga.
“Kami bukan menolak perbaikan jembatan, tetapi meminta waktunya ditunda sampai tahun depan. Dengan begitu, ketika trase baru sudah selesai dan bisa digunakan, perbaikan jembatan dapat dilakukan tanpa terlalu mengganggu aktivitas masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, KNPI Bogor Selatan akan mengambil langkah lanjutan apabila permintaan tersebut tidak mendapat respons dari Disperumkim. Salah satunya dengan membawa persoalan tersebut ke DPRD Kota Bogor.
“Kami akan melakukan langkah-langkah strategis apabila permintaan ini tidak digubris. Kami akan meminta kepada DPRD Kota Bogor untuk melaksanakan RDP terkait pemanfaatan jembatan yang selama ini dijadikan jalan alternatif oleh warga,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
